Rusia Umumkan ‘Rencana Putin’ untuk Perangi ISIS

Dalam pertemuan di ibu kota Qatar, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, untuk pertama kalinya, mengumumkan rencana Rusia untuk memerangi ISIS, sebuah rencana yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir Juni tahun ini. Rencana Rusia bertujuan menyatukan pasukan Suriah dan Irak, militan Kurdi, dan pasukan dari wilayah lain. Namun, tantangan terbesar dalam merealisasikan rencana tersebut adalah nasib rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang hendak digulingkan oleh AS dan sejumlah negara-negara teluk.

Di Doha, Lavrov menyatakan bahwa Moskow merasa ‘serangan udara (yang dilakukan oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh AS) tidaklah cukup’ dan ‘perlu dibentuk koalisi melibatkan mereka yang terbiasa memegang senjata untuk melawan ancaman teroris’. “Itu termasuk pasukan Suriah dan Irak dan Kurdi,” kata Lavrov. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, koalisi tersebut harus dibentuk dalam basis resmi internasional, artinya hanya dengan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Lavrov menyebutkan bahwa pertanyaan mengenai dukungan Rusia terhadap Assad tak relevan untuk didiskusikan sekarang, karena belum lama ini, pada pertemuan di Jenewa untuk membahas isu Suriah, ‘komunitas internasional termasuk anggota Dewan Keamanan PBB, Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Arab, sepakat mengenai periode politik transisi, bukan perubahan rezim di Suriah’.

Belum Ada Reaksi

Kita belum tahu bagaimana anggota pertemuan lain bereaksi terhadap usul Rusia. Menurut Yevgeny Satanovsky, Presiden Institut Timur Tengah, sebuah pusat penelian independen, ini merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak dari pertemuan semacam itu karena berada dalam lingkup internasional. AS tentu menolak untuk mengubah sikapnya terhadap rezim Presiden Assad, sehingga mustahil untuk mengimplementasikan rencana Rusia. Ia menyatakan bahwa Washington ‘mendapat pesanan untuk menggulingkan Assad’ dan ‘salah satu pihak yang meminta hal tersebut adalah Arab Saudi’. Maka itu, menurut sang pakar, kita tak bisa mengharapkan terobosan terkait Suriah.

Sang analis yakin bahwa meski ancaman ISIS semakin parah, hal tersebut tak akan memengaruhi pendekatan AS terhadap rezim di Suriah, karena aktivitas ISIS tak mengancam kepentingan AS secara langsung.

Membantu Oposisi ‘Moderat’ Suriah

Dalam pertemuan di Doha, terlihat bahwa posisi Washington terhadap rezim Assad semakin keras. Kini, AS akan melindungi oposisi ‘moderat’ Suriah secara militer, yang dilatih oleh AS.

Seperti yang diumumkan Pentagon, ‘dukungan defensif’ tersebut diberikan pada Jumat lalu. Target ‘dukungan’’ adalah milisi yang berhubungan dengan organisasi ekstremis Al-Qaeda, yaitu Front Al-Nusra. Pentagon menyebutkan bahwa ‘dukungan’ dari udara akan diberikan ‘tak peduli siapa yang menyerang mereka, (militan dari oposisi ‘moderat’ Suriah) atau siapa yang mereka serang.

Lavrov menyebut pendekatan tersebut adalah hal yang ilegal, dari sudut pandang hukum internasional, menegaskan bahwa itu akan menciptakan hambatan untuk membentuk front terpadu guna melawan ISIS. Sang menteri juga menyatakan bahwa ‘hal yang paling penting adalah bahwa sejauh ini terbukti bahwa mayoritas militan oposisi ‘moderat’ dilatih di negara-negara tetangga oleh tentara AS, namun mayoritas kemudian berpihak di sisi ekstremis’. “Saya tak yakin saya bisa menggoyang posisi AS, tetapi kami jelas berbeda pandangan dalam hal ini,” kata Lavrov.

Seberapa Efektif Dorongan Warga Rusia untuk Memerangi Perekrut ISIS?

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.