Konferensi Yalta, 70 Tahun Awal Peperangan Perluasan Pengaruh di Daratan Eropa

Konferensi Yalta, yang diselenggarakan beberapa bulan sebelum berakhirnya Perang Dunia II, menandakan puncak hubungan kerja sama para pemimpin koalisi anti-Hitler. Akan tetapi, dalam waktu singkat "semangat Yalta" tersebut digantikan dengan realita munculnya perang dingin yang berlangsung selama beberapa dekade dan juga perpecahan Eropa.

Merujuk kepada peristiwa-peristiwa seputar Konferensi Yalta, para sejarawan bertanya-tanya, sebenarnya adakah persatuan yang terbentuk di antara para pemimpin dunia di Yalta? Pertanyaan ini tak lepas dari fakta munculnya perang dingin setelah Perang Dunia II, sehingga persatuan itu tidak lebih dari sekedar "ilusi". Jika asumsi tersebut tidak benar, lantas mengapa persatuan itu begitu rapuh, dan siapa yang bersalah atas kerapuhan itu?

Keinginan untuk Berunding

Para sejarawan berpendapat bahwa sebenarnya sulit untuk menyebut upaya kompromi yang didemonstrasikan para pemimpin negara pemenang tersebut sebagai sebuah "ilusi". Para peserta Konferensi Yalta—pemimpin Uni Soviet, AS, dan Inggris—jelas tidak menganggapnya demikian, terang Direktur Ilmiah Organisasi Perhimpunan Sejarah Perang Rusia Mikhail Myakhkov kepada RBTH.

"Mereka (Stalin, Roosevelt, dan Churchill) jelas ingin berunding tentang peraturan-peraturan bagaimana kehidupan dunia setelah perang," ujar Myakhkov berpendapat. "Misi utama dari pertemuan tersebut adalah untuk menutup peluang dominasi Jerman di Eropa pada masa mendatang, mencegah kemunculan paham Nazisme, menghentikan perang sehingga tercipta masa perdamaian yang berlangsung sangat lama. Secara garis besar, Konferensi Yalta telah merealisasikan misi-misi tersebut," kata Myakhkov sambil mengingatkan mengenai piagam PBB yang disepakati oleh "Tiga Besar" (Uni Soviet, AS, dan Inggris).

Perbedaan Pendapat di Yalta

Di lain kesempatan, menurut pandangan seorang sejarawan asal Jerman Jost Dülffer, meskipun suatu kompromi berhasil tercapai di Yalta, di sana jelas terdapat perbedaan pendapat antara para pemimpin terkait isu kabinet pemerintahan Polandia dan besaran ganti rugi yang harus ditanggung Jerman untuk Uni Soviet dan negara lainnya.

"Faktor pemersatu blok sekutu praktis usai menjelang 1946-1947," terang sang sejarawan Jerman tersebut dalam wawancaranya dengan stasiun radio DW. Dülffer berpendapat, pernah ada kesempatan yang terjadi di Yalta, tetapi pertentangan ideologi saat itu—komunisme dan kapitalisme—menyebabkan semua pihak mulai menggunakan cara masing-masing untuk membangun pengaruhnya.

Terkait hal itu, Dülffer juga menyebutkan akar penyebab keretakan hubungan antara Moskow dan negara-negara Barat lainnya. "Uni Soviet membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Setelah itu Soviet berhasil menegakkan kepentingannya di negara-negara tersebut", kata Dülffer berpendapat.

Namun demikian, ada pula peneliti lainnya yang menekankan Stalin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip-prinsip yang disepakati di Yalta dan dimulainya perang dingin. Seperti yang diungkapkan oleh sejarawan perang Boris Sokolov, setelah membagi lingkup kepentingan pada perundingan di Yalta (terkait luasan pengaruh di Eropa), dunia Barat tidak menyangka bahwa dominasi Uni Soviet dalam lingkup kepentingannya begitu absolut. Barat mengira bahwa nantinya negara-negara di wilayah pengaruhnya, bisa seperti Finlandia, sebuah negara yang berada di lingkungan Soviet, tetapi tetap independen dan tidak terkena pengaruh Soviet.

Ketertarikan dalam Modal Amerika

Di lain pihak, ada banyak pula para sejarawan yang tidak setuju bahwa "Sovietisasi" Eropa Timur menjadi penyebab terjadinya perang dingin. Mereka menegaskan bahwa Stalin berupaya memegang "semangat Yalta" dan segera setelah berakhirnya perang, dia tidak serat-merta mendorong negara-negara di Eropa Timur untuk berubah menjadi satelit-satelit Uni Soviet.

Mikhail Myakhkov berpendapat, Stalin memperhitungkan bahwa tidak akan ada "cordon sanitaire" (pembatas penetrasi ideologi berlawanan) di sepanjang perbatasan Soviet, melainkan barisan keamanan dari negara-negara yang tidak harus prokomunis, tetapi bersahabat dengan Uni Soviet, seperti Polandia, Rumania, Hungaria, atau Cekoslowakia.

"Stalin tidak pernah mengumumkan bahwa negara-negara tersebut akan di-Sovietisasi (dijadikan bagian dari Uni Soviet) dan pemerintahan mereka akan dibanjiri dengan pemimpin-pemimpin komunis. Semua (di bawah kepemimpinan Soviet) paham bahwa bila hal itu terjadi, mereka akan mendapatkan perlawanan dari Barat, termasuk di bidang ekonomi. Sementara, saat itu Moskow sedang menjalankan negosiasi pascaperang dengan AS untuk bantuan pemulihan negaranya dari kerusakan perang," terang Myakhkov yang percaya bahwa tanggung jawab atas pecahnya perang dingin harus dipisahkan antara Barat dan Uni Soviet.

Mungkinkah Kremlin Mengulang "Kesalahan Masa Lalu"?

Para sejarawan yang mempelajari periode pasca-Perang Dunia II percaya bahwa antara politik Uni Soviet kala itu dan kebijakan Kremlin saat ini dapat ditarik suatu garis lurus.

Sebagaimana yang diungkapkan Dülffer, situasi di Eropa saat ini mengingatkan orang-orang mengenai periode menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Putin—terkait kebijakan dan bagaiama ia bersikap—sedang meneruskan tradisi Stalinis. Dülffer menekankan bahwa Eropa sekali lagi terpecah akibat lingkup kepentingan, sesuatu yang tidak diperkirakan terjadi setelah tahun 1989-1990.

Namun demikian, tidak semua ahli politik menilai konflik yang terjadi saat ini didorong oleh kebijakan Kremlin semata. "Dalam peta geopolitik, peperangan perluasan pengaruh yang dimulai di Yalta sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir," kata Myakhkov. "Peperangan ini kadang padam, kadang kembali membara. Saat ini kami melihat gerakan-gerakan terakhir dari peperangan tersebut, ketika dunia Barat menilai bahwa semua 'Kartu As' berada di tangan mereka, sementara Rusia setelah era 1990-an tidak akan pernah bangkit seperti era Soviet dulu," ujar Myakhkov menambahkan.

Menlu Rusia: AS Hendak Mendominasi Dunia, tapi Itu Akan Segera Berlalu

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.