Pasca-Uni Soviet, Rusia Kekurangan Peran Perempuan di Pemerintahan

Praktik nyata di Rusia dan seluruh dunia menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum, para perempuan lebih memilih untuk memberikan suaranya pada kandidat pria, bukan pada kandidat perempuan. Foto: Ilya Pitalev/RIA Novosti

Praktik nyata di Rusia dan seluruh dunia menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum, para perempuan lebih memilih untuk memberikan suaranya pada kandidat pria, bukan pada kandidat perempuan. Foto: Ilya Pitalev/RIA Novosti

Pada awal Oktober lalu, Valentina Matvienko kembali dipilih sebagai Ketua Majelis Umum Parlemen Rusia. Matvienko merupakan salah satu tokoh perempuan tersukses dalam pemerintahan Rusia. Sudah tiga tahun berturut-turut hasil jajak pendapat masyarakat memilih Matvienko sebagai perempuan paling berpengaruh nomor satu di Rusia. Namun, para pakar Rusia menyebutkan hanya segelintir perempuan yang sukses membangun karirnya dalam bidang politik dan masyarakat di Rusia. Para perwakilan kaum hawa Rusia dalam dunia modern ini harus menghadapi ‘langit-langit kaca’ (glass ceiling) dalam karir mereka.

Dalam 20 tahun terakhir, persentase pejabat perempuan dalam pemerintahan Rusia menurun dari 30 persen menjadi sepuluh persen. Data tersebut didapat dari hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Moskow (MGU). Dosen Departemen Kemasyarakatan Fakultas Ekonomi MGU Irina Kalabikhina menunjukkan hasil studi tersebut dalam konferensi pers dengan RIA Novosti. Ia menyimpulkan padahal sebenarnya pejabat perempuan di pemerintahan lebih produktif memecahkan isu-isu sosial. “Pada era Soviet, kuota kaum perempuan dalam pemerintahan adalah 30 persen. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kami (para perempuan) menolak kebijakan tersebut. Saat ini persentase perempuan dalam dunia politik Rusia berkisar antara sepuluh persen hingga 13 persen,” terang Kalabikhina.

Stereotipe Gender

Profesor Jurusan Administrasi Negara dan Kebijakan Personalia dari Akademi Kepresidenan untuk Perekonomian Nasional dan Administrasi Publik Natalya Korostyleva mengatakan bahwa para peneliti membuat sebuah norma konvensional: sekitar 30 persen posisi kepemimpinan harus diisi oleh perempuan agar masyarakat dapat berfungsi secara maksimal.

Saat ini, menurut Korostyleva, kebanyakan perempuan dalam pemerintahan Rusia berada dalam lembaga legislatif. “Di Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma), terdapat 45 pejabat perempuan dari total 450 orang, berarti hanya sekitar sepuluh persen,” terang Korostyleva. Sedangkan dalam lembaga eksekutif pemerintahan Rusia, dari 33 pejabat tinggi hanya ada dua pejabat perempuan yakni Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Olga Golodets dan Menteri Kesehatan Veronika Skvortsova, atau hanya enam persen dari jumlah keseluruhan.

Sementara, jumlah perempuan di lembaga eksekutif tingkat rendah jauh lebih besar dibanding jumlah pejabat laki-laki, yakni sekitar 72 persen. Namun, para pejabat perempuan tersebut menempati posisi sebagai pegawai negeri berpangkat rendah. Di tingkat kepala bagian di organ-organ eksekutif pemerintahan, jumlah pejabat perempuan tetap jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.

“Sebenarnya banyak pejabat perempuan yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat menempati jabatan kepala bagian, namun mereka tidak bisa mendapatkan posisi tersebut karena jabatan itu lebih diutamakan bagi pejabat pria,” terang Korostyleva. Sang pakar menambahkan, saat ini masih terdapat stereotip perbedaan gender dalam kesadaran masyarakat yang menganggap perempuan tidak pantas menempati jabatan sebagai pimpinan, meski pada kenyataannya tidak seperti itu.

Menurut Korostyleva, para perempuan lebih banyak bekerja di bidang yang menawarkan gaji lebih rendah, dan di sana mereka lebih mudah membangun karirnya. Bidang kerja yang dimaksud adalah dunia pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan kepemudaan. “Namun bahkan dalam bidang kerja tersebut pun, jabatan pemimpin biasanya diduduki oleh laki-laki. Di bidang pendidikan misalnya, jumlah kepala sekolah perempuan cukup banyak, namun jumlah rektor perempuan di perguruan tinggi Rusia sangatlah sedikit,” kata Korostyleva.

Norma Patriarkis

Peneliti Senior Institut Sosiologi dari Russian Academy Sciences Leontiy Byzov menerangkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Rusia tidak dianggap sebagai masalah besar yang serius. “Hal tersebut cenderung dianggap sebagai sebuah norma. Padahal jika melihat psikologi rata-rata warga Rusia, mereka mendukung emansipasi perempuan dalam keluarga. Kebanyakan keluarga Rusia terdiri dari perempuan ‘kuat’ dan pria ‘lemah,” terang Byzov. Namun, tradisi patriarkis menetapkan bahwa perempuan secara resmi harus lebih rendah dari laki-laki dalam hirarki kemasyarakatan, dan perempuan dapat memengaruhi tindakan laki-laki dengan cara yang berbeda. “Jadi, bukanlah tanpa makna ada perumpamaan Rusia  yang menyebutkan, ‘Pria adalah kepala, perempuan adalah leher’. Kepala dapat menegok karena ada leher. Leher bergerak terlebih dulu dan kepala mengikutinya,” kata Byzov. Ia menambahkan, hingga saat ini para pemimpin perempuan di masyarakat masih tak lepas dari prasangka-prasangka buruk.

Lebih lanjut, sang pakar menyebutkan bahwa perlindungan hak perempuan di ranah publik seharusnya tidak hanya dilakukan oleh para perempuan saja. “Itu adalah urusan seluruh golongan masyarakat, yakni menjamin mereka dengan pekerjaan dan pendapatan yang pantas,” ujar Byzov. Pada era 1990-an, ketika Uni Soviet runtuh dan masyarakat Rusia kembali membangun negara dalam lembaran baru, para perempuan masih mendapatkan jabatan sebagai pemimpin. Namun, situasi saat ini malah menjadi semakin buruk. “Dalam masyarakat Rusia, perempuan tabu untuk bersatu dan memperjuangkan hak-haknya. Perempuan masih dinilai harus menjadikan keluarga sebagai prioritas utama,” terang Byzov.

Byzov mengatakan, praktik nyata di Rusia dan seluruh dunia menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum, para perempuan lebih memilih untuk memberikan suaranya pada kandidat pria, bukan pada kandidat perempuan. Oleh karena itu, jika seorang perempuan bisa masuk dalam dunia politik tingkat tinggi, itu terjadi berkat bantuan suara dari kaum pria. Sepanjang sejarah Rusia, partai politik yang bertujuan membela HAM kaum perempuan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Di era 1990-an, di dalam parlemen negara sempat terdapat Partai ‘Perempuan Rusia’, namun akhirnya dibubarkan”, kenang Byzov.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.