Rusia Tantang Hegemoni AS Sebagai "Polisi Dunia"

Konstantin Maler
Wartawan Fyodor Lukyanov mengamati bagaimana Rusia menginfiltrasi divisi utama politik internasional dan apa yang harus dilakukan agar ia tak ditendang keluar.

Operasi militer Rusia dalam memerangi ISIS di Suriah menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perubahan politik dunia dan signifikansinya tak hanya terefleksi pada Moskow, Damaskus, dan Timur Tengah, tapi juga pada pengembangan proses secara umum.

Moskow telah menggerogoti hak yang selama 25 tahun terakhir (sejak peristiwa Badai Gurun) telah dimonopoli oleh AS: hak untuk menggunakan kekuatan guna memperbaiki tatanan dunia internasional. Dengan kata lain, Rusia telah menantang AS, melanggar haknya bertindak sebagai “polisi dunia”.

Dunia unipolar berarti bahwa perang 'demi perdamaian' tak berhubungan dengan pencapaian konkret dan tujuan satu pihak tertentu, dan dilaksanakan oleh AS dan sekutunya. Dengan memulai operasi militer, Moskow mengubah keseimbangan kekuatan dan prospek untuk menyelesaikan konflik internasional yang paling krusial saat ini.

Pertimbangan penting lain adalah bahwa konflik di Suriah sepertinya akan mengakhiri era pendekatan 'kemanusiaan-ideologis' untuk mengatasi krisis lokal. Hingga belakangan, elemen diskusi paling signifikan terkait perang sipil adalah tuduhan kejahatan terhadap satu kelompok, tekanan keras terhadap protes, dan lain-lain. Pemimpin yang ternodai perilaku semacam itu ditempatkan dalam kategori mereka yang telah 'kehilangan legitimasinya', sehingga tak perlu dan tak seharusnya diajak berdialog. Pendekatan semacam itu merefleksikan perubahan umum dalam intepretasi prinsip sikap internasional yang berkembang setelah Perang Dingin. Hal ini memperluas tugas 'polisi dunia'. Selain menghukum pihak agresor (seperti Irak pada 1991), ia juga bertugas membalas dendam terhadap rezim (bahkan mengubahnya jika perlu) yang melanggar hak asasi manusia.

Sikap terhadap Bashar Assad berkembang dengan model yang sama. Dua tahun lalu, Liga Arab dan sejumlah pemerintah Eropa menganggap oposisi Suriah sebagai perwakilan masyarakat Suriah yang sah, dan pada saat yang bersamaan mencabut status tersebut dari pemerintah yang resmi. Kini semuanya berubah: elemen kemanusiaan memberi jalan bagi pendekatan realistik — menekan 'pemerintah kriminal' ternyata memakan biaya besar. Bahkan tak mungkin berhasil.

Pertemuan di Wina pada 30 Oktober lalu merupakan pertemuan kedua (setelah pembicaraan terkait program nuklir Iran) dengan akhir menggantung, yang menyebutkan bahwa format solusi harus ditentukan melalui diskusi dan tak ditetapkan sebelumnya. Tak ada yang tahu kini bagaimana Suriah akan dikelola setelah perang.

Jelas, perubahan tersebut bukan berkat Rusia, namun karena pendekatan sebelumnya menghadapi jalan buntu. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah: apa yang harus dilakukan dengan kondisi baru dunia?

Jawaban paling rasional adalah mengubah terobosan terkini ke 'level yang lebih tinggi' dan meningkatkan bobot Rusia secara drastis dalam negosiasi mendatang terkait tatanan masa depan Suriah. Namun ini berarti Moskow harus berhenti hanya mendukung Assad dan menjadi penengah yang tak berpihak. Skenario semacam ini tentu tak akan disetujui oleh Assad maupun Iran. Bagi Teheran, sangat penting mempertahankan rezim saat ini karena perubahan dalam bentuk apapun akan berakibat fatal terhadap dominasi Iran di Suriah. Iran tak bisa 'menyerahkan' negara ini karena pertentangannya dengan Arab Saudi, yang akan melakukan segala cara untuk mencegah Suriah menjadi satu-satunya pendukung Iran di dunia Arab.

Rusia harus mengambil beberapa risiko untuk menyelesaikan masalah-masalah berikut:

1. menjamin pengaruh geopolitiknya di Suriah (sederhananya, markas militer Rusia) di masa depan, tanpa memandang siapa yang menguasai pemerintahan Damaskus;

2. tak meremehkan hubungan yang dibangun dengan Iran, mitra regional yang sangat penting di masa depan; dan

3. tak menjadi kekuatan besar yang melayani kepentingan regional Iran seperti AS, misalnya, terhadap Arab Saudi.

Sepertinya, operasi militer Rusia telah membuahkan hasil. Kini, perlu ada kemenangan militer yag mengesankan, yang saat ini sepertinya belum mungkin karena melemahnya pasukan darat, atau proses politik cerdik dan kesepakatan rumit terkait Suriah.

Jika kita kembali memandang situasi ini kembali dari perspektif internasional, sulit untuk berasumsi pemerintah Rusia hendak menggantikan AS dan mengambil alih peran serta misi sebagai polisi dunia. Namun ide semacam itu memang berkembang, dan akan sungguh bijak mempertimbangkan respon AS yang tak terhindarkan, yang ini jelas terlalu dini untuk diabaikan.

Pertama kali dipublikasikan di Gazeta.ru

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.