‘Memecah’ dan Menaklukkan ASEAN: Pelajaran untuk Dipetik Rusia

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Foto: EPA

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Foto: EPA

Pada saat Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economic Forum on East Asia) bulan April lalu di Jakarta, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen melontarkan pernyataan yang membuat sebagian peserta mengangkat sebelah alisnya. Ia menyebutkan, Kerja Sama Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) telah memecah-belah ASEAN.

“Kita harus menilik ulang, mengapa Kerja Sama Trans-Pasifik tidak mengikutsertakan seluruh anggota ASEAN. Apa tujuan dan intensi sesungguhnya pembentukan TPP, yang hanya mengajak separuh ASEAN menjadi mitranya, dan mengabaikan sisanya,” kata Hun Sen.

Di sisi lain, Hun Sen memuji format Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) karena mempromosikan perdagangan dan menciptakan kesempatan investasi yang lebih besar secara regional.

Tak perlu berpikir keras untuk memahami maksud dari pernyataan Hun Sen.

TPP adalah format kerja sama yang dikepalai AS dan merupakan instrumen ekonomi untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi di Asia Pasifik. Tiongkok tidak bergabung dalam TPP. Sementara, RCEP didukung kuat oleh Tiongkok, dan AS tak menjadi bagian dari RCEP. Oleh karena itu, dua mega-proyek yang dianggap berkontribusi besar dalam perdagangan dunia itu dianggap saling berkompetisi untuk menarik perhatian negara-negara Asia yang lebih kecil dan menciptakan pergumulan geopolitik. Institusi keuangan global yang diluncurkan Tiongkok, Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), juga disorot oleh pandangan serupa. Mungkin tak lama lagi, semua negara yang bergabung dengan bank tersebut akan dianggap sebagai pengisi pundi-pundi Tiongkok.

Dapat dikatakan, pernyataan Hun Sen merupakan penghinaan verbal pro-Tiongkok yang memojokan TPP. Patut diingat, Kamboja memiliki hubungan cukup erat dengan tetangga raksasanya di Utara.

Tanpa perlu menggali motivasi Hun Sen, mari kita singkirkan dari pola pikir semacam ini, yang mungkin cocok dilontarkan di masa Perang Dingin, tapi tak relevan lagi di masa kini.

Integrasi ekonomi bisa menguntungkan pesertanya, tapi bisa juga tidak. Sesederhana itu. Fakta bahwa hanya empat negara ASEAN (Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Brunei) yang bergabung dalam TPP telah dijelaskan sejak lama. Sekarang ini, semua negara bisa bergabung dengan ‘kesepakatan perdagangan di abad ke-21’, asalkan sudah siap. Anggota AIIB semakin besar dari hari ke hari, karena format tersebut menguntungkan pesertanya. Jadi, tak ada gunanya mengintepretasikan, misalnya, antusiasme Inggris terhadap AIIB sebagai potensi keretakan Barat.

Menyalahkan pakta perdagangan dan institusi keuangan untuk blok politik yang tercipta merupakan langkah yang berbahaya. Hal itu akan menciptakan kerangka kompetisi, yang membuat para pemimpin negara terlalu mengikat signifikansi politisnya dengan isu ekonomi. Ukraina adalah contoh terburuk dari skenario tersebut. Rencana penandatanganan Kesepakatan Asosiasi dengan Uni Eropa dilihat Moskow sebagai tindakan yang mengkhianati kepentingan Rusia, sementara upaya Kremlin membangun ikatan ekonomi yang lebih dekat dengan Kiev dilihat sebagai tekanan bagi Ukraina. Dan kita semua tahu bagaimana semua ini berakhir.

Persepsi bias semacam ini terlihat jelas dalam berbagai pendekatan proyek Uni Ekonomi Eurasia (UEE), proyek ambisius lain yang dicetuskan oleh Moskow. Tak peduli seberapa tulus intensi Rusia menciptakan format tersebut, alasan Moskow menciptakan ikatan ekonomi yang kuat dengan negara tetangga-tetangga terdekatnya kerap dilihat sebagai ambisi geopolitik, setidaknya, kalau bukan upaya untuk membangkitkan kembali Uni Soviet.

Oleh karena itu, transparansi adalah kunci. Sejak awal pembentukan TPP, pemerintah AS berupaya membungkam sentimen-sentimen yang muncul terkait kontrak dagang dengan menyatakan secara terbuka alasan di balik pembentukan format tersebut. Bahkan, Tiongkok pun tidak securiga biasanya. Jika negosiasi tercapai, Tiongkok kemungkinan akan bergabung dengan format tersebut. Bagaimanapun, terhubung dengan salah satu instrumen tertinggi dalam perdangangan global dan investasi adalah hal yang sangat krusial bagi negara yang ingin memelihara pertumbuhan dan perkembangan ekonominya.

Trik yang sama dapat diterapkan untuk UEE. Rusia harus bisa menjelaskan tujuan format baru tersebut dan mempromosikan keuntungan yang bisa didapatkan, sehingga negara-negara lain tertarik untuk bergabung. Substansi dan transparansi merupakan hal yang dibutuhkan untuk menghapus citra UEE saat ini, yang belum bisa mempromosikan format tersebut ke seluruh Eurasia. Selain itu, jika tak berterus-terang, Moskow akan terus dituduh berupaya memecah-belah tatanan dunia dari waktu ke waktu.

Anton Tsvetov adalah Manajer Hubungan Pemerintah dan Media di Dewan Hubungan Internasional Rusia (Russian International Affairs Council/RIAC). Ia kerap menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan luar negeri Asia dan Rusia melalui akun Twitter-nya, @antsvetov. Pandangan yang diekspresikan dalam tulisan ini adalah pandangan pribadi yang tidak merefleksikan pandangan RIAC.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Suka membaca artikel opini? Baca lebih banyak artikel opini lainnya yang ditulis oleh para pakar Rusia. >>>

Artikel Terkait

Temui Sekjen ASEAN di Jakarta, Wakil PM Rusia: ASEAN Mitra Penting Rusia

Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur, Indonesia Punya Banyak Potensi Pasar

Delegasi Rusia Hadiri Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur di Indonesia

Sekretaris Jenderal ASEAN Tanggapi Positif Poros Asia-Rusia

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.