Undang-undang baru itu tak sepenuhnya melarang VPN, yang merupakan teknologi yang menawarkan privasi kepada pengguna dan peladen anonim dengan menyembunyikan alamat IP mereka. Namun, hukum ini membatasi akses ke situs-situs web terlarang.
Menurut Kepala Roskomnadzor Alexander Zharov, sekitar 30 dari layanan proxy dan VPN yang paling populer, seperti cameleo.ru dan 2ip.ru, telah sepakat untuk mematuhi peraturan baru tersebut.
“Mereka semua menyatakan kesiapan untuk mematuhi hukum, tidak ada kesalahpahaman di antara kami,” kata Zharov. Meski begitu, ia mengaku bahwa peraturan baru tersebut mungkin tidak berdampak pada pihak-pihak penyedia layanan VPN kecil — ada terlalu banyak layanan VPN di Rusia untuk diatur pemerintah.
“Ada ratusan ribu penyedia layanan VPN kecil dan ‘buatan rumahan’ — tidak sulit untuk menciptakan layanan seperti itu,” kata Zharov. “Undang-undang ini difokuskan terutama pada perusahaan yang paling populer, yang menawarkan layanan semacam itu.”
Daftar situs web yang diblokir di wilayah Rusia kebanyakan merupakan situs kasino online, situs pornografi, dan layanan streaming film tanpa izin. Namun, beberapa orang merasa khawatir dengan kemungkinan diblokirnya saluran-saluran oposisi politik. Misalnya, Roskomnadzor sudah beberapa kali memblokir situs pemimpin oposisi Alexey Navalny, navalny.com.
Memblokir situs web tidaklah mudah. Pada Juni tahun ini, Roskomnadzor tak sengaja memblokir Google.ru ketika raksasa mesin pencari itu masuk ke dalam daftar hitam selama sekitar tiga jam, sehingga membuat sejumlah penyedia internet membatasi akses pengguna ke situs itu.
Pemblokiran Google sebetulnya merupakan bagian dari keputusan pengadilan tahun lalu terhadap situs bookmarker Rusia, yang telah diblokir akibat kasus sengketa pajak dengan pihak berwenang Rusia. Pemerintah mengklaim bahwa Google dengan sengaja mengarahkan pengguna internet ke situs tersebut.
Zharov menyebutkan bahwa undang-undang tersebut “cukup jelas” mengatakan bahwa regulasi itu tidak berlaku bagi layanan VPN yang digunakan oleh perusahaan bisnis yang beroperasi di Rusia. Perusahaan dapat mengajukan banding ke lembaga penegak hukum dan menjelaskan bahwa layanan VPN diperlukan untuk kepentingan perusahaan dan digunakan oleh sejumlah karyawan tertentu.