P5+1 dan Iran Hampir Sepakati Penyelesaian Isu Nuklir

Perundingan dengan Iran saat ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan masalah nuklir semata, tetapi yang lebih penting adalah memasukkan Iran ke dalam ‘permainan gas’ Eropa. Foto: Reuters

Perundingan dengan Iran saat ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan masalah nuklir semata, tetapi yang lebih penting adalah memasukkan Iran ke dalam ‘permainan gas’ Eropa. Foto: Reuters

P5+1 (Rusia, Tiongkok, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman) dan Republik Islam Iran (RII) telah semakin mendekati tahap final pencapaian kesepakatan untuk mengakhiri gesekan terkait program nuklir Iran dan penyusunan syarat pencabutan sanksi ekonomi berskala besar terhadap Iran.

Media Rusia mengutip pernyataan diplomat yang mengatakan bahwa saat ini semua pihak yang terlibat hanya perlu mencari kesepakatan perihal pencabutan sanksi. Namun, para pakar Rusia mengatakan bahwa kompromi dalam isu nuklir tak lantas membuat sanksi terhadap Teheran dicabut sepenuhnya, karena sebagian sanksi yang diberikan kepada Iran itu didasarkan pada tuduhan membantu kegiatan terorisme.

Kepala Departemen Ekonomi Regional dan Geografi Ekonomi dari National Research University High School of Economics Aleksey Skopin menerangkan bahwa perundingan dengan Iran saat ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan masalah nuklir semata, tetapi yang lebih penting adalah memasukkan Iran ke dalam ‘permainan gas’ Eropa. “Sebagai ganti dari pencabutan sanksi tersebut, Teheran harus mengirimkan sejumlah besar gas mereka ke Eropa melalui jalur-jalur yang ditawarkan oleh AS. Ini akan berimbas pada penurunan harga gas Rusia, sebab muncul pemasok gas baru untuk pasar Eropa,” terang Skopin.

Hingga Senin (24/11) mendatang, P5+1 dan Iran harus bisa mencapai kesepakatan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai, dan sebagai gantinya sanksi terhadap Iran akan dicabut. Namun, seorang diplomat mengatakan pada koran Kommersant bahwa saat ini belum bisa diprediksi apakah akan ada perubahan drastis dalam situasi tersebut. “Saat ini masih ada satu isu yang belum terselesaikan, yakni prosedur pencabutan sanksi. Semua perincian teknis dalam perjanjian tersebut sudah disepakati, tapi masih ada beberapa isu dan pertentangan yang belum terselesaikan. Itu semua hanya bisa mencapai kata seakat jika ada dorongan politik dari masing-masing pihak. Iran ingin agar pencabutan sanksi dilakukan serempak pada hari peresmian perjanjian tersebut, tapi hal itu tidak realistis,” terang seorang diplomat mengomentari keadaan ini.

Seorang narasumber mengatakan bahwa pemerintah AS sangat membutuhkan terobosan mengenai hubungannya dengan Iran dengan alasan politik dalam negeri. “Oleh sebab itu, mereka mendorong peserta P5+1 lain untuk menyelesaikan masalah ini sebelum 24 November mendatang. Para peserta perundingan lain tidak berpatokan pada tanggal tersebut, karena menilai pembentukan perjanjian komprehensif yang kokoh jauh lebih penting daripada itu. Tapi mereka tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi tengat waktu yang ada,” tutur seorang diplomat pada Kommersant.

Pada November tahun lalu, Iran dan P5+1 telah memutuskan bahwa mereka akan menyepakti jaminan pelaksanaan program nuklir Iran untuk tujuan damai serta pencabutan sanksi internasional terhadap Iran pada 20 Juli 2014. Namun, batas waktu tersebut kemudian diundur ke tanggal 24 November.

Pertentangan utama yang muncul saat ini mengenai prosedur pencabutan sanksi terhadap Iran serta jumlah sentrifugal pengayaan uranium yang dimiliki Teheran.

Aspek Politik dan Ekonomi

Direktur Pusat Penelitian Publik dan Politik Vladimir Evseyev menjelaskan ada dua skenario dalam alur peristiwa ini, yakni penandatanganan perjanjian kerangka kerja atau perjanjian komprehensif terkait program nuklir Iran hingga 24 November nanti. “Skenario pertama lebih terlihat realistis, sebab tak ada kewajiban untuk mencabut sanksi terhadap Teheran secara penuh. Sanksi tersebut diberikan bukan hanya terkait pengembangan energi atom yang mereka lakukan, tapi juga atas tindakan terorisme di wilayah Timur Tengah,” papar Evseyev pada RBTH.

Seperti yang diterangkan oleh Evseyev, paket sanksi pertama terhadap Teheran diberlakukan pada 1984, setelah teroris Hizbullah menyerang markas pasukan internasional di Libya. Serangan tersebut menewaskan sejumlah tentara asal AS dan Prancis.

Selain itu, Evseyev menerangkan bahwa para peserta perundingan juga masih berbeda pendapat terkait jumlah sentrifugal pengayaan uranium yang ada di Iran. AS menuntut agar Iran menurunkan jumlah sentrifugalnya dari sembilan ribu menjadi 1.500. “Namun Iran tidak siap melakukan langkah tersebut dan membuat program nuklir mereka mundur ke posisi mereka sepuluh tahun yang lalu,” kata Evseyev.

Sang pakar berpendapat bahwa kemajuan yang signifikan bisa tercapai jika Iran mengetahui rencana urutan langkah pencabutan sanksi terhadap mereka, namun hal ini masih perlu dikerjakan.

Sudah bisa disebutkan dengan pasti apa saja yang tidak mungkin masuk dalam perjanjian tersebut. Iran tidak akan menghubungkan program nuklir ini dengan program roket miliknya. Selain itu, perlu kejelasan bahwa tak akan ada penutupan fasilitas pengayaan uranium bawah tanah milik Iran di Fordo. Di luar itu, semuanya mungkin,” simpul Evseyev.

Artikel Terkait

Rusia dan Iran Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi Besar-besaran

Rusia-Iran Sepakati Kerja Sama Pasokan Minyak

Rusia Siap Jual Rudal S-300 ke Iran

Barter Minyak-Barang Iran-Rusia Hanya Angan Belaka

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.