Asgardia berambisi untuk mendapatkan keanggotaan PBB. Namun, Dewan Keamanan harus terlebih dahulu menyetujui permintaannya untuk diakui sebagai sebuah negara. / James Vaughan
Pada November lalu, Asgardia meluncurkan satelit pertamanya dari Fasilitas Penerbangan Wallops NASA di Virginia, AS. Satelit itu membawa data 18 ribu warga, termasuk foto keluarga, konstitusi, dan representasi digital bendera Asgardia. Apa lagi yang kita ketahui tentang negara merdeka pertama yang virtual ini?
Negara antariksa pertama di dunia yang didirikan pada Oktober 2016 ini dinamai dari nama kota di atas langit dalam mitologi Norwegia, Asgard.
Siapa pun boleh bergabung menjadi warga Asgardia. Tak sampai dua hari sejak diumumkan, sebanyak 114 ribu orang dari 204 negara mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan Asgardia. Dalam tiga minggu, jumlah aplikasi mencapai 500 ribu. Namun, jumlah ini turun menjadi 211 ribu pada Juni saat pemungutan suara untuk konstitusi. Hanya mereka yang setuju untuk mematuhi konstitusi yang dianggap sebagai warga Asgardia.
Negara baru ini membawa misi untuk menciptakan “masyarakat yang damai”, menawarkan akses yang lebih mudah ke teknologi ruang angkasa, dan melindungi Bumi dari berbagai ancaman, seperti asteroid dan sampah antariksa.
Siapa pun yang berusia di atas 18 tahun dan memiliki alamat email dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan, termasuk mantan narapidana sekalipun — selama yang bersangkutan sudah bebas dari segala tuntutan hukum.
Pendiri dan sekaligus investor utama Asgardia adalah Igor Ashurbeyli, seorang ilmuwan roket berusia 53 tahun. Ia adalah warga Rusia kelahiran Azerbaijan yang disebut-sebut sebagai seorang miliarder meski namanya tak pernah muncul dalam daftar orang terkaya majalah Forbes.
Sebelum Asgardia, Ashurbeyli mendirikan Pusat Penelitian Antariksa Internasional (AIRC) di Wina. Sekarang, dia adalah ketua Komite Ilmu Pengetahuan Antariksa UNESCO. Asgardia adalah proyek yang telah ia impikan sejak kecil.
Asgardia berambisi untuk mendapatkan keanggotaan PBB. Namun, Dewan Keamanan harus terlebih dahulu menyetujui permintaannya untuk diakui sebagai sebuah negara. Setelah itu, dua pertiga anggota Majelis Umum harus melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah menerima permohonan Asgardia atau tidak.
Asgardia berencana membentuk pemerintahan yang demokratis, mendirikan kantor kejaksaan, kantor audit nasional, dan badan-badan pemerintah lainnya. Badan-badan negara ini akan dikelola oleh orang-orang Asgardia di lokasi yang mereka wakili, sedangkan pusat pemerintahan akan berada di Wina.
Asgardia tidak akan memiliki tentara. Warga negara Asgardia dapat memanfaatkan “kewarganegaraan ganda” mereka. Jika mereka memiliki masalah di Bumi, mereka dapat mencari perlindungan di Kedutaan Besar Asgardia.