Hubungan Moskow-Tokyo: Adakah Kemajuan?

Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov (kanan) dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida saat pertemuan di Moskow, Rusia, 21 September 2015. Menlu Jepang bertemu dengan Lavrov untuk mendiskusikan hubungan bilateral antara kedua negara, usai kunjungan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev belum lama ini ke sebuah pulau yang diklaim oleh kedua negara.

Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov (kanan) dan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida saat pertemuan di Moskow, Rusia, 21 September 2015. Menlu Jepang bertemu dengan Lavrov untuk mendiskusikan hubungan bilateral antara kedua negara, usai kunjungan Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev belum lama ini ke sebuah pulau yang diklaim oleh kedua negara.

Reuters
Pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan PM Jepang Shinzo Abe yang dilakukan di sela sesi Sidang Umum PBB ke-70 di New York menciptakan spekulasi baru terkait hubungan antara dua kekuatan utama Asia-Pasifik.

Hubungan keduanya tetap tercoreng karena ketiadaan traktat perdamaian yang menyatakan berakhirnya kekejaman dalam Perang Dunia II dan sengketa wilayah yang berlangsung selama 70 tahun atas Kepulauan Kuril, rantai kepulauan yang terbentang dari Jepang utara hingga Kamchatka.

Meski kabar mengenai pertemuannya dengan Putin kalah tenar dibandingkan dengan pertemuan Putin-Obama, Abe merupakan satu-satunya pemimpin G7 lain yang bertemu dengan pemimpin Rusia langsung dalam kunjungan Putin ke New York. Diperkirakan, pembicaraan tersebut membuat Putin akan mengunjungi Tokyo secara resmi, yang diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir tahun ini.

Pertemuan Putin-Abe mengugah para pakar politik menyusun puzzle hubungan Moskow dan Tokyo, yang tak terlalu harmonis. Namun dialog antara dua tetangga Asia, di luar kebuntuan negosiasi Kepulauan Kuril dan sanksi Barat, tak pernah berhenti sepenuhnya.

Selain itu, sejak Shinzo Abe terpilih kembali pada awal September dan akan memimpin Partai Liberal Demokrat untuk tiga tahun mendatang, Tokyo kembali aktif berupaya agar Rusia mengubah posisinya terkait Kepulauan Kuril, sikap yang dalam beberapa tahun terakhir semakin keras dan tak menjanjikan.

Sebelum pertemuan Putin-Abe, Menlu Rusia Sergey Lavrov bertemu dengan Menlu Jepang Fumio Kisida di Moskow minggu lalu, dan menyatakan dengan jelas bahwa status kepulauan Kuril tak bisa dinegosiasikan. Para diplomat yang hadir dalam dialog tersebut megungkapkan, Kisida tegang saat mendengar Lavrov menyatakan Jepang perlu mengakui hasil Perang Dunia II. Namun, pembicaraan tersebut tak dilihat sebagai bencana. Kedua pihak setuju untuk kembali menggelar konsultasi diplomatik pada Kamis (8/10) di Moskow.

Pernyataan Lavrov menunjukan bahwa Rusia mungkin kembali ke posisi yang diambil terkait isu teritorial pada masa Soviet sebelum kunjungan Gorbachev ke Jepang tahun 1990, ketika ia menyadari 'ada masalah teritorial dan perlu diselesaikan'.

Lalu 25 tahun kemudian, kesempatan untuk berkompromi terkait status Kuril semakin tipis. Namun, klaim Tokyo atas wilayah ini merupakan unsur yang melekat pada kebijakan luar negeri mereka yang konsisten. Apa alasannya?

Dmitry Streltsov, Kepala Departemen Studi Oriental di Moscow State Institute of International Relations menjelaskan:

“Jepang sangat teguh bersandar pada ilusi bahwa kedua pihak bisa mulai mendekat. Faktanya, tak ada terobosan untuk menyelesaikan masalah teritorial ini.”

“Sikap yang kaku terkait isu ini memojokkan Tokyo. Perkembangan hubungan dengan Rusia tergantung pada progres penyelesaian sengketa wilayah, sama seperti pencapaian pemimpin Jepang lain dari sudut pandang Rusia yang dinilai dari progres penyelesaian isu ini. Selama puluhan tahun, ini telah berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan harga diri Jepang.”

“Pertama, PM Abe harus membuktikan ia tak duduk diam dari sudut pandang Rusia. Bahkan jika hasil pertemuannya negatif, ia tetap bisa melaporkan pada partai dan warganya bahwa ia telah berusaha. Kunjungan Putin pada musim gugur ini juga terkait pendekatan ini.”

“Kedua, Abe telah mendeklarasikan perbaikan hubungan dengan tetangga Jepang sebagai tujuan kebijakan luar negerinya. Sebagai politikus dengan visi strategis, ia sadar perlu bergerak lebih dekat ke Rusia, terlepas dari opini publik terkait sengketa wilayah.”

Memang, diplomasi Abe menunjukan aksi yang seimbang, berupaya tak mencoreng hubungan Tokyo-AS sekaligus memperluas ruang manuver untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Timur Laut.

Profesor Georgy Toloraya, Direktur Center of Russian Strategy in Asia di Russian Academy of Sciences menyampaikan pada Troika Report:

“Jepang ingin lepas dari payung AS sekaligus menyudahi pertengkarannya dengan Rusia. Tugas ini benar-benar sulit bagi mereka, terutama karena tekanan AS. Namun, Tokyo kini mencoba memainkan permainannya sendiri, di sisi lain bergantung pada faktor militer berdasarkan hak untuk menggunakan pasukan di luar perbatasan nasional. Ini menunjukkan perlunya kebijakan luar negeri multivektor. Tanpa membina hubungan dengan Rusia, kebijakan itu tak berguna.”

Jadi, Rusia yang merupakan faktor yang menjamin stabilitas wilayah akan semakin rentan terhadap permusuhan.

Sebagai contoh, terdapat ketegangan terkait Kepulauan Senkaku (yang disebut Kepulauan Diaoyu oleh Beijing), yang mengklaim kepemilikan atas sekumpulan pulau di Laut Cina Timur.

Untuk perlindungan militer, Tokyo akan mendekati Washington, bersandar pada Traktat Keamanan Bersama AS-Jepang yang ditandatangani pada 1951.

Namun, untuk meningkatkan pengaruh diplomatiknya menghadapi Beijing, Pemerintah Jepang mungkin mencoba melibatkan pihak ketiga secara langsung dan memberi akses untuk kepemimpinan Tiongkok, dan ini adalah Rusia.

Untuk menjaga terbukanya komunikasi, Wakil PM Rusia Arkady Dvorkovich dan Direktur Badan Keamanan Federal Rusia Nikolai Patrushev akan segera mengunjungi Tokyo.

Retorika panas yang diikuti oleh sejumlah diplomasi aktif dan kontak di kalangan pejabat tinggi menguak puzzle utama dalam hubungan Rusia-Jepang: perselisihan terkait Kuril tak mencegah Moskow-Tokyo berbicara satu sama lain. Mereka bekerja sama secara luas di isu global (misalnya memerangi terorisme internasional), dan berbisnis, seperti mempertahankan lini perakitan mobil Jepang di Rusia.

Namun, selain hubungan bilateral masih menjadi tawanan dari perselisihan terkait Kepulauan Kurlil, pengembangan hubungan juga masih terhalang oleh ketiadaan trakat perdamaian. Hal ini tak menguntungkan kedua pihak, dan tidak bisa membuat hubungan Rusia-Jepang lebih baik untuk jangka panjang.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.

More