Putin Dapatkan Izin untuk Gunakan Kekuatan Militer di Luar Negeri

Reuters
Dewan Federasi Rusia memberikan izin resmi kepada Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer Rusia di negara lain. Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar Al-Assad meminta bantuan langsung kepada Presiden Rusia. Tampaknya, Rusia dan Amerika Serikat kini benar-benar telah memulai kerja sama melawan ISIS, demikian para pakar mengatakan.

Dalam sidang tertutup, Dewan Federasi Rusia telah resmi memberikan izin kepada Angkatan Bersenjata Rusia untuk beroperasi di luar negeri. Banding ini diajukan oleh Presiden Vladimir Putin kepada Majelis Tinggi Parlemen Rusia. Sebelumnya, Presiden Suriah Bashar al-Assad meminta bantuan militer kepada Presiden Rusia.

Pada Selasa (30/9), seusai keputusan itu dikeluarkan, Kepala Administrasi Presiden Sergei Ivanov menyampaikan bahwa jumlah warga yang bergabung dengan ISIS meningkat tajam. “Jumlahnya bukan lagi puluhan atau ratusan, tetapi sudah ribuan orang. Masalah ini harus diselesaikan. Keputusan ini diterima menyangkut kepentingan nasional,” jelasnya. Ivanov kemudian mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya Rusia menggunakan kekuatan bersenjata untuk memerangi terorisme di luar negeri. “Pada awal tahun 90-an kita melakukan hal yang sama di Tajikistan.”

“Penggunaan Angkatan Bersenjata di wilayah negara-negara dunia ketiga adalah mungkin jika berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB atau atas permintaan dari pemimpin yang sah dari negara tersebut,” ujar Juru Bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov yang turut mengomentari kesepakatan terkait penggunakaan kekuatan militer Rusia. “Dalam hal ini, pada kenyataannya, Rusia adalah satu-satunya negara yang akan melaksanakan operasi ini secara sah, yaitu atas permintaan langsung dari Presiden Suriah itu sendiri.”

Negara-negara lain yang melakukan serangan udara di wilayah Suriah, bertindak dengan mengabaikan hukum internasional, kata Ivanov menekankan. “Ini adalah perbedaan mendasar dalam pendekatan kami dan pendekatan mitra Barat kami. Mereka tidak mematuhi aturan, tetapi Rusia patuh,” pungkasnya.

Telah Disepakati

Beberapa hari sebelum itu pada malam Sidang Umum PBB yang ke-70, dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi Amerika CBS, Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia tidak akan bepartisipasi dalam operasi militer di wilayah Suriah atau pun di negara lain. “Saat ini tidak ada rencana untuk itu,” ungkap Presiden.

Namun, seperti yang dicatat RBTH, Direktur Pusat Keamanan Internasional Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Aleksey Arbatov mengungkapkan bahwa hal itu (pernyataan presiden) menyangkut operasi darat. “Dukungan angkatan udara dan serangan udara pada wilayah ISIS itu tidak termasuk.”

Para pakar militer setuju dengan Aleksey Arbatov. Pensiunan Kolonel Viktor Litovkin turut berkomentar, “Putin mengatakan mengenai operasi darat. Rusia tidak akan terlibat dalam operasi darat. Namun, serangan udara, dukungan intelijen, dan serangan terhadap pangkalan teroris tidak akan ditolak oleh Rusia. Tampaknya, pada pembicaraan Vladimir Putin dengan Barack Obama (yang diselenggarakan di sela-sela sidang Majelis Umum) telah diambil keputusan mengenai partisipasi Rusia dalam operasi ini.”

Persetujuan antara pemimpin Rusia dan Amerika Serikat juga dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar AS di Rusia yang turut memberikan komentar terkait keputusan Dewan Federasi. “Kedua Presiden sepakat bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dalam memerangi ISIS di wilayah itu,” ujar pihak Kedutaan.

Namun, ini tidak berarti bahwa Rusia telah sepakat untuk masuk ke dalam koalisi internasional terhadap ISIS di bawah naungan Amerika Serikat. “Kemungkinan besar, Rusia akan tetap bekerja sama dengan sekutunya, seperti Irak, Iran, dan Suriah. Faktanya, ini adalah kerja sama antara satu koalisi dengan koalisi yang lain,” ungkap Direktur Pusat Situasi Strategis sekaligus pakar keamanan nasional Ivan Konovalov kepada RBTH. Ia menambahkan bahwa partisipasi pesawat-pesawat Rusia dalam pertempuran membutuhkan keputusan yang sesuai dari Dewan Federasi Rusia (yang menurut konstitusi Rusia, keputusan penggunaan angkatan bersenjata Rusia di luar negeri diambil oleh Dewan Federasi Rusia).

Kali terakhir prosedur ini diambil pada bulan Maret tahun lalu, yaitu ketika Majelis Tinggi mendapatkan suara bulat pemberian wewenang kepada presiden untuk menggunakan angkatan bersenjata di Ukraina. “Meski begitu, resolusi tersebut tidak dilanjutkan,” ujar sang pakar.

Namun, kali ini Rusia berencana untuk menggunakan izin yang diberikan. Seperti yang diungkapkan Sergei Ivanov, semua isu sosial dan keuangan terkait penyediaan pasukan Rusia telah diatasi, tetapi mengenai kerangka waktu dan jenis senjata apa yang akan digunakan Rusia untuk beroperasi di Suriah, dengan alasan yang jelas saat ini belum bisa dikabarkan.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.