Pemimpin Barat Tak Hadiri Peringatan Berakhirnya 70 Tahun Perang Dunia II di Beijing

Presiden Tiongkok Xi Jinping mempersilakan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah upacara penandatangan di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tingkok (3/9).

Presiden Tiongkok Xi Jinping mempersilakan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah upacara penandatangan di Balai Agung Rakyat di Beijing, Tingkok (3/9).

Reuters
Perayaan besar-besaran yang digelar oleh Tiongkok untuk memperingati 70 tahun kemenangan negara tersebut pada Perang Dunia II dapat menjadi momen yang menyatukan kekuatan besar dunia, namun sayangnya hal itu tak terwujud.

Dalam parade militer terbesar sepanjang sejarah Tiongkok pada Kamis (3/9), bangku yang disiapkan untuk para pemimpin Barat kosong, sama seperti pada Mei lalu di Moskow. Di antara 30 tamu kehormataan, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, tak ada satu pun pemimpin Barat yang hadir mewakili Sekutu.

Mengapa? Apakah ini menandakan bahwa perbedaan kepentingan di kalangan negara-negara adidaya berkontribusi terhadap situasi hubungan global dan regional yang tak stabil saat ini? Persaingan kembali muncul dan mengancam kemajuan negara-negara Asia timur yang perlahan bergerak menuju masyarakat yang lebih beradab, serta hubungan internasional yang lebih teratur.

Ketegangan akibat sengketa wilayah di sekitar Laut Cina Selatan, rencana untuk mengamandemen konstitusi Jepang yang fokus pada perdamaian, tantangan yang dihadapi Tiongkok terkait kepemilikian Pulau Senkaku yang dikontrol Tokyo, meningkatnya kehadiran militer AS di wilayah tersebut—semua hal itu menciptakan kecemasan tersendiri. Dari konteks sejarah, itu semua bertentangan dengan semangat kerja sama dan kompromi yang digaungkan dalam periode singkat pasca-Perang Dunia II.

Apakah negara-negara dunia saat ini mengabaikan pelajaran dari Perang Dunia II?

 

Untuk Rusia dan Tiongkok, besarnya jumlah korban Perang Dunia II tetap menjadi kerusakan demografi yang masih akan dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Sebagai catatan, jumlah korban Perang Dunia II dari Inggris dan AS kurang dari satu juta orang (450.900 orang dan 418.500 orang), sementara korban tewas dari Uni Soviet mencapai 25-28 juta orang, dan dari Tiongkok mencapai hampir 35 juta orang. Harga yang harus dibayar Soviet dan Tiongkok untuk meraih kebebasan terlalu besar untuk dilupakan.

Apakah warisan dari Perang Dunia II memberi dampak yang sama bagi para pemain utama politik dunia? Apakah ketidakhadiran pemimpin Barat di Beijing menandakan bahwa para pemimpin dunia pasca-perang semakin menjauh satu sama lain? Profesor dari Friendship University yang berbasis di Moskow, Yury Tavrovsky, sekaligus pakar mengenai Tiongkok, menyampaikan pada Troika Report:

“Saya pikir ini adalah kesalahan besar Barat, khususnya Amerika Serikat, yang mendemonstrasikan aksi boikot terhadap perayaan di Tiongkok. Ini pertama kalinya warga Tiongkok merayakan kemenangan mereka. Ini merupakan titik balik gairah dalam masyarakat. Selama 70 tahun warga Tiongkok selalu mengenang perang sebagai negara korban. Mereka mengenang 300 ribu orang terbunuh di Nanjing, dan 35 juta orang yang tewas akibat perang.”

“Namun beberapa tahun lalu Tiongkok mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai negara pemenang. Mereka tak menyerah seperti yang dilakukan Prancis. Selama 14 tahun mereka berperang melawan pasukan Jepang. Mereka memenangkan perang. Ketidakhadiran pemimpin-pemimpin negara Sekutu di Beijing adalah penghinaan besar bagi warga Tiongkok, dan jelas sebuah kesalahan besar.”

 

Barat tentu tak bisa mengabaikan makna simbolis Presiden Putin yang berdiri bersebelahan dengan Presiden Tiongkok Xi JInping di Lapangan Tiananmen, kata Tavrovsky. Kemunculan kedua pemimpin akan mempererat kerja sama strategis saat ini, tanpa mengubahnya menjadi aliansi formal, dan tentu mendekatkan kedua negara.

Namun, baik hubungan personal kedua pemimpin maupun peningkatan kerja sama serta tren dalam hubungan bilateral Rusia dan Tiongkok tak bertujuan menciptakan kepercayaan dan pemahaman di antara negara-negara Asia timur laut yang ingin menciptakan mekanisme keamanan regional.

Saat ini, Lingkar Pasifik tak hanya menjadi pengemudi atas pertumbuhan global, tapi juga arena perselisihan politik dan kompetisi senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beragam kontroversi terkait pulau-pulau di Laut Cina Selatan memiliki dimensi global, karena perdagangan sepertiga minyak mentah dan separuh gas alam cair (LNG) dunia melewati perairan tersebut.

Saat Beijing menekan Tokyo terkait kepemilikan Kepulauan Senkaku (yang diklaim oleh Tiongkok), para politisi konservatif di Jepang mendesak pemerintah merevisi konstitusi mereka, agar angkatan bersenjata Jepang dibolehkan melakukan operasi di luar negeri. Namun, dalam sebuah protes massal yang tak pernah terjadi sebelumnya, sepuluh ribu warga awam Jepang berdemonstrasi di jalan dengan mengusung slogan seperti ‘Perang sudah usai!’. Survei pendapat menunjukkan bahwa 70 persen warga Jepang menentang doktrin militer proaktif.

Meningkatnya kehadiran angkatan bersenjata di Asia mengkhawatirkan dan mengancam upaya meciptakan sistem checks and balances yang efektif di wilayah tersebut, yang rentan terhadap ketegangan, dan belakangan dalam kasus Semenanjung Korea, mereka berada di ambang konflik militer terbuka. Semoga kekhawatiran bahwa negara-negara dunia mengabaikan pelajaran dari masa lalu, semacam amnesia kolektif, tak akan memicu munculnya sekuel dari Perang Dunia II.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.