Wamenlu Rusia: Moskow Selalu di Pihak Suriah, Irak, dan Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yang merupakan Perwakilan Khusus Presiden Rusia di Timur Tengah dan Afrika Mikhail Bogdanov. Foto: Alexei Filippov/RIA Novosti

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yang merupakan Perwakilan Khusus Presiden Rusia di Timur Tengah dan Afrika Mikhail Bogdanov. Foto: Alexei Filippov/RIA Novosti

Dalam wawancara bersama Interfax, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yang merupakan Perwakilan Khusus Presiden Rusia di Timur Tengah dan Afrika Mikhail Bogdanov menjabarkan mengenai perlunya operasi militer darat melawan ISIS, kerja sama Rusia dengan pemerintah Irak, serta ancaman “somalisasi” Libya. Bogdanov juga menegaskan bahwa Rusia mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pembentukan pemerintahan independen negara Palestina.

Menurut Anda, apakah pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB terkait resolusi pembentukan pemerintahan independen Palestina dapat dilakukan akhir tahun ini?

Pertanyaan tersebut seharusnya diajukan pada rekan-rekan Palestina kita, sebab mereka telah menyatakan niatnya untuk mengajukan proyek resolusi tersebut ke DK PBB dan menetapkannya melalui mekanisme pemungutan suara. Proyek ini telah mereka siapkan dan telah disebarkan secara nonformal. Akan tetapi, realisasi dan waktu penyelenggaraan pemungutan suara tersebut tergantung dari para petinggi Palestina yang berkoordinasi dengan negara-negara Arab lain.

Secara keseluruhan, resolusi ini bisa saja menjadi wadah awal bagi pembaharuan negosiasi Israel-Palestina. Untuk itu, Rusia siap mendukung resolusi tersebut jika pemungutan suara untuk penetapan resolusi tersebut diselenggarakan.

Jika berbicara tentang perjuangan melawan ISIS, AS terus melakukan serangan udara di wilayah Irak dan Suriah. Apakah isu tersebut perlu dikembalikan ke dalam lingkup DK PBB?

Tentu saja kami terus-menerus menawarkan hal tersebut. Terdapat sejumlah resolusi antiterorisme DK PBB. Kita bisa saja membuat kesepakatan melakukan kerja sama berdasarkan resolusi tersebut. Hal yang paling penting adalah usaha perlawanan terhadap terorisme tersebut benar-benar sesuai dengan peraturan internasional yang sudah ada.

Selain itu, jelas terlihat bahwa serangan-serangan udara yang dilakukan tidak cukup intens untuk mengalahkan teroris-teroris ISIS dan Jabhat al-Nusra (kelompok teroris dan cabang Al-Qaeda yang beroperasi di Suriah). Kami rasa serangan tersebut perlu dukungan dari darat. Namun, bila di Irak serangan darat tersebut dilakukan oleh tentara nasional Irak dan pasukan milisi dari wilayah Kurdistan, di Suriah anggota “koalisi” yang dipimpin oleh AS menolak keabsahan pemerintah Suriah yang sekarang dan tak mau berhubungan dengan Damaskus, bahkan di garis depan peperangan melawan musuh bersama mereka, yakni terorisme.

Mengenai perundingan pembentukan kekuatan antiteroris yang efektif berdasarkan tindakan “moderat” di kamp oposisi bersenjata, mereka tidak tahan terhadap berbagai kritik yang ada.

Apakah Moskow berencana memberikan bantuan militer kepada Irak dalam waktu dekat?

Kami sudah menandatangani sejumlah kontrak dan saat ini kontrak tersebut tengah dijalankan. Pemerintah Irak, perdana menteri sebelumnya, kepala pemerintah yang baru, serta anggota kabinet kementerian Irak berterima kasih atas dukungan operasional dari Rusia dalam usaha memperkuat kemampuan pertahanan negara, tentara, dan struktur kekuatan Irak dalam pertempuran melawan terorisme. Irak pun menyebutkan bahwa berbeda dengan bantuan beberapa mitra dari Barat, bantuan kami benar-benar tepat waktu dan efektif, tidak diembel-embeli dengan tuntutan politik ataupun syarat tertentu. Hal tersebut diakui secara khusus oleh Irak.

Bagaimana dampak krisis di Libya terhadap perekonomian Rusia?

Rusia dan Libya pernah memiliki kontrak-kontrak yang potensial. Setelah Gaddafi, orang-orang baru bermunculan di dalam pemerintahan Libya. Mereka mulai meminta bantuan dan dukungan dari kami dan menawarkan pemulihan hubungan kerja sama, termasuk dalam bidang teknologi militer, sektor energi, serta keikutsertaan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Kami menyatakan siap untuk itu. Akan tetapi, orang-orang tersebut mulai menghilang dari dunia politik dan permainan leapfrog (loncat punggung) dalam kepemimpinan Libya pun dimulai.

Oleh karena itu, masalahnya bukan karena Libya dan Rusia tidak siap memulihkan hubungan kerja sama, namun karena keadaan dalam negeri negara tersebut yang benar-benar tidak kondusif dari segi keamanan.

Para pengamat mengatakan bahwa Arab Saudi dan AS berperan dalam menurunkan harga minyak mentah, yang sangat merugikan Rusia. Bagaimana Anda mengomentari hal tersebut?

Arab Saudi telah menjamin bahwa mereka tidak akan menjalankan kebijakan seperti itu dan mereka sendiri tidak tertarik akan penurunan harga minyak, karena anggaran Kerajaan Arab Saudi mayoritas berasal dari pendapatan migas.

Selain itu, kami juga mendengar di negara-negara Arab daerah Teluk Persia, salah satu mitra Barat mereka menawarkan untuk mengubah harga dan jumlah pengiriman migas, namun mereka tidak mengacuhkan pendekatan itu. Sebaliknya, banyak negara di daerah Teluk Persia yang menganjurkan untuk melanjutkan hubungan dengan kami di pasar-pasar migas, dengan menggunakan, contohnya, format Forum Negara Pengekspor Gas yang bermarkas di Doha. Mereka juga mendukung koordinasi pendekatan di ranah OPEC yang diikuti oleh kami dan negara-negara Arab serta Iran. Kami berharap jalur tersebut akan terus dipertahankan.

Versi lengkap wawancara dapat dibaca di Interfax.

Artikel Terkait

Dampak Laten ISIS, Ancaman yang Lebih Serius Bagi Rusia

Pro-Palestina, Rusia Akan Dukung Resolusi Penarikan Pasukan Israel dari Tepi Barat

Mengenang Yasser Arafat, Pemimpin Palestina di Mata Moskow

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.