Rusia Akan Hukum Situs Pelanggar UU, Akankah Facebook dan Google Terimbas?
Pihak berwajib di Rusia mungkin akan memberlakukan pengurangan kecepatan koneksi sebagai bentuk hukuman untuk situs web yang melanggar undang-undang.
ReutersPihak berwajib di Rusia mungkin akan memberlakukan cara baru dalam menghukum situs web yang melanggar undang-undang — seperti yang diberitakan Vedomosti pada 13 Maret, mengutip beberapa sumber di perusahaan internet dan badan negara. Bentuk hukumannya: situs web yang melanggar UU akan tetap ada, tapi dengan koneksi yang lambat dan menyusahkan penggunanya.
Sumber di Vedomosti itu mengatakan bahwa amandemen undang-undang akan diumumkan pada musim semi. Perancang amandemen di antaranya adalah Badan Antimonopoli Rusia (FAS) dan Roskomnadzor, badan yang mengontrol keamanan internet di Rusia. Keduanya menolak berkomentar mengenai amandemen tersebut. Hanya Kementerian Komunikasi Rusia yang memberikan sedikit tanggapan. “Nonsens. Secara teknis ini tidak mungkin,” ujar Wakil Menteri Alexei Volin. Namun demikian, tidak semua setuju dengannya.
Mengurangi kecepatan internet: bisa, tapi mahal
Pakar teknologi mengatakan bahwa mengurangi kecepatan situs-situs web adalah mungkin, meskipun hal itu secara teknis sulit dilakukan. Jurnal Republic menulis bahwa dibutuhkan proses inspeksi paket mendalam (DPI) untuk melakukannya. Dengan DPI, penyedia layanan internet dapat memblokir aktivitas queries atau respons dari peladen (server) di situs web yang dikurangi kecepatannya. Hasilnya, sistemnya akan “menanyakan kembali” pengguna, sehingga dibutuhkan beberapa menit supaya halamannya muncul.
Teknologi ini akan mahal. Kepala Analis Asosiasi Komunikasi Elektronik Rusia Karen Kazaryan mengatakan kepada Kommersant bahwa “untuk merealisasikan proyek ini, dibutuhkan perlengkapan canggih yang akan menelan biaya miliaran dolar”.
Melawan situs-situs yang tak diinginkan
Beberapa pakar percaya bahwa instrumen peraturan baru ini akan berdampak terutama pada situs-situs asing populer seperti Google, Facebook, dan Twitter. Layanan-layanan ini beroperasi di Rusia tapi tidak mematuhi peraturan pengadilan lokal, dengan alasan mereka bekerja sesuai hukum di negara tempat mereka terdaftar resmi.
Memblokir situs-situs populer ini berbahaya karena akan banyak orang yang marah, sehingga lebih baik membuatnya tidak nyaman digunakan tanpa harus memblokir, demikian menurut Maxim Kornev, pengajar di Departemen Teknologi Televisi, Radio dan Internet Universitas Ilmu Kemanusiaan Negara Rusia. “Pengurangan kecepatan sama dengan pemutusan koneksi. Dengan ini, pihak berwajib ingin menunjukkan bahwa semuanya terkendali, termasuk situs-situs asing.”
Jika tidak nyaman menggunakan situs asing, pengguna akan memilih situs serupa versi lokal, sehingga ini dapat juga dianggap upaya pemerintah mendukung produksi domestik, demikian menurut pebisnis dan pengembang Sergei Ryzhikov. “Anda dapat menciptakan skenario supaya pengguna tidak nyaman, sehingga ia mengubah kebiasaannya dan beralih ke layanan Rusia,” ujar Ryzhikov kepada radio Business FM.
Inisiatif yang meragukan
Banyak pakar meragukan jika sistem ini akan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. German Klimenko, Penasihat Presiden Rusia bidang Teknologi Internet, menjelaskan bahwa pengguna akan belajar cara menyiasati sistem pengurangan kecepatan selayaknya mereka sekarang menyiasati situs yang diblokir: melalui penyedia layanan anonim dan peladen jaringan privat virtual (VPN).
“Jika masih ada orang yang tidak tahu cara menggunakan layanan ini (penyedia layanan anonim dan peladen VPN), mereka akan tahu setelah akses diperlambat,” ujar Klimenko memprediksi dalam sebuah wawancara dengan Parliamentary Gazette.
Kornev juga percaya bahwa sistem ini tidak akan efektif. “Bayangkan jika pemerintah berselisih dengan, misalnya, produsen mobil Jerman dan memaksa pengendara mobilnya untuk memilih antara melaju dengan kecepatan 30 km/jam atau ganti dengan mobil Rusia. Apa yang akan terjadi? Mereka akan melanggar peraturan itu dan berkendara dengan kecepatan seperti biasa.”
“Internet berfungsi sedemikian rupa sehingga larangan yang ada akan disiasati oleh pengguna,” ujar sang pakar.
Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.