Diplomasi Rusia: Membangun Tatanan Dunia yang Adil dan Polisentris

Dubes Rusia berbicara tentang posisi Rusia terhadap pembentukan tatanan dunia yang adil, demokratis, dan polisentris di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta, Jumat (12/2).

Dubes Rusia berbicara tentang posisi Rusia terhadap pembentukan tatanan dunia yang adil, demokratis, dan polisentris di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta, Jumat (12/2).

Fauzan Al-Rasyid/RBTH Indonesia
Dalam memperingati Hari Dinas Diplomatik Rusia yang dirayakan pada 10 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin berbicara tentang posisi Rusia terhadap pembentukan tatanan dunia yang adil, demokratis, dan polisentris yang disebut sebagai salah satu tujuan kebijakan luar negeri Rusia. Berikut adalah materi yang disampaikan sang dubes dalam sesi kuliah umum yang ia sampaikan di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta, Jumat (12/2).

Setelah Perang Dingin berakhir, pada akhir 1980 – awal 1990, sebagai pengganti sistem konfrontasi ideologi bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet — yang membagi dunia ke dalam dua kubu berlawanan — dibentuklah sistem multipolar. Sistem ini merupakan bentuk tatanan dunia yang baru, adil, polisentris, dan berkelanjutan. Sistem ini menghormati keragaman budaya dan peradaban bangsa, memberikan hak bagi masyarakat dunia untuk berkembang dengan caranya masing-masing, serta menyelesaikan masalah internasional secara kolektif berdasarkan hukum internasional. Hal ini berarti perjuangan terhadap hubungan internasional yang lebih demokratis membebaskan mereka atas kediktatoran negara adidaya pada masa Perang Dingin berhasil dimenangkan masyarakat internasional.

Akan tetapi, pembentukan sistem internasional yang multipolar bertabrakan dengan kubu Barat yang dipimpin Amerika Serikat. AS terus mengejar kepentingan mereka dengan tujuan menjamin “kepemimpinan” dan keeksklusifan mereka di gelanggang internasional, dan berusaha membentuk suatu sistem global yang berdasarkan standar-standar universal Barat. Karena itulah, Washington dan sekutunya dengan segala cara berupaya mempertahankan hegemoni mereka di dunia. Dari sinilah  kecenderungan mereka untuk bertindak secara sepihak berakar, termasuk sikap maniak untuk menghukum negara-negara yang berbeda pandang dengan Amerika Serikat.

Tindakan Barat yang memosisikan dirinya di puncak piramida berakibat pada hancurnya sistem hubungan internasional. Situasi di Timur Tengah dan Afrika Utara adalah contoh tragis dari hal ini. Tak dapat dipungkiri bahwa masalah politik dan sosial yang terjadi di kawasan tersebut sudah muncul sejak lama dan rakyatpun lama menantikan perubahan.

Namun, apa yang justru terjadi? Campur tangan Barat yang agresif di Irak, Libya, dan Suriah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang tak sesuai dengan Barat justru berakibat pada hancurnya tatanan negara serta reformasi yang pada akhirnya tidak pernah terjadi. Kita tidak melihat adanya demokrasi dan kemajuan di negara-negara tersebut melainkan kekerasan, kemiskinan, bencana sosial, serta perampasan hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Tanpa disadari, kebijakan tak bertanggung jawab ini berakibat pada meningkatnya kegiatan terorisme. Kekosongan kekuasaan yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menyebabkan terbentuknya zona anarki yang kemudian ditempati oleh para ekstremis dan teroris.

Saat ini sudah ada puluhan ribu ekstremis yang tergabung dalam kelompok teroris ISIS yang dibentuk sebagai senjata melawan rezim sekuler. Setelah membentuk markas mereka di Suriah dan Irak, ISIS memperluas jaringannya menuju wilayah-wilayah lain dengan tujuan membentuk supremasi dunia Islam. Tak hanya sampai di sana, ISIS hadir sebagai ancaman bagi masyarakat internasional. Situasi ini sangat berbahaya.

Belum lama ini, tepatnya pada 14 Januari, kita semua menyaksikan sendiri hal tersebut di Jakarta — pengikut ISIS melancarkan serangannya di Jakarta. Aksi terorisme ini sama halnya dengan serangan teroris terhadap pesawat terbang Rusia yang jatuh di Sinai, serangan teroris di Prancis, Irak, Turki, Lebanon, dan Mesir.

Contoh politik Barat lainnya yang merusak keamanan internasional adalah perluasan NATO ke Timur — ke perbatasan Rusia. NATO menciptakan sistem pertahanan antiroket global yang bertujuan mengamankan keunggulan  militer sepihak, serta merekayasa kondisi sosial dan politik di Ukraina dengan tujuan merusak hubungan Rusia dengan negara tetangganya, Ukraina.

Berbeda dengan latar belakang kecenderungan politik Barat yang bersifat destruktif, politik Rusia memiliki tujuan untuk membentuk sistem pemerintahan global yang dibutuhkan pada abad ke-21.

Sistem tersebut harus berdasarkan persetujuan antara dua pusat kekuasaan dan pengaruhnya di dunia modern, pengakuan atas keanekaragaman bangsa, keterlibatan seluruh negara, serta pengembangan jaringan diplomasi yang memfasilitasi pembentukan struktur yang fleksibel untuk kepentingan kerja sama kemitraan dalam hubungannya di dunia. Rusia siap mengadakan diplomasi seperti ini, diplomasi yang tidak didasari oleh kediktatoran, melainkan pada konsensus dengan seluruh mitra. Artinya, kami mendukung respons kolektif terhadap ancaman dan tantangan global yang kita hadapi.

Apa yang sebenarnya harus kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Terhadap ancaman utama saat ini, yaitu terorisme global, Presiden Vladimir Putin memprakarsai pembentukan front antiterorisme yang didasari hukum internasional dan Piagam PBB. Koalisi semacam ini diharapkan mampu menyatukan seluruh pihak yang bersama berjuang melawan teroris, menolak ideologi terorisme dan siap mencegah gagasan dibentuknya khalifah ekstremis oleh ISIS, dari wilayah Pakistan sampai Portugal.

Pendekatan ini lebih efektif dan realistis jika dibandingkan pendekatan yang dilakukan oleh Barat dengan koalisi sempit yang dikepalai oleh Amerika Serikat. Apa yang koalisi Barat sebut sebagai “upaya” atas tindakan mereka selama beberapa tahun terakhir di Suriah dan Irak — yang dilakukan tanpa persetujuan resmi dari negara-negara terkait — tidak berhasil menyingkirkan ISIS. Apa yang Barat lakukan justru membuat ISIS semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat, Turki, dan anggota koalisi lainnya terobsesi untuk menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad, bukannya berfokus pada perjuangan melawan terorisme. Kemungkinan besar, negara-negara ini justru menggunakan teroris untuk membantu mereka menyerang Damaskus. Sebagai buktinya adalah penembakan pesawat pengebom Rusia oleh Turki yang tengah melakukan misi antiteroris di wilayah udara Suriah pada 24 November 2015. Aksi ini membuktikan bahwa Turki selama ini merasa terganggu oleh keberhasilan pasukan udara Rusia dalam perjuangannya melawan ISIS, termasuk dalam pencegahan perdagangan minyak secara ilegal yang secara luas dilakukan oleh teroris dengan keterlibatan pemerintah Turki.

Artinya, hanya langkah kolektif yang berdasarkan hukum internasional dan dengan menggunakan kesetaraan hak dan kemitraanlah yang mampu memberikan hasil yang diinginkan. Contohnya adalah kesepakatan tentang penghancuran senjata kimia di Suriah dan masalah program nuklir Iran.

Sementara itu, alih-alih mengadakan politik kerja sama yang konstruktif, Amerika Serikat justru melanjutkan politik konfrontatifnya dan mencoba — sesuai dengan pernyataan mereka — menahan dan mengisolasi Rusia. Kebijakan seperti ini seharusnya sudah dipindahkan ke arsip sejarah sejak dahulu kala.

Salah satu tugas penting lainnya adalah mengadaptasikan sistem internasional dengan realitas dunia modern saat ini karena munculnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, keuangan, dan pengaruh politik non-Barat yang baru. Hal semacam ini mengacu pada negara-negara Afrika dan Amerika Latin, Asia, termasuk — tentu saja — Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menyediakan sebuah reformasi institusi internasional yang berhubungan dengan sistem keuangan dan moneter, ekonomi dan politik global, terutama IMF, PBB, dan Dewan Keamanan PBB.

Seperti yang Anda lihat, pendekatan yang dilakukan Rusia mengarah pada terciptanya sistem global yang lebih adil dan demokratis. Hal tersebut dideklarasikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada KTT Asia-Afrika di Jakarta pada April 2015.

Dengan semangat kesetaraan, kepentingan bersama dan penghormatan pada keanekaragaman budaya, Rusia menjalankan kebijakannya bersama dengan negara-negara mitra. Yang dimaksudkan di sini adalah struktur integrasi pada ruang pasca-Soviet, terutama Uni Ekonomi Eurasia atau UEE (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia), format BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Dengan mengikuti konsep ini, kami bekerja pada harmonisasi proses intergrasi di kawasan Asia-Pasifik. Kesepakatan Pasar Bebas antara Uni Ekonomi Eurasia dan Vietnam telah ditandatangani, begitu pula dengan kesepakatan mendasar dalam hubungannya antara UEE dengan Sabuk Jalur Sutra Ekonomi Tiongkok. Hal terakhir, tapi tak kalah penting, adalah terbukanya prospek kerja sama luar biasa yang diprakarsai oleh Presiden Vladimir Putin mengenai kemungkinan dimulainya konsultasi antara Uni Ekonomi Eurasia, SCO, dan ASEAN dalam pembentukan kemitraan di bidang ekonomi.

Kami harap isu-isu tersebut akan menjadi agenda yang dibahas pada KTT ASEAN-Rusia yang sekaligus diadakan untuk memperingati 20 tahun dialog kemitraan kami, di Sochi, pada bulan Mei mendatang. Saya sangat senang bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan hadir dalam pertemuan ini.

Secara umum, Rusia akan terus melaksanakan kebijakan multivektor yang bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang adil, demokratis dan polisentris.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Pertama kali dipublikasikan di situs resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, 12 Februari 2016.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.

More