Ekspansi NATO: Ke Mana Arah Aliansi?

Rusia percaya bahwa Perang Dingin diakhiri oleh upaya bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir 1980-an, seiring dua negara adidaya itu beralih dari konfrontasi ke kerja sama. Pandangan yang sama juga banyak dianut di Barat, hingga pecahnya Uni Soviet pada 1991. Pada Januari 1992, Presiden AS George Bush Sr. menyatakan, “Dengan kasih karunia Tuhan, AS telah memenangkan Perang Dingin.” Peristiwa itu dianggap Barat sebagai langkah yang membuka era sejarah baru, yang bebas dari kesepakatan-kesepakatan masa lalu.

Pada akhir 1980-an, para pihak yang terlibat dalam pembicaraan mengenai Jerman sepakat bahwa persetujuan Uni Soviet terhadap penyatuan Jerman dan penarikan pasukan Soviet dari wilayahnya menjadi jaminan bahwa tidak akan ada ekspansi NATO. Saat berbicara dengan Mikhail Gorbachev pada 1990, Menteri Luar Negeri AS James Baker menjelaskan, “Kami percaya bahwa konsultasi dan diskusi dalam mekanisme ‘dua-plus-empat’ harus menjamin bahwa penyatuan Jerman tidak akan menyebabkan ekspansi NATO ke Timur.” Negara-negara anggota NATO berjanji tidak akan mengerahkan infrastruktur militer aliansi di Jerman Timur, yang masih mereka taati hingga sekarang.

Meski pada kenyataannya Uni Soviet jelas kukuh menentang ekspansi NATO, tak ada perjanjian hitam di atas putih yang menjamin bahwa NATO tidak akan melakukan perluasan wilayah. Pada periode 1989-1990, masalah ini tidak diangkat karena Organisasi Pakta Warsawa masih berdiri dan ada harapan untuk mencapai, melalui kesepakatan dengan Barat, status quo baru di Eropa. Namun, sejak 1991 dan seterusnya, Uni Soviet kehilangan kendali atas keadaan di Eropa Tengah dan Timur. ‘Revolusi Beludru’ dan penghapusan Pakta Warsawa menciptakan situasi yang membuat Barat tak perlu terburu-buru memberikan jaminan untuk Moskow.

Keadaan semakin diperparah dengan percobaan kudeta dan perpecahan Uni Soviet. Pemerintah baru Rusia mengabaikan tuntutan Soviet akan jaminan bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi dan bahkan mempertimbangkan gagasan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Pada 1990, Boris Yeltsin menulis, “Dalam hitungan hari, Jerman Timur, Cekoslovakia, dan Bulgaria melakukan lompatan besar dari masa lalu menuju masyarakat yang normal, manusiawi, dan beradab sehingga tidak lagi jelas apakah kita dapat menyusul mereka.” Kata-kata ini menjelaskan pendekatan toleran Rusia terhadap aspirasi negara-negara bekas Pakta Warsawa untuk menjadi anggota NATO.

Mengenai Rusia sendiri, para anggota Aliansi Atlantik Utara menilai situasi itu sebagai kemenangan absolut dan mengajukan program yang akan mengubah blok itu menjadi organisasi keamanan universal. Dalam konteks ini, Rusia tak lagi dianggap sebagai mitra sejajar, melainkan menjadi sebuah negara Eropa biasa di mata NATO, yang akan dirangkul dengan ketentuannya sendiri.

Tren tersebut mempertegas ketidakseimbangan dalam keamanan Eropa dan menjadi pokok perselisihan antara Rusia dan NATO. Maka, di awal 1990-an, peluang untuk mencapai penyelesaian yang pasti mengenai hubungan Rusia-Barat pun terlewatkan. Kelalaian dan keengganan untuk mencari solusi membuahkan buruknya pemahaman satu sama lain. Barat menolak kebijakan yang koheren dan terarah terhadap Rusia. Hal tersebut tidak ditujukan untuk mengabaikan kehendak Moskow, namun pada kenyataannya hal tersebut memang mengabaikan Moskow.

Kebijakan itu tidak direvisi bahkan setelah terjadinya perselisihan serius pertama antara Rusia dan NATO terkait konflik Balkan. Rusia meminta Barat untuk menyetujui langkah-langkah pengamanan Eropa, seperti ekspansi NATO atau pengerahan pertahanan rudal AS di Eropa, namun Barat menanggapi, “Kita tidak lagi bermusuhan, lakukan apa yang kalian suka.” Washington dan Brussel tidak khawatir akan langkah-langkah Rusia yang memperkuat keamanannya, karena Moskow diyakini tak akan mampu memberi ancaman yang cukup besar. Secara umum Barat berpikir, “Rusia menginginkan kemitraan yang setara, namun mereka bukanlah mitra yang setara.”

Adanya perbedaan kepentingan mengharuskan Rusia menilai kembali prioritas hubungannya dengan Barat. Rencana pembentukan tatanan dunia yang setara tetap tidak terlaksana. Krisis Ukraina menjadi konsekuensi terkini dan terbesar atas rusaknya keseimbangan tatanan dunia. Untuk mencegah konflik di Eropa, Rusia dan Barat harus menyetujui aturan baru mengenai keterlibatan mereka di Eropa dan seluruh dunia.

Andrey Sushentsov, Ph.D, adalah Associate Professor di MGIMO-University Moskow dan Research Fellow di Valdai Club.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Rusia dan Barat, Dunia Memasuki Zaman Multipolaritas Praktis

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.