Gara-Gara S-400 Rusia, Hampir Dua Tahun Kongres AS Bekukan Diam-Diam Penjualan Senjata ke Turki

Empat anggota kunci Kongres AS membekukan semua penjualan senjata utama AS ke Turki yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun. Hal itu dilakukan dalam upaya menekan Ankara agar meninggalkan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, sebagaimana dilaporkan oleh situs berita daring AS Defense News, Rabu (12/8). 

Dalam artikel panjang berjudul "Kongres Diam-Diam Memblokir Penjualan Senjata AS ke Turki Selama Hampir Dua Tahun" itu Defense News menjelaskan bahwa tindakan legislatif yang belum pernah dilaporkan sebelumnya itu adalah tanda lain dari hubungan yang sangat terpecah antara kedua sekutu NATO itu, yang telah menyebabkan pengusiran Turki dari program jet tempur F-35. 

Meskipun tidak jelas seberapa banyak potensi penjualan yang telah tertahan, setidaknya terdapat dua kesepakatan penting yang berada dalam ketidakpastian. Yang pertama adalah kontrak lanjutan peningkatan struktural F-16 dan yang kedua adalah lisensi ekspor untuk mesin buatan AS yang dibutuhkan Turki untuk menyelesaikan sejumlah helikopter serbu pesanan Pakistan yang harga per unitnya USD1,5 juta. Secara historis, AS adalah pengekspor senjata terbesar ke Turki. 

Biasanya, menurut Defense News, penundaan penjualan sistem senjata utama seperti tank, pesawat, dan kapal dilakukan oleh Kongres untuk menegur tindakan militer atau politik suatu negara. Contohnya adalah ketika anggota parlemen berusaha memblokir penjualan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 2019. Namun, pembekuan penjualan senjata adalah alat yang tidak digunakan untuk melawan Turki sejak 1978, setelah Turki menginvasi Siprus. 

Situasi tersebut diketahui oleh Defense News dari setengah lusin sumber di Kongres, kantor administrasi, dan industri pertahahan, yang semuanya meminta nama mereka dirahasiakan karena menilai hal itu sangat sensitif. 

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS Jim Risch.

Caroline Brehman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Setelah dihubungi Defense News, dua politisi Partai Republik, Ketua Senat Komite Hubungan Luar Negeri Jim Risch dan anggota peringkat Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mike McCaul, mengaku bahwa mereka adalah bagian dari pembekuan. 

Menurut beberapa sumber Defense News di Capitol Hill (DPR), Dua anggota parlemen Partai Demokrat yang dapat menandatangani penjualan militer asing, yaitu Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Eliot Engel dan anggota peringkat Komite Hubungan Luar Negeri Senat Senator Bob Menendez juga ambil bagian dari pembekuan. Akan tetapi, keduanya tak ada yang berkomentar. 

“Ada kekhawatiran serius atas hal itu (pembelian Turki S-400 — red) di kedua belah partai dan di kedua dewan di Hill (DPR — red), dan sampai masalah seputar pembelian ini diselesaikan, saya tidak dapat dan tidak akan mendukung penjualan senjata ke Turki,” ujar Risch dalam surat elektronik yang dikirimkan ke Defense News. 

Menurut Risch, hubungan AS dan Turki yang merupakan sekutu strategis lama sudah memburuk secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir dan semakin memburuk dengan cepat setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membeli S-400. 

“Turki adalah sekutu strategis lama Amerika Serikat. Hubungan itu telah memburuk secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir dan semakin memburuk dengan cepat ... Pembelian S-400 Rusia oleh Presiden Erdogan secara signifikan mengubah sifat hubungan kami. Pembelian ini menguntungkan musuh kita Putin dan mengancam integritas Aliansi NATO," tegasnya. 

Sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.

Sergey Malgavko/TASS

Defense News menjelaskan, biasanya selama proses penjualan senjata, ketua dan anggota peringkat Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR, yang disebut "empat penjuru", diberikan kesempatan untuk menghalangi Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan senjata ke pemerintah asing secara informal. Anggota parlemen telah menggunakan periode pemberitahuan itu untuk memblokir penjualan agar tidak bergerak maju, tetapi mereka menganggap pertimbangan semacam itu sensitif dan jarang berbicara secara terbuka tentangnya. 

Di dalam artikel yang ditulis oleh tiga jurnalis Valerie Insinna, Joe Gould, Aaron Mehta tersebut, beberapa sumber Kongres mengatakan bahwa Engel telah menolak untuk menandatangani penjualan militer ke Turki sejak pertengahan 2018, sedangkan Risch telah menandatangani pembekuan penjualan sejak Turki secara resmi memiliki S-400 pada Juli 2019. McCaul sendiri disebutkan tidak terlibat dalam pembekuan, dan pada titik-titik tertentu telah menandatangani penjualan khusus untuk mendukung operasi NATO. 

"Tidak ada yang menandatangani apapun, kira-kira, selama setahun terakhir," kata salah satu sumber kongres. "Tidak ada yang bergerak dalam proses ini sampai keempat kantor berkata, 'ya'." 

Sumber Kongres kedua mengatakan kepada Defense News bahwa  Turki yang memiliki S-400 memberikan ancaman yang sangat serius. Sumber tersebut menambahkan, Turki semakin membuat gusar anggota parlemen pada November 2019, ketika secara terbuka menargetkan F-16 Turki dengan S-400, sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai ancaman implisit terhadap pengguna F-16 lainnya, seperti AS. 

"Bukan hanya sengaja provokatif, tapi itu terjadi sehari setelah Erdogan berada di Ruang Oval," kata sumber itu, sebagaimana dikutip Defense News. 

Keputusan Turki pada September 2017 untuk membeli S-400 menciptakan keretakan besar antara Turki dan mitra aliansinya. Pejabat NATO dengan cepat membunyikan alarm bahwa Turki akan membahayakan keamanan NATO jika memasang S-400 ke dalam sistem sekutu, karena sistem Rusia akan berbagi jaringan dengan data aliansi yang sensitif. Yang paling signifikan, para pejabat Amerika khawatir bahwa sistem tersebut akan dapat memperoleh informasi tentang F-35, yang membahayakan kemampuan jet siluman tersebut. Kehadiran kontraktor Rusia di Turki untuk mendukung S-400 juga menjadi perhatian.

Produksi massal pesawat tempur generasi kelima AS F-35 Lightning II tersendat pasca Turki dari program produksi bersama F-35 pascapembelian S-400 Rusia. Bacalah selengkapnya!

Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.