Destabilisasi Turki Akan Ciptakan Sakit Kepala bagi Rusia

Langkah tersebut dapat membawa malapetaka bagi Turki sendiri, mengancam hubungan kerja sama Ankara-Rusia yang telah berjalan dengan baik selama satu dekade terakhir.

Pada level resmi, casus belli (frase bahasa Latin modern yang berarti aksi atau insiden yang memicu peperangan -red.) untuk menyerang ISIS adalah serangan bom bunuh diri yang membunuh 32 orang pada Juli lalu di kota Suruç, sebuah kota di Turki yang terletak pada perbatasan Suriah. Ledakan menewaskan pendukung Partai Buruh Kurdistan (PKK), yang disebut sebagai ‘organisasi teroris’ oleh Ankara karena mereka hendak mendirikan negara Kurdi. PKK terkait langsung dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG), kelompok pertahanan diri Kurdi yang memerangi militan ISIS di Suriah.

Operasi militer yang diperintahkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menciptakan banyak kekhawatiran. Serangan polisi di seluruh Turki dilakukan dengan alasan memburu teroris, menjaring lebih dari 1.300 orang tersangka, namun enam dari tujuh orang yang ditahan tak berhubungan dengan ISIS, melainkan dengan PKK. Statistik yang tak kalah mencurigakan untuk serangan mendadak yang dilakukan oleh jet tempur Turki pada periode 23-26 Juli: mereka mengebom tiga target ISIS, namun jumlah target PKK dan YPG mencapai 400 target.

Mengapa pasukan paramiliter Kurdi menjadi target serangan udara Turki? Viktor Nadein-Rayevsky, peneliti senior di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional di Russian Academy of Sciences, menyampaikan pandangan mengenai rumitnya hubungan Ankara dengan para Kurdi:

“Sebelum 2002, Kurdi berada di posisi yang berbeda dengan sekarang. Bahasa Kurdi dilarang, sama seperti bahasa etnis minoritas lain. Jika Anda menyanyikan lagu bahasa Kurdi, Anda bisa dipenjara selama sepuluh tahun, bahkan lebih, karena dianggap melakukan propaganda separatisme. Di bawah pemerintahan Erdoğan, para Kurdi mungkin memiliki televisi, radio, dan koran mereka sendiri. Itu merupakan langkah yang sangat penting.”

“Namun kemudian Erdoğan menghentikan reformasi dan membangkitkan nostalgia Kekaisaran Ottoman, mempromosikan tren yang disebut ‘neo-Ottomanisme’. Itu adalah ide yang tidak bagus. Bagi para Kurdi, masa-masa Kekaisaran Ottoman dihubungkan dengan rezim yang sangat kejam. Waktu itu tak kalah menghina bagi para Arab.”

Menurut Nadein-Rayevsky, situasi memburuk sejak pemilu parlemen pada Juni lalu. Orang-orang yang mendukung Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi merebut 13 persen suara dari Partai Keadilan dan Pengembangan yang merupakan mayoritas, dan pada dasarnya mengubah niatan Erdoğan untuk mereformasi Konstitusi dan membuat Turki menjadi negara dengan gaya kepresidenan seperti AS.

Tertekan, Erdoğan menyerang kembali, curiga bahwa meningkatnya kepentingan HDP sangat berbahaya mengingat situasi terbaru wilayah tersebut: Kurdi Suriah mendapat otonomi dari Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Kurdi Irak menikmati status sebagai wilayah yang hampir berdaulat dengan banyak atribut kenegaraan.

Hal tersebut juga merupakan serangan ganda. Pemimpin HDP Selahattin Demirtas berada di bawah pengawasan lembaga keamanan. Organisasi masyarakat Kurdi kini diperlakukan sebagai pengkhianat potensial, menyembunyikan simpati untuk apa yang dilihat sebagai taktik teroris yang dipraktikkan oleh PKK (kekacauan tersebut telah menewaskan 40 ribu orang selama 40 tahun terakhir, baik Turki maupun Kurdi). Di waktu yang sama, pasukan udara Turki mengebom posisi YPG di dalam Suriah.

Perkembangan tersebut memicu spekulasi bahwa Erdoğan faktanya tak melakukan perang berskala-penuh melawan ISIS, berbeda dengan pernyataan resmi mereka. Hal tersebut memperkuat anggapan bahwa sikap Erdoğan yang mengabaikan ISIS dimotivasi oleh kalkulasi pragmatis bahwa para Islam radikal melakukan ‘tugas kotor’ yang sesuai dengan tujuan strategis bagi pemerintahannya.

Ankara terlihat ingin melemahkan posisi Bashar al-Assad, mungkin mencari cara untuk mendirikan rezim pro-Turki di sana, serta mencegah Kurdi Suriah untuk mengikuti para kerabatnya di Irak dan untuk mendirikan negara sendiri yang akan menjadi magnet bagi para orang Kurdi dan Turki.

Meskipun potensi militer Turki, yang mungkin memiliki salah satu pasukan terbesar di NATO, semua ini terlalu janggal. Kesabaran masyarakat semakin tipis karena lambannya pertumbuhan ekonomi dan Erdoğan telah melihat popularitas personalnya menukik tajam dari 71 persen menjadi kurang dari 38 persen.

Akhir permainan mulai merangkak ke seluruh wilayah. Dengan mengusung kesatuan nasional, Kurdi akan memengaruhi agenda pascaperang dengan menuntut solusi yang adil bagi kondisi mereka. Terbangunnya persatuan Kurdi kini terlihat sebagai skenario yang nyata dibandingkan masa sebelum Erdoğan menyikapi posisi yang agresif terhadap Kurdi.

Moskow punya alasan untuk khawatir. Rusia ingin mempererat ikatan ekonomi yang saling menguntungkan bersama Turki, dengan mengembangkan dua proyek raksasa: rencana pembangunan PLTN Mersin yang akan dibuat oleh Rosatom, dan pipa gas Turkish Stream yang seharusnya dibangun oleh Gazprom. Kekacauan di Turki bukanlah hal yang diinginkan oleh Moskow. Terlalu merugikan jika kebijakan Erdoğan mengenai neo-imperialisme menghancurkan negara tersebut.

Serangan Turki menunjukkan batasan perang terhadap teror global. Hal tersebut merupakan pisau bermata ganda yang dapat digunakan sebagai dalih untuk menghancurkan perbedaan pendapat dan para oposisi di rumah. Erdoğan baru saja mengunjungi Tiongkok. Di sana, ia tak lain mendiskusikan isu gerakan separatis Islam di Daerah Otonomi Xinjiang Uygur. Namun, ada indikasi Tiongkok tak tertarik memanfaatkan metode Turki untuk menghadapi tantangan internal semacam itu.

Pesan ISIS untuk Putin: Kami Sudah Menuju Rusia

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.