Apa Dampak Memanasnya Hubungan Rusia-Turki Terhadap Kawasan Laut Hitam?

Parade kapal selama perayaan hari peringatan ke-230 Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol.

Parade kapal selama perayaan hari peringatan ke-230 Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol.

Vasily Batanov / RIA Novosti
Kementerian Pertahanan Rusia telah menghentikan semua interaksi dengan Angkatan Bersenjata Turki setelah Angkatan Udara Turki menyerang pesawat Rusia Su-24 di Suriah. Apakah ini menghancurkan hubungan militer antara kedua negara?

Hubungan antara Rusia dan Turki memanas setelah pesawat tempur Turki F-16 menembak jatuh pesawat pengebom Rusia Su-24 karena dianggap melintasi perbatasan Suriah-Turki pada Selasa (24/11). Di hari yang sama, Letnan Jenderal Sergei Rutskoi dari Komando Umum menyatakan bahwa kontak militer dengan Turki akan dihentikan. Secara khusus, Rusia menarik perwakilan Angkatan Laut Rusia yang mengoordinasikan kegiatan Armada Laut Hitam dan AL Turki. Hubungan komunikasi langsung (hotline) untuk mencegah insiden udara saat operasi antiteroris juga dimatikan.

Sekitar Seratus Tahun dan Seratus Juta

Kerja sama Rusia-Turki dimulai sejak hampir seratus tahun lalu. Hubungan tersebut terbentuk pada 1920, ketika pendiri Republik Turki Kemal Ataturk meminta Soviet Rusia untuk membantunya dan membangun hubungan diplomatik. Uni Soviet, yang tengah menghadapi perang sipil, dengan murah hati memberi sepuluh juta emas rubel untuk Pemerintah Turki dan mengirim beberapa penasihat militer untuk Turki, serta senjata dan teknologi militer.

Rusia pasca-Soviet memulai interaksi dengan Turki pada 1992 dengan menjual senjata untuk Istanbul senilai sekitar seratus juta dolar AS. Senjata tersebut termasuk pengangkut personel lapis baja BTR-80, helikopter multifungsi Mi-8MTSh/Mi-17, senapan mesin Kalashnikov, senapan runduk Dragunov, peluncur roket, dan masih banyak lagi. Kini, Rusia masih melakukan perawatan untuk teknologi tersebut.

Militer Rusia dan Turki berinteraksi melalui konsultasi dan latihan gabungan. Negara ini bahkan membentuk Armada Laut Hitam gabungan yang diberi nama BLACKSEAFOR, untuk melakukan misi pencarian dan pengintaian serta pemantauan situasi ekologi.

NATO Tak Akan Intervensi

Para pakar yakin Rusia tak perlu takut Turki akan meminta NATO menempatkan sistem pertahanan antipesawat tambahan di wilayahnya atau memberi dukungan militer, bahkan jika situasi semakin memanas.

“Pertemuan terakhir Dewan NATO di level duta besar, yang digelar atas inisiatif Turki, menolak memberi dukungan dan bahkan tak ada pernyataan umum, yang biasanya disampaikan oleh NATO. Stoltenberg bicara mewakili dirinya sendiri, artinya negara-negara Eropa anggota NATO tak bergairah membantu Turki,” kata Presiden Akademi Hubungan Geopolitik Letnan Jenderal Leonid Ivashov. Ia juga menilai Jerman dan Prancis akan berhati-hati untuk terlibat dalam perkembangan konflik Rusia-Turki. Prancis telah memulai pendekatan dengan Rusia sejak serangan Turki terhadap Su-24.

“Kini Rusia hanya perlu meningkatkan konsultasi dengan negara-negara Eropa dalam format bilateral,” tutur Ivashov.

Selat Laut Hitam yang Tak Bisa Diganggu Gugat

Titik berbahaya dalam interupsi kerja sama dengan militer Turki dapat muncul saat penggunaan Selat Bosphorus dan Dardanelles di Laut Hitam yang disebutkan dalam Konvensi Montreux mengenai Rezim Selat. Konvensi tersebut ditandatangani pada 20 Juli 1936 di Montreux, Swiss, untuk masa berlaku 20 tahun dan secara rutin diperpanjang.

Di masa damai, konvensi tersebut terbatas pada jalur kapal militer milik negara-negara non-Laut Hitam yang melintasi selat. Saat memasuki area perairan, bobot kapal maksimal 15 ribu ton.

Namun, ada batasan bobot kendaraan yang dapat hadir di Laut Hitam secara bersamaan, yakni 30 ribu ton bagi negara-negara non-Laut Hitam. Terdapat pula batasan waktu bagi kapal tersebut di perairan, yakni hanya tiga minggu.

Biasanya, negara yang berada di pesisir Laut Hitam dapat meluncurkan kapal selam mereka melalui selat tersebut, begitu pula kapal besar tanpa batasan bobot selama mereka mematuhi peraturan yang tercantum dalam konvensi. Turki bertanggung jawab untuk memelihara konvensi tersebut.

Jika Turki terlibat perang atau terancam perang, ia berhak memperbolehkan atau melarang kapal militer melewati selat tersebut. Jika Turki tak terlibat dalam perang, maka selat tersebut ditutup bagi negara yang terlibat perang.

“Kondisi navigasi maritim melalui selat Laut Hitam diatur oleh hukum internasional, oleh Konvensi Montreux, dan tentu oleh konsistensi norma terkait navigasi bebas melalui selat", demikian disampaikan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, Jumat (27/11).

Mantan Kepala Direktorat Traktat Internasional di Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Evgeny Buzhinsky menyebutkan, Turki sangat waspada terkait implementasi Konvensi Montreux.

“Saya rasa Turki tak akan melanggar Konvensi Montreux, bahkan dalam situasi saat ini, karena jika sampai itu terjadi, sangat sulit mengembalikanya. Kita bisa bertanya, dapatkah Turki menutup selat menuju Rusia? Secara teoritis ya. Tapi untuk melakukan itu Turki harus mendeklarasikan perang terhadap Rusia, karena  Konvensi Montreux menyebutkan bahwa hanya dalam kondisi perang Turki bisa menutup selat,” terang Buzhinsky.

Pertama kali dipublikasikan di Gazeta.ru 

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.