Tempati Posisi 136, Indeks Korupsi Rusia Setara Iran

Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Rusia mengajukan rencana pelaksanaan psikotes bagi para pejabat negara untuk melihat kecenderungan mereka melakukan korupsi. Foto: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Rusia mengajukan rencana pelaksanaan psikotes bagi para pejabat negara untuk melihat kecenderungan mereka melakukan korupsi. Foto: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Rusia menduduki peringkat 136 dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Menurut pihak Transparency International, situasi di Rusia saat ini terbilang parah, namun masih dalam kondisi stabil. Pada waktu yang sama, pemerintah Rusia terus berupaya melakukan tindakan inisiatif antikorupsi. Akan tetapi, para pakar menilai perlu kemuan politik yang kuat serta lembaga peradilan yang independen untuk memperoleh kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Rusia.

Transparency International telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi 2014. Berdasarkan indeks tersebut, Rusia berada di peringkat 136, turun sembilan peringkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, Rusia menempati posisi yang sama dengan Nigeria, Kamerun, Libia, Iran, dan Kirgiztan.

Secara bersamaan, pemerintah Rusia berupaya melakukan tindakan inisiatif antikorupsi lanjutan. Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Rusia mengajukan rencana pelaksanaan psikotes bagi para pejabat negara untuk melihat kecenderungan mereka melakukan korupsi. Sebelum itu, Rusia telah mengeluarkan peraturan yang melarang para pejabat negara memiliki aset dan akun bank di luar negeri. Pemberian denda atas suap sebesar 25 hingga 50 kali lipat dari nilai suap menjadi sebuah gebrakan penting dalam tindakan antikorupsi di Rusia.

Dengan kebijakan pemerintah serta aktivitas penegakan hukum intens yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir di Rusia, penurunan peringkat Rusia dalam IPK justru mengundang banyak kecurigaan bahwa indeks tersebut dinilai tidak objektif.

Wakil Presiden Transparency International di Rusia Elena Panfilova menjelaskan pada RBTH bahwa “ketidaksetujuan” tersebut merupakan reaksi yang sudah diperhitungkan sebelumnya, sebab ide pembuatan indeks ini bertujuan memberi rangsangan agar lembaga pemerintah merasa keberatan dan mulai melakukan sesuatu. Menurut Panfilova, situasi di Rusia dalam beberapa tahun terakhir ini hampir tidak ada perubahan. “Situasi korupsi di Rusia saat ini tergolong serius, tapi masih stabil. Peringkat kita tidak anjlok seperti halnya Tiongkok dan Turki, yang kehilangan posisinya tahun ini secara signifikan karena beragam penyebab,” kata Panfilova.

Butuh Kemauan Kuat

Seperti yang diungkapkan dalam siaran pers Transparency International, Rusia menempati posisi tiga terbawah dalam Indeks Persepsi Korupsi karena banyak kejahatan korupsi yang tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Wakil Presiden Pusat Antikorupsi Rusia menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, hanya ada beberapa kasus besar yang mendapat sorotan luas. Sementara, kasus-kasus serupa hanya diselidiki setengah-setengah.

“Banyak kasus suap yang melibatkan perusahaan asing di wilayah Rusia yang masih belum diselidiki, terutama kasus Daimler AG dan Hewlett-Packard, yang dalam proses pengadilannya mengakui bahwa telah memberikan suap kepada Jaksa Agung Rusia di pertengahan era 2000-an. Namun, Rusia hanya berdiam diri, sehingga sulit untuk percaya bahwa Rusia telah melakukan perlawanan serius terhadap korupsi,” ujar Panfilova.

Sementara, Ketua Komite Antikorupsi Nasional dan anggota Dewan Kepresidenan Rusia Bidang Pengembangan Masyarakat Sipil dan HAM Kirill Kabanov merasa ragu Rusia benar-benar berada dalam satu level dengan Kamerun dan Nigeria. Meski demikian, Kabanov mengakui bahwa Rusia sedang menghadapi situasi tersulit terkait korupsi dan tindak korupsi merupakan ancaman keamanan nasional saat ini.

Kabanov berpendapat, keadaan korupsi yang sesungguhnya di Rusia tak diketahui secara luas, sebab warga Rusia sendiri tak mendapat informasi yang cukup terkait tindakan yang telah dilakukan pemerintah. “Pemerintah telah menyusun rancangan pemberantasan korupsi nasional periode 2014-2015. Itu adalah rencana yang bagus, tapi sayangnya tak ada yang tahu. Kami memiliki sistem “pemerintahan terbuka” (sistem isu perlawanan korupsi yang diciptakan berdasarkan inisiatif Presiden Rusia tahun 2012 -red.), yang mengendalikan kontrak-kontrak pemerintah,” kata Kabanov. Namun, menurut Kabanov, pemerintah Rusia tidak selalu menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan terkait hal tersebut.

Tertarik dengan isu hukum di Rusia? Baca lebih lanjut. >>>

Artikel Terkait

Rusia Antisipasi Arus Masuk Heroin dari Afganistan

Rusia Tak Lagi Terbitkan Visa Kunjungan Singkat ke Kaliningrad

Rusia Tetapkan ISIS dan Jabhat al-Nusra Sebagai Organisasi Teroris

Warga Rusia Pelaku Percobaan Pembunuhan Mantan Presiden Pakistan Dieksekusi Mati

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.