Gencatan Senjata Berhasil Dicapai di Minsk, Pakar: Perdamaian Kini Bergantung pada Kiev

Perundingan berjam-jam antara Putin, Merkel, Hollande, dan Poroshenko di Minsk terkait penyelesaian krisis Ukraina itu telah berakhir. Kredit: AP

Perundingan berjam-jam antara Putin, Merkel, Hollande, dan Poroshenko di Minsk terkait penyelesaian krisis Ukraina itu telah berakhir. Kredit: AP

Setelah perundingan yang berlangsung lebih dari 14 jam di kota Minsk, para pemimpin dari negara Rusia, Jerman, Prancis, dan Ukraina akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata, penarikan senjata berat, dan juga pembentukan zona aman mulai Minggu (15/2), dalam usaha penyelesaian krisis di Ukraina.

Perundingan berjam-jam antara Putin, Merkel, Hollande, dan Poroshenko di Minsk terkait penyelesaian krisis Ukraina itu telah berakhir. Bersamaan dengan perundingan keempat pemimpin negara tersebut di ibukota Belarusia, pertemuan antara kelompok kontak perwakilan Rusia, Ukraina, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), dan militan Ukraina juga dilangsungkan.

Perundingan yang kompleks antara ketiga kubu tersebut diakhiri dengan kesepakatan antara peserta kelompok kontak perundingan terkait dokumen pelaksanaan perjanjian Minsk, yang dibuat pada September 2014 lalu. Adapun para pemimpin keempat negara peserta perundingan Minsk mengesahkan deklarasi yang menyatakan dukungannya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Konstitusi Baru dan Kontrol Perbatasan

Seperti yang diberitakan oleh para wartawan mengenai hasil akhir perundingan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berhasil membuat suatu kesepakatan penting, yaitu gencatan senjata yang dimulai pukul 00.00 waktu setempat pada 15 Februari nanti. Semua kubu juga menyepakati penarikan persenjataan berat dari garis perbatasan dan pembuatan zona aman dengan radius  50 hingga 140 kilometer, ungkap media massa yang memiliki salinan perjanjian gencatan senjata tersebut.

Dalam pelaksanaan gencatan senjata ini, OSCE akan mengawasi langsung dan melakukan kontrol terhadap penarikan pasukan asing dari wilayah Ukraina. 

Perjanjian gencatan senjata ini menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Donbass dalam waktu dekat, pemberian amnesti kepada para peserta konflik bersenjata, pengesahan dari pemerintahan di Kiev dalam perundang-undangan negara tentang pemberian status khusus kepada sejumlah wilayah Donbass, serta pelaksanaan reformasi konstitusi di Ukraina.

Reformasi yang dimaksud adalah pembuatan hukum dasar yang baru di Ukraina, yang “menekankan” keharusan desentralisasi pemerintahan di Ukraina. Adapun salah satu isu paling utama dari pihak Ukraina—mengenai kuasa kontrol perbatasan antara wilayah pemberontakan dengan Rusia—akan dikaitkan dengan pembuatan konstitusi baru dan perundang-undangan khusus untuk wilayah Donbass.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemulihan kontrol perbatasan pemerintahan Kiev akan berlangsung secara bertahap, dengan syarat reformasi konstitusi dilakukan dengan mengikutsertakan perwakilan dari kelompok milisi Ukraina.

Harapan Baru

Hasil perjanjian Minsk yang baru ini ditanggapi secara positif oleh para pakar Rusia. Seperti yang diungkapkan Kepala Divisi Keamanan Eropa di Institut Russian Academy of Sciences Dmitry Danilov, kesepakatan terkait syarat-syarat dasar dalam pelaksanaan proses perdamaian lebih lanjut, yaitu mengenai gencatan senjata dan garis perbatasan, berhasil dicapai.

Pakar masalah internasional dan sekaligus peneliti terkemuka Pusat Penelitian Pasca-Soviet Universitas MGIMO Viktor Mizin menyebut, perjanjian Minsk telah memberi harapan baru.

Namun, para analis Rusia kurang optimis menanggapi kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin negara dalam konteks penyelesaian di masa yang akan datang. Seperti yang diutarakan Danilov, setiap kubu dapat mengartikan kompromi yang telah dicapai secara berbeda-beda, terutama mengenai isu-isu sensitif, seperti status khusus wilayah Donbass dan kontrol terhadap perbatasan.

Seperti yang ditekankan oleh Danilov, semua kesepakatan yang telah dicapai akan banyak bergantung kepada sikap para penguasa Kiev. “Sekarang Poroshenko perlu berunding dengan rekan-rekannya dan juga dengan opini publik, terang sang pakar pada RBTH. Danilov juga menyebutkan, di sisi yang berlawanan, yaitu para militan Ukraina, terdapat tanggung jawab terhadap penginterpretasian perjanjian tersebut yang tidak akan menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai.

Mizin berpendapat, setelah pertemuan di Minsk, isu mengenai status wilayah-wilayah pemberontakan tetap menjadi masalah besar yang tidak terselesaikan, seperti halnya masalah perbatasan Ukraina-Rusia di beberapa wilayah Donbass. Namun Mizin mengatakan, jika pada akhirnya perjanjian tersebut tidak berhasil dilaksanakan, hal ini akan mengancam kehancuran penuh di wilayah timur Ukraina. Hal tersebut tidak diinginkan baik oleh pihak Rusia maupun pihak Barat.

Ingin tahu asal-usul konflik di Ukraina? Baca lebih lanjut. >>>

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.