Mungkinkah Perang di Suriah Akan Perbaiki Hubungan Rusia-Barat?
Namun, memanasnya situasi di Suriah terjadi bersamaan dengan meredanya ketegangan di Ukraina Timur, yang tampaknya menjadi hasil atas berbagai upaya diplomatik pemimpin Ukraina, Jerman, Prancis, dan Rusia memastikan implementasi perjanjian damai Minsk yang ditandatangani Februari lalu.
Pertemuan empat pemimpin negara yang berlangsung di Paris pada akhir pekan lalu bebas dari retorika saling menyalahkan, hanya sedikit tuduhan Moskow melindungi republik yang memproklamasikan diri Donetsk dan Lugansk.
Hasil dialog keempat pemimpin tersebut dapat disimpulkan dengan dua pernyataan: "Tak ada pasal Kesepakatan Minsk yang benar-benar dipatuhi" (Angela Merkel), dan "Terdapat beberapa kemajuan dalam aspek militer Kesepakatan Minsk" (François Hollande).
Namun, pesan kunci di Paris ialah tak ada tanda-tanda kemajuan terkait elemen krusial kesepakatan tersebut, yakni reformasi politik di Ukraina. Intinya, reformasi tersebut menuntut Ukraina untuk mengamandemen konstitusinya, agar mengakomodasi desakan Donetsk dan Lugansk terkait status khusus dengan jaminan di lingkup hak asasi manusia, misalnya hak minoritas etnis Rusia.
Selain itu, Jerman dan Prancis menyampaikan bahwa jadwal implementasi Kesepakatan Minsk dapat diperpanjang, sehingga memberi jeda bagi semua pihak.
Kaitan antara tindak lanjut penuh kehati-hatian di Ukraina dengan serangan Rusia di Suriah berakar pada krisis pengungsi yang membanjiri Eropa. Gelombang ribuan warga Suriah dan Irak yang frustasi atas kekacauan di negaranya yang sepertiga wilayahnya dikuasai ISIS.
Apakah mungkin menempatkan krisis Donbass di belakang dan mencapai kesuksesan sederhana militer di Suriah dapat menciptakan tahap kerja sama yang lebih berarti dengan beberapa kekuatan Barat? Hal tersebut disangkal oleh Vladimir Bruter, pakar di International Institute of Humanitarian and Political Studies yang berbasis di Moskow, yang menyampaikan pada Troika Report:
“Terlalu dini untuk mempertimbangkan hal tersebut. Pendekatan yang lembut terhadap krisis Suriah oleh Eropa tak sesuai dengan peran mereka untuk mengambil keputusan. Sikap pemerintah tertentu di Eropa akan tergantung pada hasil awal operasi militer di Suriah.”
“Jika hasilnya positif, itu akan dipertimbangkan Eropa. Jika operasi tersebut tak membuahkan hasil dalam waktu dekat, dan menjadi kampanye yang berlarut-larut, maka mustahil akan ada perubahan kebijakan luar negeri di kalangan negara-negara Eropa, yang malah akan menjadi lebih kaku dari sekarang.”
“Bagi AS, posisinya dalam krisis Ukraina tak akan berubah sama sekali, tidak di tahun pemilu, dan akan tetap 'membiarkan itu terbakar', namun tak membakarnya lebih jauh.”
“Di lingkup yang lebih umum, pertemuan di Paris menunjukkan bahwa Jerman, Prancis, dan Rusia lebih memilih membekukan konflik di Ukraina Timur, agar hal itu tak memicu kekacauan lebih lanjut. Bagi Jerman secara khusus, krisis pengungsi sangat penting dan membuat mereka mengesampingkan isu Ukraina.”
Sepertinya, perbedaan pendekatan antara negara-negara Anglo-Saxon dan benua Eropa terkait krisis Suriah mempengaruhi kepentingan mereka. Mungkinkah hal ini membantu mengendapkan rezim sanksi Uni Eropa dan mengabaikan upaya untuk mengisolasi Rusia di garis depan Barat, setidaknya Eropa? Analis politik sekaligus tokoh masyarakat Rusia Sergei Stankevich, pakar senior di Anatoly Sobchak Foundation, menyampaikan pandangannya pada Troika Report:
“Jika Rusia menunjukkan kesiapan untuk mencari solusi politik secara penuh di Suriah, Barat dapat menerima Rusia seperti mitra. Jika Rusia membatasi aktivitas hanya pada serangan militer, mengabaikan dialog politik, saya khawatir hal tersebut malah meningkatkan ketegangan hubungan Rusia-Barat.”
“Jika kita menyaksikan, semoga, langkah positif untuk menciptakan stabilitas di Ukraina, artinya termasuk di sekeliling Donbass, dan pelemahan ISIS di Suriah akibat aksi militer Rusia, apakah kita boleh mengharapkan pulihnya kerja sama Rusia dengan Barat?”
“Tentu. Dua masalah terkait krisis Ukraina telah diselesaikan dalam pertemuan di Paris: Kesepakatan Minsk tak akan kadaluarsa dan tetap berlaku untuk tahun depan, dan pemilu yang dijadwalkan bagi para separatis di Donetsk dan Lugansk tak akan digelar. Pemilu hanya akan digelar dengan landasan peraturan khusus yang harus dikeluarkan oleh Presiden Poroshenko melalui parlemen.”
“Tahun depan, kita akan melihat deeskalasi sanksi terhadap Rusia.”
Kebijakan jejak ganda Moskow sepertinya hendak mendorong penyelesaian konflik Ukraina perlahan dan membuat pemerintah Kiev mau berdiskusi langsung dengan pihak Donbass, dan secara bersama menyusun panggung bagi kesimpulan serupa atas perang sipil di Suriah, namun tetap mempertahankan rezim Alawite di Damaskus, entah dipimpin Bashar al-Assad atau bukan. Namun, di jalur Suriah, tawaran Moskow untuk membentuk koalisi luas tak disambut. Sepertinya Barat tengah berada di tahap yang sama seperti April 2014, ketika tentara Ukraina meluncurkan serangan terhadap republik di Donbass yang memerdekakan diri. Di saat yang sama, prospek Kesepakatan Minsk, dan secara umum kerja sama antara Berlin, Paris, dan Moskow, belum terlihat cerah.
Namun, kedua konflik, Ukraina Timur dan Suriah, meski berbeda, sama-sama menawarkan kesempatan diplomasi bagi Moskow untuk merangkul Barat. Apakah taruhan tersebut sukses atau tidak, itu masih menjadi sebuah tanda tanya besar.
Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.
Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.