Rusia: Agresi Lawan Ekstremis Radikal Islam Perlu Persetujuan PBB

Pemerintah Obama tidak siap bekerja sama dengan Assad karena tindakan tersebut dapat melemahkan citra mereka di mata dunia. Foto: Reuters

Pemerintah Obama tidak siap bekerja sama dengan Assad karena tindakan tersebut dapat melemahkan citra mereka di mata dunia. Foto: Reuters

Amerika Serikat sudah bersiap melakukan agresi besar-besaran melawan kelompok teroris radikal ISIS di Timur Tengah. Rusia sendiri pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana agresi AS tersebut, asalkan AS melakukannya berdasarkan protokol yang benar dan ditujukan untuk melawan musuh yang “benar” pula.

Saat ini, semua negara di Timur Tengah sedang menghadapi musuh yang sama, situasi yang sangat jarang terjadi di wilayah tersebut. Analis politik dari Vneshnaya Politika Tatyana Tyukayeva menjelaskan bahwa ISIS menjadi ancaman keamanan serius bagi semua pihak, bahkan bagi negara-negara yang saat ini sedang bertikai satu sama lain di Timur Tengah. “Iran dan Arab Saudi yang saat ini saling bertikai pun membicarakan ancaman ISIS secara terbuka, begitu juga dengan Yordania dan Turki, meskipun tidak seterbuka Iran dan Arab. Sementara Irak dan Suriah sudah jauh-jauh hari menyatakan perang terhadap ISIS” terang Tatyana pada RBTH. ISIS menganut ideologi radikal yang ekstrem yang ditujukan untuk menjadi musuh bagi semua negara penganut Islam Sunni. ISIS dinilai ingin mengambil alih tampuk kekuasaan di dunia Islam. Bagi Iran yang merupakan negara penganut Islam Syiah, ISIS dinilai sebagai musuh negara karena mereka telah melakukan pembantaian massal para kaum Syiah di wilayahnya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, AS seakan mendapat peluang unik untuk menciptakan koalisi besar melawan ISIS. Hal tersebut telah diserukan beberapa kali oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Presiden AS Barrack Obama. Akan tetapi, koalisi tersebut harus melawan ISIS bukan hanya di wilayah Irak saja, tetapi juga di Suriah. Hal ini menempatkan Obama dalam situasi yang menarik, karena AS sendiri masih memiliki satu musuh di Suriah, yakni rezim Bashar Assad yang juga sedang berperang melawan ISIS.

Gedung Putih pun dihadapkan dengan dua pilihan yang saling bertolak belakang, konfrontasi atau sikap konstruktif. Pilihan kontfrontasi, bagaimanapun akan merugikan AS. Jika AS bersikeras melakukan konfrontasi di Suriah, maka mereka harus melawan rezim Bashar Assad dan ISIS sekaligus. Hal ini akan menyita banyak tenaga dan mengorbankan banyak persenjataan. Atau, AS harus melawan ISIS dan Assad secara terpisah, yang membuat salah satu pihak musuh akan bertambah kuat saat AS melawan musuh yang lain.

Namun, jika AS masih mau bersikap konstruktif, maka masih ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungannya dengan salah satu kekuatan militer di Suriah tersebut, entah ISIS atau Bashar Assad. Dengan demikian, secara teori peperangan melawan ISIS ini dapat memberi jalan keluar yang layak bagi AS dari “Jebakan Suriah” yang sedang membelit mereka.

Pemerintah Suriah sendiri sempat menyatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan AS. “Suriah siap melakukan koordinasi di tingkat regional maupun internasional untuk melawan terorisme. Namun, setiap usaha perlawanan terhadap terorisme tersebut, harus mendapat persetujuan dari pemerintah Suriah,” ujar Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem.

Dilema AS

Pemerintah Obama tidak siap bekerja sama dengan Assad karena tindakan tersebut dapat melemahkan citra mereka di mata dunia. Dengan demikian, AS menolak untuk mengambil sikap konstruktif, sedangkan tindakan konfrontasi bukanlah pilihan bijak karena bagaimanapun itu tidak akan menguntungkan mereka.

Kongres Amerika akhirnya membuat keputusan untuk menciptakan pilihan ketiga, yakni memberi pasokan senjata pada Tentara Pembebasan Suriah (TPS). Kelompok tersebut merupakan kelompok oposisi pemerintah Bashar Assad sekaligus penentang para ekstremis Islam di Suriah.

Keputusan itu tidak sejalan dengan Rusia. Moskow tidak menyukai pilihan tersebut karena tindakan itu dinilai terlalu lemah dan bersifat ambigu. “Terlalu berisiko memercayai peperangan melawan ISIS pada kelompok oposisi moderat tersebut, hanya dengan mempersenjatai mereka,” kata Wakil Tetap Rusia di PBB Vitaliy Churkin.

Saat ini TPS terlalu lemah untuk berperang melawan ISIS. “Jika kita bandingkan mereka dengan kedua kekuatan mayoritas di Suriah—pasukan pro-pemerintah Suriah dan ISIS, maka mereka dan kelompok bersenjata lain bukanlah apa-apa. Pada awal kemunculannya, TSA berhasil mempersatukan semua orang yang anti terhadap pemerintahan Bashar Assad. Namun kemudian, muncul masalah distribusi kekuasaan dan pengelolaan wilayah yang telah mereka duduki. Hal itu menyebabkan perpecahan di dalam TPS. Akhirnya, sebagian anggota TPS menyerahkan diri untuk mendapat amnesti dari Presiden Bashar Assad, dan sebagian lagi beralih ke kelompok ISIS dengan motif mencari kekuasaan dan kesejahteraan materi,” papar tenaga ahli Sekolah Tinggi Ekonomi Rusia Leonid Isayev pada RBTH. Isayev memperkirakan senjata yang diberikan AS pada TPS hanya akan dilumpuhkan dan dirampas oleh ISIS.

Selain itu, Rusia khawatir AS kelak akan mengikuti permintaan TPS dan para sekutu AS di region tersebut untuk menghancurkan tidak hanya para ekstremis radikal Islam di Suriah saja, tetapi juga para pasukan pro-Assad.

Oleh sebab itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan Moskow mendukung adanya pembentukan konsolidasi kekuatan internasional demi perlawanan terhadap kelompok teroris di Suriah, Irak dan negara-negara Timur Tengah lain dengan syarat ada pengakuan yang absolut terhadap kedaulatan negara-negara di region tersebut dan dibuat berdasarkan koordinasi dengan pemerintahan resmi setempat.

Rusia sendiri menilai jika AS tidak mampu mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Bashar Assad, maka Dewan Keamanan PBB perlu turun tangan untuk menjalankan dan menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap operasi perlawanan terorisme di region Timur Tengah itu.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.