Mayoritas Penduduk Krimea Tolak Tawaran Kontrak Pasokan Listrik Ukraina
Mayoritas penduduk Krimea lebih memilih untuk bertahan dalam menghadapi krisis energi, daripada menandatangani kontrak pasokan listrik dengan Kiev. Demikan hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil survei Pusat Riset Opini Publik Rusia (VTsIOM).
Dari hasil survei, lebih dari 90 persen penduduk Krimea menolak kontrak pasokan listrik dengan Ukraina, yang jika disetujui, Krimea dan Sevastopol akan kembali menjadi bagian dari Ukraina.
"Secara umum, hasil survei adalah sebagai berikut: 6,18 persen responden mendukung kontrak kerja sama dengan Ukraina, sedangkan 93,2 persen lainnya menolak kontrak tersebut," kata Direktur Jenderal VTsIOM Valery Fyodorov dalam sesi jumpa pers pada Jumat (1/1) kemarin terkait hasil survei.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa 94 persen penduduk Krimea siap bertahan dalam kesulitan energi selama tiga hingga empat bulan ke depan, sedangkan hanya 5,4 persen responden yang mengaku tak siap menghadapi krisis energi.
Jajak pendapat dilakukan pada 31 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016. Menurut Fyodorov, sekitar 3.000 orang telah mengikuti jajak pendapat ini. "Ada 2.500 orang di Krimea dan 500 orang di Sevastopol," kata Fyodorov. "Kesalahan data statistik tidak melebihi 4,5 persen," katanya menambahkan.
Krisis Energi di Krimea
Krimea praktis kehilangan sumber daya listriknya sejak menara transmisi listrik di wilayah Kherson, Ukraina, diledakkan oleh penyerang tak dikenal pada 22 November lalu. Peraturan penghematan energi yang diberlakukan sejak saat itu membuat banyak perusahaan menangguhkan aktivitas mereka. Pemadaman bergilir mulai diterapkan di semua lokasi permukiman.
Situasi mulai stabil pada 2 Desember setelah Rusia meluncurkan rangkaian "jalur energi" tahap pertama dari wilayah selatan Rusia, Krasnodar. Pasokan energi tersebut memberikan Krimea tambahan tenaga listrik sebesar 250 MW. Pada tanggal 15 Desember, rangkaian "jalur energi" tahap kedua diterapkan dan berhasil meningkatkan tenaga listrik sebesar 400 MW untuk Krimea.
Dua rangkaian lainnya yang direncanakan siap pada musim semi mendatang akan membuat semenanjung tersebut mandiri dari pasokan listrik Ukraina. Selain itu, pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kekuatan 940 MW telah dimulai.
Sebelumnya, Mustafa Dzhemilev, mantan ketua Majelis Rakyat Tatar Krimea dan sekaligus anggota parlemen Ukraina, mengatakan bahwa perpanjangan kontrak pasokan daya listrik ke semenanjung Krimea dari Ukraina mungkin dilakukan jika dalam dokumen tersebut Krimea tidak disebut sebagai Distrik Federal Krimea, melainkan Republik Otonom Krimea.
Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.