Rancangan Resolusi Pemutusan Pendanaan ISIS Disetujui, Rusia Raih Kemenangan Diplomatik di PBB

Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi Rusia mengenai pemutusan arus pendapatan organisasi ekstremis ISIS. Foto: Reuters.

Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi Rusia mengenai pemutusan arus pendapatan organisasi ekstremis ISIS. Foto: Reuters.

Dewan Keamanan PBB menyetujui rancangan resolusi Rusia mengenai pemutusan arus pendapatan organisasi ekstremis ISIS, Jabhat Al-Nusra, dan kelompok-kelompok lainnya yang berhubungan dengan Al-Qaeda.

Keputusan yang diambil DK PBB ini menjadi kemenangan besar Rusia yang pertama dalam arena internasional sejak dimulainya konflik di Ukraina dan merenggangnya hubungan antara Rusia dengan Barat. Perwakilan Tetap Federasi Rusia di PBB Vitaly Churkin mengatakan, persetujuan terhadap resolusi tersebut membuktikan kemampuan masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam memerangi ancaman global.

Dalam rancangan resolusi tersebut ditekankan, pembelian minyak dari ISIS, kelompok Jabhat Al-Nusra, serta organisasi ekstremis lainnya adalah tindakan ilegal. Bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus diadili sebagai komplotan teroris.

Komisi khusus sanksi Dewan Keamanan PBB harus segera mempertimbangkan untuk membuat daftar nama orang dan organisasi yang ikut serta dalam kegiatan pembelian minyak dari organisasi ekstremis ke dalam daftarnya. Dewan Keamanan PBB juga mengimbau keras agar seluruh negara ikut mengambil tindakan dalam pemutusan perdagangan benda-benda arkeologi serta benda-benda bernilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan dan keagamaan, yang keluar dari Irak mulai dari 6 Agustus 1990 dan juga dari Suriah sejak bulan Maret 2011.

Churkin menyebutkan, resolusi Dewan Keamanan menjadi landasan hukum untuk melawan pendanaan bagi ISIS. “Seberapa cepat kita mampu merusak dasar pendanaan aktivitas terorisme di Timur Tengah, sangatlah bergantung dari seberapa besar niat baik negara-negara dunia untuk menjalankan resolusi tersebut,” ujar Churkin.

Resolusi tersebut mewajibkan seluruh negara di dunia untuk membekukan aset dan sumber finansial milik ISIS serta organisasi lainnya yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Dewan Keamanan PBB mengimbau negara-negara di seluruh dunia untuk tidak membiarkan ISIS dan organisasi serupa lainnya memasuki sistem finansial internasional.

Selain itu, DK PBB meminta untuk tidak membiarkan para teroris, baik secara langsung maupun tidak, mengambil keuntungan dari uang tebusan atau konsesi politik, demi menjamin pembebasan tawanan.

Mau mendiskusikan berita ini? Silakan ikuti diskusi di halaman Facebook kami >>>

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.