Donbass Setuju Tunda Pemilu, Kiev Menyebutnya sebagai 'Permainan Kotor'

Pemerintah republik yang memerdekakan diri di Ukraina tenggara sepakat untuk menunda pemilu lokal mereka, namun Kiev beranggapan hal itu mengingkari Perjanjian Minsk yang disepakati oleh Format Normandy di Paris pada awal Oktober lalu.

Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk menunda pemilu lokal mereka hingga 21 Februari 2016 mendatang. Keinginan Donetsk dan Lugansk untuk menggelar pemilu yang terpisah dari pemilu Ukraina menghambat implementasi Kesepakatan Minsk. Kiev menyebut organisasi otonom pemilu Donetsk dan Lugansk akan menghadapi gagal. 

Saat mengumumkan penundaan tersebut, perwakilan dari wilayah yang memerdekakan diri tersebut menyebutkan bahwa tanggal pemilu tersebut dikaitkan dengan 'implementasi menyeluruh poin-poin politis Kesepakatan Minsk II oleh Kiev', Kedua republik berharap Kiev siap 'memberi status khusus bagi Donbass, mencegah pemberian hukuman bagi mereka yang terlibat konflik di Donetsk dan Lugansk, serta mengumumkan amandemen konstitusi yang mempertimbangkan hak-hak warga Donbass'.

Tak Ada Status Khusus

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengumumkan bahwa langkah Donetsk dan Lugansk menunda pemilu mereka 'membuka pintu bagi Donbass untuk kembali ke Ukraina, dengan bantuan pemilu yang digelar di bawah kebijakan Ukraina dan standar OSCE'. Bicara di hadapan parlemen pada Rabu (7/10), Menteri Luar Negeri Ukraina Pavel Klimkin dengan emosional menyebut langkah Donetsk dan Lugansk sebagai 'permainan kotor', bersikukuh bawa Format Normandy di Paris telah menyepakati pembatalan pemilu secara keseluruhan, bukan penundaan. Ia juga menyebut bahwa Ukraina tak akan memberi status khusus bagi Donbass dan pemilu hanya bisa digelar setelah 'penarikan pasukan asing' dan amnesti akan diberikan setelah pemilu.

Reaksi Moskow 

Moskow menyambut keputusan republik tersebut. "Ini adalah contoh lain pendekatan yang fleksibel dan konstruktif untuk mewujudkan Kesepakatan Minsk," terang juru bicara Kremlin Dmitri Peskov.
 
Pavel Svyatenkov, kolaborator di Institute of National Strategy menyebut keputusan Donetsk dan Lugansk merupakan konsesi unilateral untuk Kiev. "Ukraina berjanji akan memenuhi Kesepakatan Minsk dalam banyak bentuk - memberi amnesti, mengadopsi peraturan baru bagi pemerintahan lokal di Donetsk dan Lugansk, mengumumkan amandemen konstitusi, dan lain-lain, namun belum ada yang terealisasi," kata sang pakar, menegaskan bahwa ia tak melihat Kiev akan mengubah posisinya.

Baca lebih banyak mengenai Ukraina >>>

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.

More