Lima Hal Kunci dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia di 2015

Kremlin, Moskow, Rusia.

Kremlin, Moskow, Rusia.

Rossiyskaya Gazeta
RBTH telah menyiapkan ulasan mengenai lima kebijakan luar negeri terpenting yang diambil Rusia tahun ini, yang akan menentukan agenda kebijakan Rusia di tahun 2016.

1. Dimulainya operasi militer di Suriah

Angkatan Udara Rusia yang memulai operasi militer melawan organisasi-organisasi Islam radikal di Suriah pada akhir September lalu mengejutkan sebagian besar pengamat. Hingga sekarang, mereka masih belum sepakat mengenai alasan yang memicu keputusan tersebut. Pakar menilai, keputusan Moskow bisa jadi didasari sejumlah faktor, atau kombinasi dari hal-hal berikut: (1) kegagalan pasukan koalisi yang dipimpin AS, (2) upaya untuk mendorong dialog politik di Suriah; dan (3) kekhawatiran bahwa jika Rusia gagal bertindak cepat, zona larangan terbang akan diberlakukan di Suriah, seperti di Libya.

Ribuan pengungsi masih terus melarikan diri dari konflik di Irak, Suriah, Afganistan, dan negara-negara lainnya. Foto: Getty ImagesRibuan pengungsi masih terus melarikan diri dari konflik di Irak, Suriah, Afganistan, dan negara-negara lainnya. Foto: Getty Images

Di saat yang sama, diyakini bahwa keputusan untuk mengirim pasukan Rusia ke Suriah didasari oleh situasi tragis yang dihadapi tentara pemerintah Suriah. “Jika bukan karena kampanye militer Rusia, rezim Presiden Bashar Assad di Suriah mungkin sudah jatuh sebelum tahun baru. Jelas, Assad berada di bawah tekanan hebat,” kata Dmitry Evstafiev, pakar dan anggota PIR Center Executive Board.

Kekalahan Assad di Suriah akan memenuhi negara tersebut dengan ‘kekacauan Islam’ yang akan segera berpindah ke Afganistan dan Tajikistan — dekat perbatasan Rusia.

Kini, situasi yang berkembang telah berbalik. Inisiatif militer telah berpihak pada rezim Suriah, dan Assad bersama sekutunya membuat progres yang signifikan. Presiden Suriah kini mampu berkonsolidasi dan meningkatkan pengaruh di wilayah yang masih ia kuasai, dan unit militer ditempatkan di sana.

Seperti yang disampaikan Evstafiev, terdapat progres substansial di provinsi selatan, di area Damaskus raya. “Sekali lagi, prinsipnya, dalam konteks strategis, wilayah sekitar Aleppo telah beralih ke tangan presiden.”

Para analis sepakat bahwa fase operasi militer saat ini yang dilakukan tentara Rusia di Suriah akan berlanjut hingga Januari, kurang-lebih dalam format yang sama, dengan kemungkinan memperkuat kehadiran militer di Rusia. Hal ini mungkin bergantung pada kondisi cuaca — pada awal musim badai pasir, yang akan menghambat aviasi. Waktu saat ini dapat digunakan untuk mengaktifkan proses penyelesaian politik, kata Anatoly Kortunov, Kepala Dewan Hubungan Internasional Rusia. Selain itu, banyak hal yang akan bergantung pada posisi wilayah tersebut — negara Teluk, Iran, dan Turki — mereka akan bersedia berkompromi terkait masa depan politik Suriah.

2. Penembakan Su-24

Turki datang ke garis depan, saat membahas penyelesaian isu Suriah, setelah negara tersebut menembak jatuh pesawat pengebom Rusia Su-24 di dekat perbatasan Suriah-Turki pada Selasa (24/11). Setelah insiden tersebut, hubungan antara kedua negara memburuk.

Pesawat Su-24.Pesawat Su-24.

Media mulai membicarakan kemungkinan konflik bersenjata antara Rusia dan negara NATO tersebut, dan bahkan dengan blok itu secara keseluruhan. Namun, Moskow memilih untuk tak merespon secara militer, melainkan memberi sanksi ekonomi terhadap Ankara. Reaksi keras yang diambil oleh pemimpin Rusia berakar dari fakta bahwa Moskow sepenuhnya sadar bahwa aksi Turki jelas merupakan provokasi yang direncanakan.

Situasi terkait insiden tersebut membuat pakar Rusia yakin bahwa ini merupakan gestur demonstratif Turki — sebuah langkah politik yang terencana. Presiden Turki Tayyip Erdoğan hendak mendemonstrasikan ‘semacam tinju besi’ untuk memperkuat popularitasnya di kalangan masyarakat Turki, kata Elena Suponina, Orientalis dan pakar di Russian Institute for Strategic Studies.

Perintah Erdoğan untuk menembak jatuh Su-24 diambil untuk mempertegas ketidakpuasan Ankara atas aksi Moskow di negara tetangganya, Suriah, kata Anatoly Kortunov dari Dewan Hubungan Internasional Rusia. Sang pakar menilai bahwa Turki sejak lama bicara tentang zona larangan terbang di atas wilayah yang dihuni penutur bahasa Turki di Suriah — para Turkoman. Itu adalah segaris tanah yang berdampingan dengan perbatasan Turki-Suriah.

Erdoğan mencoba memosisikan dirinya sendiri sebagai pelindung Turkoman. Dengan menembak jatuh pesawat Rusia, pemimpin Turki tersebut menunjukkan bahwa orang-orang itu, di luar fakta bahwa mereka pendukung rezim Assad atau oposisi radikal, akan jatuh di bawah perlindungan Turki, kata Kortunov.

Para analis yakin bahwa Turki tak bisa membayangkan reaksi keras dari Rusia. Menurut Suponina, Turki tak menyangka Rusia akan merespon dengan menghentikan kerja sama di lingkup ekonomi yang luas.

Akibat insiden yang menimpa pesawat Rusia, lanjut Suponina, kerja keras selama berpuluh-puluh tahun untuk membangun hubungan bilateral antara Moskow dan Ankara musnah begitu saja, dan untuk mengembalikannya butuh waktu 'tak cukup berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun'.

Baik bagi Moskow dan Ankara, akan sulit untuk mengembalikan hubungan seperti semula, kata Kortunov. “Mungkin hubungan tersebut akan lebih rileks, tapi tak akan kembali ke format yang sama sebelum insiden tersebut terjadi,” kata sang analis.

Selain hubungan Rusia-Turki, korban lain dari konflik antara Ankara dan Moskow, menurut para pakar, adalah upaya untuk menciptakan koalisi internasional sesungguhnya melawan ISIS. Namun, para pakar menegaskan bahwa pembuatan koalisi semacam itu memang sulit, karena adanya beragam pandangan dalam isu terkait pemain utama di Timur Tengah.

3. Minsk 2

Karena kehadiran krisis Suriah, masalah di Donbass mulai surut ke belakang. Namun, krisis Ukraina masih menjadi hal utama dalam agenda kebijakan luar negeri Rusia pada 2015. Tahun depan, situasi di Donbass akan tetap relevan, meski sekarang tengah mereda.

Presiden Belarus Alexander Lukashenko (kedua dari kiri) menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri), Presiden Ukraina Petro Poroshenko (kedua dari kanan), dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton (kanan), untuk berdiskusi di Minsk, Belarus. Foto: APPresiden Belarus Alexander Lukashenko (kedua dari kiri) menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri), Presiden Ukraina Petro Poroshenko (kedua dari kanan), dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton (kanan), untuk berdiskusi di Minsk, Belarus. Foto: AP

Penyelesaian krisis di Donbass dilakukan di bawah slogan 'perlunya mengobservasi Kesepakatan Minsk 2' yang dicapai di Minsk pada 12 Februari 2015. Kala itu, setelah negosiasi berjam-jam, pemimpin Rusia, Jerman, Prancis, dan Ukraina menyepakati langkah-langkah dasar yang dapat mengarah pada gencatan senjata dan dimulainya proses damai di Ukraina tenggara.

Namun meski terdapat Kesepakatan Minsk 2, pertempuran, penembakan, meski dengan intensitas yang lebih rendah, tetap berlanjut hingga akhir musim panas. Donbass mulai tenang pada September lalu.

Menurut para pakar, gencatan senjata dapat berlangsung setelah AS sepakat mendukung Kesepakatan Minsk, dan tekanan yang diberikan pada Kiev oleh Barat. “Rusia berhasil meyakinkan Barat, secara umum, bahwa posisi Moskow ditujukan untuk meminimalisasi konflik, sementara posisi Ukraina ialah hendak memaksimalkan sakit kepala bagi AS dan Uni Eropa,” kata Iosif Diskin, pakar dan anggota Public Chamber Rusia. Ia menyinggung kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland ke Kiev pada Juli lalu, saat ia menghadiri pertemuan dengan Verkhovna Rada.

Kedua pihak, Kiev dan Donbass, masih saling menuduh terkait pelanggar Kesepakatan Minsk. Pengeboman masih berlanjut sekali lagi, meski kali ini terutama datang dari persenjataan kecil.

Ujian utama, sebagai awal penerapan Kesepakatan Minsk oleh kedua belah pihak, ialah pemilu lokal di Donbass pada Februari 2015. Pemilu semacam itu akan digelar di Ukraina pada Oktober, namun pemerintah Donbass memutuskan untuk menunda pemilu, untuk memberi waktu bagi Kiev mengimplementasikan peraturan yang tercantum dalam Kesepakatan Minsk 2, secara khusus, menciptakan otonomi yang lebih luas bagi wilayah Ukraina tenggara.

Namun, untuk saat ini, tak ada laporan di media terkait progres dalam hal ini yang dilakukan parlemen Ukraina Verkhovna Rada. Hal ini membuat proses pencabutan sanksi terhadap Rusia berkabut, karena Barat menyebutkan kondisi utama untuk mencabut sanksi mereka adalah penerapan Kesepakatan Minsk.

4. Kesepakatan terkait Iran

Kesepakatan terkait program nuklir Iran, yang dicapai pada pertengahan Juli lalu, bukan hal yang tak terduga. Banyak kesepakatan fundamental antara enam negosiator (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman) serta Iran disepakati kembali pada April.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang juga bertindak sebagai negosiator nuklir Iran, melambaikan tangan ke para simpatisannya pada saat tiba di bandara Mehrabad, di Teheran, Iran, dari Lausanne, Swiss, pada Jumat 3 April 2015. Foto: APMenteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang juga bertindak sebagai negosiator nuklir Iran, melambaikan tangan ke para simpatisannya pada saat tiba di bandara Mehrabad, di Teheran, Iran, dari Lausanne, Swiss, pada Jumat 3 April 2015. Foto: AP

Pada Juli lalu, semua pihak berhasil mencapai kompromi akhir yang saling menguntungkan dan dapat diterima. Kesepakatan tersebut dicapai antara P5+1 dan Iran, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran sebagai balasan atas pembatasan pengembangan program nuklir Iran, yang diyakini Barat ditujukan untuk mengakusisi senjata nuklir.

Peran yang dimainkan Rusia dalam kesepakatan ini mengejutkan para pemimpin Barat. “Mereka terkejut bagaimana Putin dan Pemerintah Rusia mampu membelah diri dalam dua isu utama, yaitu Iran dan Ukraina. Kita tak akan pernah mencapai kesepakatan ini jika bukan karena kesiapan Rusia untuk bekerja sama dengan anggota P5+1 lainnya guna mencapai penyelesaian yang baik,” kata Presiden AS Barack Obama.

Beberapa pengamat bertanya-tanya mengapa Rusia mendukung kesepakatan tersebut, karena setelah pencabutan sanksi, minyak Iran akan memasuki pasar dunia, yang jelas akan menurunkan harga komoditas tersebut, komoditas ekspor penting Rusia.

Namun, menurut Moskow, keuntungan dari kesepakatan tersebut bagi Rusia melampaui kerugian yang tercipta. Rusia membutuhkan Iran sebagai mitra yang serius, kata Dmitry Evstafiev dari PIR Center. Menurut Pyotr Topychkanov, anggota Program Isu Non-proliferasi di Carnegie Moscow Center, pencabutan sanksi terhadap Teheran akan menguntungkan Rusia, terutama di bidang kerja sama militer-teknis, serta pengguaan teknologi nuklir secara damai. Seperti yang disampaikan media, kontrak potensial kerja sama militer-teknis mencapai sekitar 20 hingga 70 miliar dolar AS.

Pakar menegaskan bahwa Iran sangat penting bagi Rusia, dalam konteks membentuk kebijakan ekonomi internasional dan luar negeri yang multivektor.

Teheran dan Moskow juga terikat melalui keterlibatan aktif mereka dalam krisis Suriah dan dukungan terhadap Assad. Pencabutan sanksi akan menambah legitimasi Iran di wilayah tersebut serta arena interansional, kata Kortunov.

5. Konferensi SCO dan BRICS

Konferensi BRICS dan SCO digelar pada waktu yang sama yakni Juli 2015 di Ufa, Rusia. Setelah pertemuan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), beberapa langkah diambil untuk mengubah asosiasi ini menjadi organisasi penuh. Hasil pertemuan tersebut, menurut pakar, ialah peluncuran mekanisme finansial seperti New Development Bank dan cadangan benua. Bagi Moskow, hal ini sangat penting, karena akibat sanksi Barat, Rusia telah tersingkir dari pasar modal. Sementara di New Development Bank, volume modal yang mencapai seratus miliar AS akan memulai proyek pendanaan untuk 2016.

Peluncuran Peluncuran "New Development Bank" dipandang sebagai langkah besar dalam melahirkan kerja sama ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara anggota BRICS. Foto: AP

Tahun ini, Konferensi SCO (organisasi ini terdiri dari Rusia, Tiongkok, Tajikistan, Kirgistan, dan Uzbekistan) mencapai perubahan kualitatif dalam asosiasi tersebut, kata Pyotr Topychkanov, yakni bergabungnya India dan Pakistan dengan organisasi ini. Menurut Alexander Lukin dari Center for East Asian and SCO Studies of MGIMO, hal ini membuat SCO bahkan lebih kuat sebagai pemain global, menjadi 'poros Eurasia non-Barat' kedua. Moskow memiliki serangkaian tuas baru untuk merealisasikan kepentingan kebijakan luar negerinya.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.