Dinilai Prematur, Rusia Veto Rancangan Resolusi Pembentukan Pengadilan Internasional Atas Tragedi MH-17

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Dewan Keamanan PBB mengadakan pemungutan suara atas rancangan resolusi untuk membentuk pengadilan internasional terkait jatuhnya pesawat MH-17 milik Malaysia. Namun, resolusi tidak jadi diadopsi karena Rusia menggunakan hak vetonya. Para ahli mengakui bahwa langkah yang diambil Rusia tersebut telah diduga sebelumnya. Namun, hasil pengumpulan suara akan menghantam lembaga PBB, bahkan melebihi Rusia.

Rusia memveto rancangan resolusi pembentukkan pengadilan internasional atas jatuhnya pesawat MH-17 milik Malaysia di dekat Donetsk pada Juli 2014 lalu kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam pemungutan suara itu, sebelas negara mendukung dan tiga memilih untuk abstain. Tiga negara tersebut adalah Tiongkok, Venezuela, dan Angola.

Menanggapi hal ini, wakil dari Prancis menyebut veto dari Rusia—yang menghalangi pengadilan internasional—sebagai "kekalahan serius" bagi Dewan Keamanan PBB. Beberapa negara yang mendukung resolusi tersebut menafsirkan veto Rusia sebagai penghinaan terhadap keluarga korban. Ukraina dan Malaysia mengatakan mereka akan memikirkan opsi lain untuk menuntut pada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Secara khusus, opsi tersebut antara lain membentuk pengadilan sendiri di luar mekanisme kuasa PBB.

Sebelumnya, rancangan resolusi ini diberikan kepada Dewan Keamanan PBB oleh pihak Malaysia dan ditandatangani oleh Australia, Belgia, Belanda, dan Ukraina. Tujuan dari pengadilan tersebut adalah untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang berkaitan dengan jatuhnya maskapai Malaysia Airlines MH-17.

Pengadilan "Prematur"

Keputusan Rusia untuk menggagalkan resolusi ini dengan argumentasi bahwa Dewan Keamanan PBB telah melebihi kewenangannya dan gagasan untuk mengadakan pengadilan tersebut dianggap prematur, tidak jelas, dan tidak dapat dipertahankan. Namun demikian, sebelum pengambilan suara, Wakil Tetap Rusia untuk PBB Vitaly Churkin telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia akan menolak resolusi ini.

"Pada prinsipnya, proses tindak pidana bukanlah urusan Dewan Keamanan," ujar Churkin dalam kata sambutannya.

Churkin mengingat bahwa Dewan Keamanan pernah membuat pengecualian dengan memprakarsai pembentukan pengadilan untuk negara-negara bekas Yugoslavia dan Rwanda. Namun, pengalaman ini hampir tidak dapat dianggap berhasil dalam pandangan mereka karena rentan terhadap tekanan politik, biaya yang tinggi, dan proses yang sangat panjang.

"Pada prinsipnya, kasus jatuhnya pesawat Malaysia tidak memenuhi syarat sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Churkin menekankan. "Tidak ada alasan untuk yakin sepenuhnya bahwa hasil keputusan pengadilan akan berimbang."

Di akhir sambutannya, Churkin menekankan bahwa Rusia masih akan terus melakukan penyelidikan penuh, secara independen, dan tidak memihak. "Posisi kami sama sekali tidak landasi dorongan impunitas," pungkasnya. Pada tanggal 20 Juli, Rusia mengajukan proyek kompromi terhadap rancangan resolusi tragedi MH-17, tetapi hal itu tidak didukung.

Wakil dari Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi yang memutuskan untuk abstain menjelaskan bahwa pengadilan ini terlalu dini. Selain itu menurut Jieyi hal ini hanya dapat menyebabkan perpecahan di antara anggota Dewan Keamanan. "Pengadilan ini tidak akan membantu keluarga korban, tidak akan membantu untuk mengungkap fakta, dan tidak membantu memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dibawa ke pengadilan," ujar Liu Jieyi. Sementara, Menlu Ukraina Pavlo Klimkin mengatakan: "Tidak ada alasan untuk menentang pengadilan jika Anda tidak melakukan kejahatan."

Pukulan Terhadap PBB

Para pakar yang diwawancarai RBTH menyebut hasil pengambilan suara tersebut sebagai sesuatu yang sudah diprediksikan. "Tidak mungkin berharap bahwa Rusia akan abstain karena ini adalah apa yang sebenarnya diharapkan oleh pihak Barat," para ahli mengatakan.

Tindakan Tiongkok, di satu sisi, juga telah diprediksikan. "Tiongkok pernah menentang pihak Barat, tapi Tiongkok selalu mengandalkan dukungan dari Rusia selama ini jika hal itu dibutuhkan," ujar Mikhail Korostik, seorang analis politik independen dan sekaligus ahli politik internasional. "Oleh karena itu, mereka pun perlu mendukung balik."

Berkenaan dengan Venezuela dan Angola, Krotik menjelaskna bahwa kedua negara tersebut terlibat dalam proyek-proyek minyak dan gas Rusia. "Faktanya, itu adalah hasil diplomasi Presiden Rosneft Igor Sochin," kata Krotik.

Dalam kasus pengadilan untuk negara-negara bekas Yugoslavia dan Rwanda, Krotik mengatakan bahwa baik kecepatan maupun kualitas penyelidikan belum diakselerasikan. Menurutnya, pengadilan ini hanya menghasilkan liputan media yang sangat bias dan menguntungkan negara-negara yang menjadi inisiator dari terciptanya pengadilan tersebut. "Rusia khawatir bahwa pengadilan tersebut pasti akan menuduh milisi pro-Rusia di Ukraina dan tuduhan tersebut akan berlanjut kepada pejabat militer Rusia," jelasnya.

Meskipun demikian veto yang diajukan Rusia juga akan memiliki konsekuensi tersendiri, setidaknya dari pandangan media. Hal tersebut diyakini Direktur Jendral Dewan Urusan Luar Negeri Rusia Andrey Kortunov. Secara khusus, fakta ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk memperkuat rezim sanksi. "Setidaknya, dengan latar belakang ini akan sangat sulit untuk menghapus sanksi," ujar Kortunov. Sang pakar juga menambahkan bahwa ada kemungkinan hak veto Rusia akan memperkuat tangan-tangan Amerika dan Eropa yang mendukung pasokan senjata mematikan kepada Ukraina.

Pada tanggal 30 Juli 2014 lalu, sebanyak tujuh negara (Montenegro, Islandia, Albania, Norwegia, Ukraina, Liechtenstein, dan Georgia) mendukung perpanjangan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia atas bergabungnya Krimea ke Rusia. Enam dari ketujuh negara tersebut (kecuali Georgia) turut bergabung dalam memperpanjang sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia.

Namun, semua konsekuensi utama dari pemungutan suara ini akan berakibat pada penurunan lebih lanjut atas otoritas PBB dan rusaknya peran organisasi tersebut sebagai lembaga utama dalam keamanan internasional. Hal tersebut diyakini oleh Direktur Pusat Eropa dan Studi Internasional HSE Timofei Bordachev.

"Fakta bahwa mitra Barat kami telah membawa masalah ini sampai veto, hal ini menimbulkan hantaman lain untuk PBB. Biasanya, mereka sangat menghindari situasi seperti itu," ujar sang ahli.

Memang pada sejumlah isu-isu sensitif dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Keamanan terlihat lumpuh. Hal ini pun disetujui oleh Kortunov. "PPB tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perang di Suriah, sementara peran Dewan Keamanan tidak terlihat dalam krisis Ukraina," kata Kortunov menyatakan. Namun demikian, tidak ada lembaga lainnya selain PBB yang sah dalam kasus ini. Bordachev berpendapat bahwa Rusia tidak mengakui yurisdiksi mereka, "Jadi biarkan saja sepuluh pengadilan diciptakan sekarang."

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.