Putin: Ekstremisme Digunakan Sebagai Alat Perluasan Pengaruh Suatu Pihak

Saat ini masyarakat Rusia belum memiliki dasar kuat untuk melakukan “revolusi warna”, namun tetap saja terdapat penilaian yang beragam mengenai ancaman ekstremisme dan perselisihan etnis di negara tersebut. Foto: Aleksander Riumin/TASS

Saat ini masyarakat Rusia belum memiliki dasar kuat untuk melakukan “revolusi warna”, namun tetap saja terdapat penilaian yang beragam mengenai ancaman ekstremisme dan perselisihan etnis di negara tersebut. Foto: Aleksander Riumin/TASS

Pada rapat Dewan Keamanan Federasi Rusia Kamis (20/11) lalu, dalam perundingan pembahasan strategi baru Rusia untuk melawan ekstremisme hingga 2025, Vladimir Putin menyatakan bahwa penting untuk tidak membiarkan “revolusi warna” dan konflik etnis terjadi di Rusia, karena kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai ‘alat’ untuk menyulut ekstremisme. Para pakar menilai, saat ini belum ada ancaman “revolusi warna” di Rusia, namun Rusia tetap perlu menyelidiki dan mencegah kemunculan konflik antaretnis.

“Di era modern ini, ekstremisme digunakan sebagai alat geopolitik dan perluasan pengaruh suatu pihak,” kata Putin dalam rapat tersebut. Presiden Rusia mengingatkan dampak negatif “revolusi warna” di sejumlah negara dan ia menegaskan pentingnya untuk tidak membiarkan itu terjadi di Rusia.

Para pakar yang diwawancarai oleh RBTH mengamini pernyataan Putin. Menurut para pakar, saat ini masyarakat Rusia belum memiliki dasar kuat untuk melakukan “revolusi warna”, namun tetap saja terdapat penilaian yang beragam mengenai ancaman ekstremisme dan perselisihan etnis di negara tersebut.

Dmitry Trenin, Direktur Pusat Carnegie Moskow, menilai bahwa masalah ekstremisme tetap merupakan isu yang sangat berbahaya bagi Rusia. Trenin menyebutkan, Rusia berbentuk imperium selama bertahun-tahun dan kini terjadi proses transformasi pemerintahan yang rumit menjadi pemerintahan nasional multietnis. “Menjaga kesatuan Rusia di tempat-tempat yang masih hidup dalam 'kotak' etnis tradisionalnya sendiri, di republik-republik Rusia yang memiliki lebih dari seratus jenis etnis, jelas bukan tugas mudah bagi pemerintah. Tugas itu juga semakin berat jika muncul kesulitan sosial dan ekonomi, dan itu bisa menjadi alasan bagi munculnya pemberontakan rakyat,” tutur Trenin.

Ia menambahkan, faktor keberagaman etnis ini sering digunakan sebagai “kanonisasi” ketidakpuasan rakyat yang muncul akibat unsur-unsur ekstremisme yang beraneka ragam di masyarakat. Sementara itu, Rusia cukup terbuka dan menjadi tempat berlindung bagi para pekerja imigran yang merupakan etnis yang berbeda dari mayoritas etnis di Rusia. “Proses asimilasi pendatang tersebut yang cukup lambat menciptakan tantangan-tantangan baru yang harus diselesaikan oleh pemerintah, Dewan Keamanan dan presiden sendiri,” kata Trenin berpendapat.

Menurut Trenin, faktor ketidakstabilan situasi di Ukraina memengaruhi persepsi Putin dan pemerintah Rusia mengenai kondisi keamanan dalam negeri. “Namun saya tak ingin membesar-besarkan ancaman 'revolusi warna' di Rusia, karena itu tak berdasar. Para petinggi Rusia takut revolusi yang bisa dilancarkan oleh AS sejak munculnya 'revolusi oranye' di Ukraina. Kemungkinan Amerika akan terus menyulut 'api revolusi' dengan terus mengirim utusan-utusannya ke sini. Namun, masyarakat kami sepenuhnya dapat mengambil posisi secara independen dan mereka tidak dapat dimanipulasi,” papar Trenin.

Kritik yang dilontarkan setelah Putin menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Dewan Keamanan bermuara pada asumsi bahwa kebijakan untuk menekan kekuatan oposisi dan segala perbedaan pendapat di Rusia akan terus dijalankan oleh penguasa sekarang. “Saat ini, tidak ada kekuatan oposisi yang mampu menyuarakan kritik-kritik obyektif kepada penguasa di Rusia. Tugas penting bagi perkembangan politik Rusia di masa mendatang ialah menciptakan persyaratan untuk membentuk pemerintahan nasional yang tidak berdasarkan pada garis penguasa oposisi, namun berdasarkan garis pemerintah-oposisi. Seharusnya, oposisi saat ini adalah pemerintah di masa mendatang, begitupun sebaliknya,” terang sang ahli.

Vladimir Zharikhin, Wakil Direktur Institut Negara Persemakmuran Negara-negara Merdeka (ex-Soviet), cenderung tidak membesar-besarkan isu ekstremisme dan “revolusi warna” bagi Rusia. Namun ia berpendapat bahwa penguasa negara saat ini harus terus menyelidiki dan bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap potensi-potensi ancaman yang muncul. “Ekstremisme dan 'revolusi warna' merupakan ancaman serius bagi keamanan Rusia. Namun dalam situasi saat ini, ketika rating presiden sangat tingginya di masyarakat, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi. Sebenarnya, revolusi adalah untuk memperjuangkan perubahan struktur masyarakat, sedangkan 'revolusi warna' ditujukan untuk perubahan penguasa negara, bukanlah gaya hidup,” tutur Zharikhin.

Terkait ancaman ekstremisme, Zharikhin berpendapat penting untuk tidak hanya menyelidiki dan mencegah kemunculan ekstremisme itu sendiri, namun bereaksi terhadap masalah sosial secara tepat, serta menciptakan komunikasi yang kuat dengan rakyat, terutama dengan generasi muda. “Sebab, unsur-unsur ekstremisme dan teknologi 'revolusi warna' memanfaatkan kurangnya komunikasi nyata antara pemerintah dan rakyat untuk membangun tindakan-tindakan ekstremisme. Pemerintah perlu bereaksi secara cepat dan tepat menghadapi masalah-masalah yang muncul, dengan tujuan untuk mengeliminasi ancaman-ancaman keamanan terhadap Rusia yang sudah ada,” tambah Zharikhin.

Para pakar tersebut sepakat bahwa lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap pengaruh ekstremisme adalah generasi muda. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk lebih aktif berinteraksi dengan mereka, mencari saluran komunikasi baru yang aktual, serta menunjukan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.