Sejarah Dunia Pascaperang: Beda “Pemain”, Beda Pemahaman

Dmitry Divin
Peringatan yang dirayakan baru-baru ini, terkait 70 tahun kekalahan Jepang serta tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, dihiasi perdebatan tajam. Pemerintah Jepang, yang diwakili Sinzho Abe, berniat untuk mempertimbangkan kembali salah satu ketentuan konstitusi Jepang.

Salah satu prinsip dasar dalam konstitusi Jepang dulu adalah larangan untuk memiliki angkatan bersenjata sendiri. Setelah beberapa tahun berlalu, larangan tersebut pun melunak dan pembentukan pasukan militer diizinkan. Namun demikian, pasukan militer tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan apa pun di luar wilayah nasional. Batasan inilah yang ingin disingkirkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mengingat adanya perubahan dramatis di kawasan dan di dunia. Penyesuaian tersebut diasumsikan sederhana, dan tidak ada masalah dari sisi penyesuaian itu. Namun, pada prinsipnya, keringanan minimal dari postulat akan meciptakan preseden.

Sengketa domestik Jepang adalah satu elemen dari proses yang terkait dengan nasib tatanan dunia sejak era pascaperang. Sengketa tersebut lahir pada 70 tahun silam bersamaan dengan didirikannya PBB.

Tatanan dunia didirikan pada interpretasi moral-politik tertentu dari hasil perang. Di Eropa, hal ini telah dipertanyakan pada tahun 1990-an, yaitu ketika konsep “two occupations” Eropa Timur memainkan seluruh peran penting—adanya kesetaraan fasisme dan komunisme. Di Dunia Lama, proses ini diperparah sehingga tidak dapat mempengaruhi perangkat global.

Sejak tahun lalu, Rusia dan mitra oposisinya sering saling tuduh melanggar tatanan dunia pascaperang. Mereka memiliki pandangan berbeda.

Moskow percaya bahwa Barat memandang sebelah mata aturan keseimbangan dan sikap saling menghormati kepentingan wilayah yang berasal dari sistem Yalta-Potsdam. Di Eropa dan AS, perjanjian Yalta hampir menegur konsep dan tidak lelah mengulangi bahwa Rusialah yang pertama kali menciptakan preseden peningkatan daya wilayah dengan kekerasan atau militer sejak tahun 1945.

Di Asia, terjadi pula situasi yang tak kalah menarik. Di sana pernah diselenggarakan pengadilan seperti di Nuremberg, tetapi sama halnya dengan di Eropa, keunikan moral-politik tidak pernah tercapai. Para pejabat Jepang, termasuk Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, pernah mengunjungi monumen peringatan perang Yasukuni. Jepang tidak setuju mereka bertanggung jawab penuh atas peristiwa di tahun 1940-an di Asia Timur, yang menyebabkan ketidakpuasan negara-negara tetangga.

Dalam era konfrontasi ideologi dalam seratus tahun terakhir, perbedaan Asia diredam oleh fakta bahwa konfrontasi dasar dimainkan tidak dalam wilayah tersebut. Namun, kini mereka muncul ke permukaan.

Garis depan “kebijakan sejarah” (istilah ini muncul sehubungan dengan penjabaran sejarah dari sudut pandang dunia pasca-Komunisme), dibuat oleh Tiongkok sebagai negara yang dulu bisa dikatakan kurang peduli pada Perang Dunia II. Penyerahan pasukan Jepang diterima oleh pemerintahan Kuomintang dari Chiang Kai-shek, bukan dari Partai Komunis Tiongkok. Namun, sejak tahun lalu pada tanggal 3 September, pada hari berakhirnya Perang Dunia II, tanggal tersebut dirayakan sebagai hari libur nasional yang juga merupakan kemenangan rakyat Tiongkok pada perang melawan Jepang.

Komponen-komponen sejarah anti-Jepang dijamin kelembagaan (pada tahun 2014 telah diresmikan hari peringatan nasional untuk mengenang korban pembantaian Nanjing). Selain itu, seperti yang dicatat oleh ahli kebudayaan Tiongkok-Rusia Evgeny Rumyantsev, Beijing bermaksud menyajikan peran Tiongkok dalam Perang Dunia II sesuai dengan perannya dalam perekonomian dunia dan politik kini. Narasi yang dihasilkan memberikan Tiongkok keuntungan utama atas kekalahan Jepang, bukan Amerika Serikat maupun Soviet.

Dalam rangka mempererat kemitraan Rusia-Tiongkok, Beijing menawarkan Moskow untuk menerima kisah perang versi Tiongkok di Asia yang berbeda dari yang telah kita ketahui. Ini dilakukan untuk ditukar dengan solidaritas demi menghindari revisi di Eropa.

Penawaran ini tentu tidak imbang. Di panggung Barat, dukungan aksi militer-sejarah Tiongkok nyatanya tidak memberikan Rusia banyak keuntungan. Eropa bersikap acuh tak acuh dengan posisi Tiongkok pada masalah ini. Namun, dalam Front Asia, keterlibatan Moskow dalam konflik yang berakar pada sejarah penuh dengan komplikasi tertentu. Hal ini dikarenakan Rusia bermaksud untuk lebih aktif di dunia dan membangun hubungan yang seimbang dengan berbagai pemain.

Meskipun proses di Eropa dan Asia berbeda, tapi kecenderungannya tetap sama. Pihak yang kalah, yaitu Jerman dan Jepang, percaya bahwa sejarah pada umumnya sudah final dan tidak bisa lagi digantikan. Sementara, pihak pemenang menafsirkan tatanan dunia yang lebih berbeda, tergantung pada pengalaman masing-masing setelah perang dingin.

 
Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.
 
Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia di Gazeta.ru
 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.