Apa Makna Pemilu di Donbass untuk Konflik Ukraina?

EPA
Kepala republik di Ukraina tenggara yang memerdekakan diri telah mengeluarkan dekrit untuk menggelar pemilu lokal di wilayah yang mereka kuasai, tak memperhitungkan suara dari bagian lain Ukraina. Kiev mengkritik keputusan tersebut, menuduh Donetsk dan Luganks melanggar Kesepakatan Minsk. Para pakar menilai bahwa pelaksanaan pemilu di Ukraina tenggara dapat membekukan konflik dan memperpanjang sanksi terhadap Rusia.

Pemimpin Republik Rakyat Lugansk dan Republik Rakyat Donetsk telah menandatangani dekrit untuk menggelar pemilu lokal pada 1 November dan 18 Oktober mendatang. Lugansk dan Donetsk menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu tersebut tak melanggar Kesepakatan Minsk.

Pemilu akan dilakukan beberapa tahap dan selesai pada 2016.

Penyelenggara pemilu di wilayah Donbass yang dikuasai pemberontak merupakan elemen kunci Kesepakatan Minsk untuk menyelesaikan konflik secara politis. Namun, sesuai peraturan, pihak-pihak yang terlibat harus menyampaikan suara melalui dialog, yang belum terealisasi.

Pemilu juga harus digelar sesuai undang-undang Ukraina dan di bawah kerangka hukum status khusus Donbass.

Di saaat yang sama, Kiev memutuskan bahwa peraturan tersebut tak berlaku sebelum pemilu, seperti yang ditegaskan Kesepakatan Minsk, dan baru berlaku setelah pemilu dilaksanakan. Selain itu, ketentuan penyelenggara pemilu juga ditentukan oleh Pemerintah Ukraina.

Sementara, perwakilan Donetsk dan Lugansk tak punya tempat dalam skenario Kiev.

Menurut RBK, mereka bersikeras menjalankan langkah-langkah politik yang tercantum pada Kesepakatan Minsk—otorisasi dan adopsi undang-undang pemilu baru oleh Kiev, berlakunya undang-undang mengenai status khusus, reformasi konstitusional, serta amnesti.

Mereka bersedia mendiskusikan dan melakukan kompromi terkait platform ini. Penyelenggaraan pemilu tersebut juga sesuai dengan keinginan Kiev.

"Fondasi Negara"

Mengomentari keputusan kepala wilayah Donetsk dan Lugansk, Presiden Ukraina Petro Poroshenko meminta Barat mempertegas sanksi terhadap Rusia dan membandingkan pemilu yang mendatang dengan pemilu kepala republik yang digelar pada 2 November tahun lalu.

Ia melihat hal tersebut sebagai pemicu eskalasi konflik tahun lalu dan kegagalan Kesepakatan Minsk pada September 2014.

Bicara mengenai pentingnya pemilu, kepala Republik Rakyat Donetsk Alexander Zakharchenko menyebutkan bahwa “mereka sangat penting bagi negara secara umum.”

“Dengan pemilu ini, kita dapat mencapai tahap akhir fase pembangunan negara itu sendiri. Ini adalah landasan, fondasi, dan kini kita akan membangun tembok dan atapnya. Setelah menggelar pemilu, kita akan menunjukan bahwa kita telah menjadi negara yang mandiri,” kata Zakharchenko, menegaskan bahwa pemilu tersebut akan berlangsung dengan adil dan demokratis, dan mengundang para pengawas dari pihak luar.

Subyek Penawaran

Meski tanggal pemilu sudah diumumkan, para pakar percaya bahwa kompromi antara Donbass dan Kiev dalam isu ini masih mungkin terjadi. Mereka beranggapan, hal itu bergantung pada pertemuan Format Normandy (Presiden Rusia, Jerman, Prancis, dan Ukraina) di Paris pada 2 Oktober mendatang.

Menurut Anderi Suzdaltsev, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional di Higher School of Economics, pemilu tersebut adalah ‘subjek penawaran’ bagi ‘Kuartet Normandy’, dan menekankan pentingnya isu ini bagi Kiev. Namun, hasil pemilu dapat memicu pemberian sanksi baru bagi Rusia. “Jika kita berhasil mencapai kesepakatan dalam pemilu, hal itu dapat membekukan konflik jangka panjang dan pelucutan senjata para pasukan secara nyata.”

Namun, jika hal itu tidak terjadi, diperkirakan permusuhan akan makin meruncing, eskalasi konflik akan merugikan Rusia dan Ukraina sekaligus.

Konflik akan tetap dibekukan, seperti Transnistria, yang setelah tak mencapai solusi politik, menjadi negara yang tak diakui secara resmi, tetapi ada secara de facto selama lebih dari 20 tahun.

Perluasan Sanksi

Menurut analis politik Ukraina Vadim Karasyov, Direktur Insitut Strategi Global Ukraina, ada kemungkinan pemilu tersebut akan digelar di bawah undang-undang Ukraina. Ia juga menyebutkan hal itu bergantung pada hasil pertemuan 2 Oktober mendatang.

Sang pakar juga memprediksi terulangnya ‘skenario Transnistrian."

“Jika pemilu digelar oleh mereka sendiri, Kesepakatan Minsk akan terlupakan dan konflik akan membeku,” kata Karasyov.

“Apa makna kegagalan Kesepakatan Minsk? Hal itu berarti perpanjangan sanksi ekonomi bagi Rusia pada akhir Januari mendatang, Ukraina tak akan mendapatkan kembali kendali atas perbatasan, sementara perbatasan abstrak akan digambar di sepanjang lini kontak. Secara umum, kondisinya akan sama seperti Transnistria."

 
 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.