Donbass Kembali Tegang, Tanggung Jawab Siapa?

Ketegangan dan pecahnya peperangan baru di bagian timur Ukraina dikabarkan terus meningkat. Pihak-pihak yang bertikai saling menuduh pelanggaran gencatan senjata dan penyerangan pada wilayah permukiman. Pada Senin (10/8) malam, peperangan kembali pecah di perbatasan dekat pedesaan Starognatovka.

Aleksander Zakharchenko yang menobatkan dirinya sebagai pemimpin Republik Rakyat Donetsk menyampaikan pada Jumat (7/8) bahwa ada sejumlah sinyal tak langsung yang memancing pecahnya peperangan babak baru. Perwakilan dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk menunjukkan bahwa Perjanjian Minsk tidak dipenuhi dan menyerukan agar keempat pemimpin Format Normandy segera bertemu.

Sementara, pihak berwenang dari Ukraina menuduh para milisi dan Moskow telah mengganggu proses negosiasi dan Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Kiev untuk mengadakan dialog dengan Donetsk dan Lugansk.

Negosiasi Tetap Dilanjutkan

Para pakar Rusia percaya bahwa terlalu dini untuk menyerah pada perjanjian perdamaian di Minsk. Proses negosiasi terus berlanjut. “Perjanjian Minsk benar-benar hidup. Ketika mereka mengatakan bahwa Perjanjian Minsk tidak dipenuhi atau pada prinsipnya mustahil, mereka lupa pada hal utama, yaitu yang pertama adalah perjanjian gencatan senjata. Kedua pihak terkadang terlibat aksi saling tembak, tapi tidak ada operasi tempur berskala besar dan jatuhnya korban sejak bulan Januari. Namun, selama tak ada korban, artinya Perjanjian Minsk berkerja sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Yayasan Pusat Teknologi Politik Boris Makarenko.

Seorang pakar politik dan sekaligus Direktur Jendral Pusat Politik Sergey Mikheyev berpendapat bahwa proses perdamaian Minsk akan terus dilanjutkan. Kelompok kerja sampai saat ini masih mengadakan pertemuan dan intensitas peperangan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di Donbass sebelum ditandatanganinya Perjanjian Minsk yang ke-2 pada Februari lalu, ujarnya kepada RBTH.

Siapa yang Bersalah Atas Meningkatnya Ketegangan?

Pada saat yang sama, pendapat beberapa pakar terbagi atas apa penyebab tersendatnya proses perdamaian. Seperti yang disarankan Makarenko, negosiasi perdamaian terhalang oleh kurangnya kepercayaan antarpeserta utama Perjanjian Minsk. Sang pakar pun menekankan bahwa masing-masing pihak dalam Perjanjian Minsk dapat memberikan teguran terhadap pihak yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Namun, tidak semua pengamat di Rusia berpendapat bahwa tanggung jawab atas gagalnya Perjanjian Minsk harus dibagi rata antara pihak yang terlibat. Banyak pula yang percaya bahwa kesalahan utama terletak pada otoritas Kiev. Sergey Mikheyev mengatakan, Kiev memblokir pelaksanaan perjanjian pada urusan politik mereka. Pengamat percaya bahwa pelaksanaan Perjanjian Minsk akan menyebabkan "perubahan di Ukraina" dan penolakan retorika radikal oleh pihak berwenang Ukraina.

“Jika perjanjian Minsk terlaksana sepenuhnya, Donbass harus benar-benar diintegrasikan, tetapi bukan dengan cara yang radikal melainkan dengan kompromi serius dan reformasi konstitusi. Mereka tidak menginginkan hal ini, karena mereka merasa akan melihat Ukraina yang berbeda,” ujar Mikheyev sambil menekankan bahwa pihak berwenang Ukraina saat ini tidak mampu melakukannya.

Lempar Kesalahan

Menurut Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Sekolah Tinggi Ekonomi Andrey Suzdaltsev, Kiev meniru pelaksanaan perjanjian Minsk dalam urusan politik mereka agar dapat diperlihatkan ke Barat.

"Menurut pemahaman Kiev, Perjanjian Minsk adalah menyerahnya pihak Tenggara (Ukraina). Pada awalnya, muncul pertanyaan mengenai pelaksanaan poin terakhir dalam perjanjian tersebut, yaitu penarikan pasukan Ukraina ke perbatasan Ukraina dan Rusia (untuk memutuskan hubungan Rusia dengan daerah pemberontak di Ukraina),” ujar sang pakar. Dalam hal ini berarti poin-poin yang tersisa dari perjanjian Ukraina tidak akan dilaksanakan.

Sebelumnya pada tanggal 5 Agustus, Juru Bicara Parlemen Ukraina Vladimir Groisman berbicara tentang reformasi politik dalam kerangka proses Minsk, “Saya akan ulangi sekali lagi, bahwa di wilayah-wilayah yang tidak berada di bawah kendali Ukraina, pemilihan tidak akan dilaksanakan. Tidak ada pengampunan terhadap mereka yang bersalah atas tindak kejahatan kemanusiaan. Saya sudah bosan membicarakan hal ini, tapi tetap tidak ada status khusus bagi Donbass.”

Pada saat yang sama di Kiev dikatakan bahwa penyebab meningkatnya ketegangan di bagian timur negara mereka adalah Rusia. Menurut pakar politik dan sekaligus Direktur Pusat Studi Politik “Penta” Vladimir Fesenko, ada perasaan bahwa Rusia menurunkan ketegangan, seperti yang dilakukan pada akhir Juni lalu, kemudian seperti pada saat ini, memanaskan kembali konflik. “Pengontrolan ketegangan adalah salah satu faktor kunci yang digunakan Rusia untuk mempengaruhi proses Minsk, terutama pada mitra Barat kami," ujar sang pakar.

Perjanjian Minsk

Perjanjian Minsk dicapai dengan mediasi antara Rusia, Jerman dan Prancis (“Format Normandy” tanpa Ukraina) di Ibukota Belarusia pada 11 – 12 Februari 2015. Perbincangan ini membahas mengenai gencatan senjata di bagian timur Ukraina dan sejumlah kondisi yang harus mengarah pada penyelesaian konflik politik. Dalam dokumen tersebut dibicarakan pula mengenai perlunya pengesahan status khusus beberapa daerah di timur Ukraina, pemberian amnesti kepada milisi di timur Ukraina oleh Pemerintah Ukraina, pelaksanaan pemilihan umum di daerah yang tidak dikontrol Kiev, pelaksanaan reformasi konstitusional yang bertujuan mendesentralisasikan kekuatan serta transfer kontrol pada perbatasan antara Donbass dan Federasi Rusia di bawah kendali pihak Ukraina.

Sindir Ketergantungan Kiev Terhadap Barat, Putin: Ada Pasukan NATO di Ukraina!

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.