Bagaimana Peluang Front Kedua Rusia di Irak?

TASS
Isyarat terbaru yang menunjukkan bahwa Pemerintah Baghdad mempertimbangkan opsi mengundang mesin militer Rusia untuk memerangi ISIS di wilayah mereka menyorot peran Moskow sebagai pemain baru yang asertif di Timur Tengah. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran bahwa pelajaran berharga dari 'imperialisme yang terlalu lebar' yang didapatkan Uni Soviet di Afganistan pada 1970-an telah terlupakan.

Kemungkinan Rusia membuka 'front kedua' di Irak menciptakan perdebatan luas, begitu pula motif Baghdad sendiri. Salah satu argumen ialah efek psikologis atas gelombang pertama serangan udara Rusia di Suriah, yang menciptakan sikap simpatik di kalangan populasi Syiah, yang membandingkannya dengan pencapaian sederhana kampanye koalisi yang dipimpin AS, yang telah berlangsung sepanjang tahun.

“Banyak warga Irak juga menyimpan dendam dan kekecewaan atas ekspektasi yang tak terpenuhi setelah Amerika menduduki Irak. Bicara tentang teori konspirasi, beberapa pihak menyebutkan bahwa kegigihan ISIS di medan tempur mungkin hasil rancangan Washington,” kata Michael Gordon, pengamat untuk The New York Times dalam artikel terbaru yang ia publikasikan.

Sang penulis juga mengutip Mohammed Hussain Hakim, ulama Syiah terkemuka, yang menyebutkan bahwa Isis menginginkan keterlibatan praktis yang efektif melawan ISIS. “Ini bukan sekadar tentang intervensi militer Rusia,” katanya.

Pendapat sang jenderal di kalangan mayoritas Syiah tercermin dalam kiriman Facebook dengan gambar yang diedit dengan Photoshop, menampilkan Presiden Putin mengenakan jubah syekh adat selatan dan pernyataan yang dibuat oelh pejabat terkemuka. Hakim al-Zamili, kepala Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen Iran, menyebutkan bahwa permintaan resmi dapat dikirim ke Moskow dengan undangan untuk meluncurkan serangan udara terhadap ISIS di wilayah Irak.

Selain itu, al-Zamili juga berpendapat koalisi anti-ISIS yang dipimpin Rusia suatu hari akan menggantikan koalisi yang dipimpin AS.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi lebih menahan diri, namun ia menyampaikan dalam program PBS NewsHour, “Ada orang-orang berbahaya di dalam Irak, jadi saya pikir kehadiran Rusia akan membantu kami.”

Para pakar memiliki prediksi yang berbeda-beda mengenai kemungkinan Rusia memperluas operasi militernya di wilayah tersebut dan mulai kampanye melawan ISIS di Irak. Apakah ini benar-benar mungkin? Yevgeny Satanovsky, Presiden Institute of Middle East Studies yang berbasis di Moskow, menyampaikan pada Troika Report:

“ISIS menguasa hampir separuh wilayah Suriah dan 40 persen wilayah Irak. [Rusia dapat terlibat]... jika pemerintah Irak meminta pemerintah Rusia untuk membebaskan wilayah mereka, dan jika pemimpin politik dan militer Rusia mau memenuhi permintaan tersebut.”

— Namun, kelas politik di Irak tak satu suara, terdapat banyak kelompok dan klan yang menentang untuk mengundang Rusia, dan jika hal itu terjadi mungkin akan memicu kekacauan yang fundamental.

“Masalahnya adalah tak ada lagi negara yang terpadu. Terdapat wilayah yang dikontrol oleh Kurdi, wilayah yang dikendalikan oleh Syiah, area yang didominasi Sunni, dan wilayah yang dikendalikan teroris. Negara Irak yang seperti sepuluh hingga 15 tahun lalu tak lagi ada.”

“Jika PM Irak dan pemerintahnya mengundang Rusia, saya yakin Kremlin akan mempertimbangkan semua opsi, dan apakah kita dapat memengaruhi jalannya peristiwa di Irak. Jika Putin memutuskan ini adalah tindakan yang beralasan, ini akan terealisasi. Jika tidak, ini tak akan terjadi. Kita harus meninggalkannya untuk Amerika dan sekutu mereka.”

“Hal yang paling menarik saat ini adalah: jika koalisi yang dipimpin AS sukses, tak perlu sepenuhnya namun setidaknya sedikit saja, mengapa PM Irak mendiskusikan opsi untuk mengundang Rusia memerangi ISIS di Irak?”

Ini semua terdengar memungkinkan jika bukan untuk permusuhan internal dan perbedaan kepentingan serta opini dalam kelas politik dan masyarakat Irak sendiri. Profesor Studi Oriental di Russian State University for Humanities Grigory Kosach, mengklarifikasi pada Troika Report bahwa pihak yang berkuasa menentang ide tersebut:

“Kurdi Irak, begitu pula ulama Sunni dan para tokoh terkemuka, menganggap hal ini akan merugikan kepentingan nasional mereka. Jika PM Haider al-Abadi mempertimbangkan langkah tersebut, ia perlu mendapat persetujuan dari semua pemangku kepentingan. Namun, jika ia bertindak sendiri, itu akan dianggap sebagai keputusan unilateral dan akan memicu destabilisasi politik,” kata Kosach.

Dilaporkan, saat menyerang target ISIS jet tempur Irak sudah menggunakan petunjuk data intelijen yang disediakan Rusia melalui pusat koordinasi Baghdad yang dibangun oleh Moskow, Teheran, dan Damaskus.

Namun, menilai dari pernyataan Menlu Rusia Sergey Lavrov, Moskow membatasi keterlibatannya di front Suriah. Sepertinya, ini berjalan sejauh yang diharapkan, setidaknya untuk saat ini. Rusia merentangkan garis batas untuk dirinya sendiri, menyisakan Irak dan tugas membersihkan para teroris untuk anggota koalisi informal anti-ISIS lainnya yang dipimpin Rusia.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.