Berlarut-larut, Adakah Jalan Keluar bagi Krisis Ukraina?

Seorang pria dari batalion Donbass, yang terlibat dalam operasi tempur hukuman Kiev di bagian timur negara tersebut, menghadiri rapat umum di Lapangan Kemerdekaan, Kiev, Ukraina, 29 Juni 2014.

Seorang pria dari batalion Donbass, yang terlibat dalam operasi tempur hukuman Kiev di bagian timur negara tersebut, menghadiri rapat umum di Lapangan Kemerdekaan, Kiev, Ukraina, 29 Juni 2014.

Maxim Nikitin/TASS
Permasalahan Ukraina dengan diterapkannya amandemen Perjanjian Minsk ke dalam konstitusi demi menyelesaikan krisis Donbass lagi-lagi menimbulkan keraguan dalam pencapaian perdamaian yang berkelanjutan di wilayah timur negara tersebut. RBTH mewawancarai para ahli dan mengidentifikasi tiga skenario dasar bagi situasi di Ukraina, mulai dari kemungkinan adanya aksi militer kembali hingga mempertahankan status quo saat ini.

Skenario Pertama: Godaan Blitzkrieg

Meskipun terdapat perjanjian dan kunjungan dari pengamat OSCE, baku tembak tetap berlanjut di Donbass dan hal tersebut sering kali memakan korban jiwa. Sejak September 2015, intensitas baku tembak telah menurun, tapi hal tersebut bukan berarti tidak ada sama sekali. Beberapa waktu lalu, terjadi pertikaian di pinggir Donetsk, Marinka, selama tiga jam. Setidaknya, tiga orang mengalami luka-luka.

Blitzkrieg

Blitzkrieg adalah sebuah metode perang kilat dengan menggunakan pasukan bermotor (panser, infanteri mekanik, dan kavaleri) sebagai tulang punggung suatu serangan. Di samping itu, koordinasi juga dilakukan dengan pasukan udara sehingga sebuah pukulan serangan dapat dilakukan dengan begitu efektif dan mematikan. Kata blitzkrieg berasal dari dua kata bahasa Jerman: Blitz yang berarti kilat, dan Krieg yang berarti perang.

Perang belum benar-benar berakhir di wilayah tersebut. Selain itu, saat ini ada kemungkinan diperpanjangnya pertempuran skala penuh di Donbass. Demikian hal tersebut diutarakan Presiden Institut Independen Strategi Nasional Mikhail Remizov. “Godaan untuk memotong simpul Gordian tetap ada, terutama di Kiev. Keseimbangan militer di zona konflik telah bergeser mendukung pasukan militer Ukraina dan kemungkinan mereka serius untuk mempertimbangkan skenario blitzkrieg,” kata sang analis kepada RBTH.

Skenario ini bisa menjadi kenyataan jika pihak berwenang di Kiev menyadari ketidakmungkinan penerapan amandemen ke konstitusi mengenai desentralisasi Ukraina dan status khusus wilayah pemberontak di Donbass. Hal itu dikarenakan Presiden Poroshenko yang menandatangani Perjanjian Minsk — yang persyaratannya cukup bisa dikompromikan — tidak memiliki suara mayoitas di parlemen, yang berarti ia tak bisa bisa menerapkan perubahan konstitusi tersebut.

Banyak anggota parlemen yang percaya bahwa amandemen tersebut adalah suatu kompromi yang terlalu besar terhadap Donbass dan Lugansk, sedangkan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk merasa amandemen semacam ini tidak cukup. Jika dalam situasi kebuntuan parlemen saat ini terjadi peningkatan tekanan internasional terhadap presiden Ukraina, Kiev — dalam usahanya mencari jalan keluar dari situasi ini — kemungkinan akan melakukan semacam provokasi di Donbass. Pasukan militer Ukraina akan “dipaksa untuk menanggapi” langkah tersebut. Menurut Remizov, dengan latar belakang meningkatnya konflik pelaksanaan Perjanjian Minsk, hal tersebut beralih ke rencana kedua.

Namun, kemungkinan perkembangan tersebut masih kecil, karena yang paling realistis adalah skenario damai.

Skenario Kedua: Kesepakatan Politisi Kiev

Lebih lanjut, pengalaman penyelesaian militer sebelumnya terhadap krisis Donbass tidak dapat memberikan banyak harapan — pasukan Ukraina mengalami sejumlah kekalahan sensitif. Atas dasar latar belakang tersebut, risiko penggunaan kekuatan militer tampak sangat tinggi.

Ada pertimbangan lain yang dapat membuat anggota parlemen Ukraina menyerah pada tekanan dan lebih sepakat dengan amandemen konstitusi. Seperti yang disampaikan seorang pakar politik sekaligus Presiden Yayasan Pusat Teknologi Politik Igor Bunin, Kiev tidak ingin ditempakan pada posisi bersalah atas gagalnya Perjanjian Minsk. “Jika amandemen konstitusi tidak diterapkan, AS dan Eropa akan segera paham bahwa tanggung jawab atas kegagalan ini dipikul oleh Ukraina,” kata sang ahli kepada RBTH. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa “dalam situasi ini, dengan tekanan (dari negara-negara Barat), parlemen akan mendapatkan dua pertiga suara anggota.”

Namun, sebagian besar pengamat meragukan persetujuan parlemen mengenai amandemen yang dibutuhkan. Skenario yang mungkin terjadi adalah mempertahankan status quo yang dimiliki saat ini.

Skenario Ketiga: Tidak Ada yang Terjadi

Tidak adanya kesempatan (saat ini) untuk menerapkan amandemen di parlemen dan tidak adanya keinginan untuk dibebani rasa tanggung jawab atas gagalnya Perjanjian Minsk, pemerintah Ukraina akan terus berusaha mengubah penafsiran mereka sehingga langkah pertama akan diambil oleh Moskow, demikain pendapat Vladimir Zharikhin dari Institut Negara-negara CIS. “Namun, mereka tidak mungkin berhasil dalam hal ini,” kata Zharikhin.

Skenarion terakhir adalah melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Minsk. “Segala sesuatu yang terjadi dengan Presiden Poroshenko merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan bantuan pseudo-reformasi,” kata Kepala Institut Studi Strategis Kiev ‘New Ukraine’ Andrey Yermolaev. Simulasi akan berlanjut hingga ditemukannya formula politik baru untuk memecahkan masalah Donbass yang merupakan isu sentral kehidupan politik di Ukraina. Namun, formula ini tidak dapat ditemukan tanpa dialog dengan para pemberontak. Meski begitu, pihak Kiev tidak bergerak ke arah tersebut meski telah hampir dua tahun berlalu sejak terjadinya konflik. Kiev justru terus-menerus menyebut pihak lawan di Donbass sebagai ‘bandit dan teroris’. Dalam kebuntuan politik ini, Yermolaev menyimpulkan bahwa “pemerintah sedang mencari cara untuk menyelamatkan diri setidaknya selama dua tahun” hingga pemilihan presiden berikutnya.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.