Krisis Ukraina dan Timur Tengah, Isu Utama Sidang Umum PBB

Sidang Umum ke-69 PBB akan berlangsung dengan agenda yang sangat padat dan diharapkan membuahkan hasil yang substantif. Foto: Reuters/Vostock photo

Sidang Umum ke-69 PBB akan berlangsung dengan agenda yang sangat padat dan diharapkan membuahkan hasil yang substantif. Foto: Reuters/Vostock photo

Sidang Umum PBB ke-69 dimulai di New York pada Selasa (16/9), dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Uganda Sam Kutesa yang mempromosikan isu pembangunan berkelanjutan untuk 2015 mendatang.

Sidang Umum PBB ke-69 tengah berlangsung di New York. Delegasi Rusia untuk pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada 24 September-1 Oktober akan diketuai oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Dalam sesi tersebut akan dibahas isu tugas utama masyarakat internasional adalah bekerja sama mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, serta menyelesaikan beragam konflik yang terjadi di dunia. Dari sudut pandang Moskow, hal tersebut hanya dapat dicapai melalui upaya bersama, karena era dunia unipolar telah usai.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Rusia akan terus fokus mengembangkan agenda pemersatu yang positif dalam PBB. Hal tersebut mencakup penyampaian sejumlah inisiatif yang telah lama dipertimbangkan, termasuk keamanan informasi internasional dan pencegahan pertempuran senjata di ruang angkasa.

Rusia akan secara aktif menolak upaya untuk mengubah hasil Perang Dunia II dan pemujaan terhadap Nazisme. Topik ini relevan karena peringatan 70 tahun kemenangan atas Nazi Jerman akan berlangsung tak lama lagi.

Rusia juga akan mengambil inisiatif bersama mitra-mitranya dan negara yang memiliki pandangan sama dengan Rusia di CIS (Commonwealth of Independent States), CSTO (Collective Security Treaty Organization), dan BRICS 9Brazil, Russia, India, China, and South Africa). Secara khusus, Rusia bersama para sekutunya di CSTO akan memunculkan isu pelucutan senjata dan keamanan.

Krisis Ukraina

Dewan Keamanan PBB telah menyelenggarakan 23 sesi yang membahas krisis Ukraina. Inisiatif terkini Rusia tak hanya membahas aspek kemanusiaan dan pengiriman bantuan kemanusiaan, tetapi juga kebutuhan umum untuk memulai upaya penyelesaian konflik secara politis di Ukraina. Sayangnya, Barat tidak mendukung hal ini dan berusaha mengubah usul Rusia dengan berbagai ketentuan yang tidak produktif. Permintaan Rusia untuk memfokuskan upaya masyarakat internasional mengakhiri pertumpahan darah dan memulai dialog politik antara pihak-pihak yang terlibat tidak disambut dengan baik.

Secara kebetulan, tujuh solusi konflik Ukraina yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin telah disirkulasikan sebagai dokumen resmi PBB. Hal tersebut merupakan aspek lain usaha Rusia di PBB yang ditujukan untuk meredakan konflik.

Situasi di Timur Tengah

Dalam Sidang Umum PBB ini, Presiden AS Barack Obama bermaksud mengadakan pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan untuk membahas ancaman-ancaman kelompok milisi asing yang bertempur dalam organisasi jihad ISIS. AS sudah membagikan draf resolusi bagi anggota Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan negara-negara anggota PBB mengambil tindakan pencegahan agar warga mereka tidak bergabung dengan kelompok milisi tersebut. Dalam draf tersebut, keikutsertaan dalam organisasi ISIS dikategorikan sebagai pelanggaran kriminal serius.

Rusia mendukung gagasan resolusi yang diajukan oleh AS tersebut. Namun, Rusia akan menegaskan bahwa mengampuni ekstremis di tengah panasnya krisis Suriah ini merupakan tindakan yang berbahaya. “Sebelumnya, Barat hanya memperhatikan satu tujuan yakni melengserkan rezim Assad dengan menggunakan segala cara termasuk membantu para ekstremis, yang sejak dulu hingga kini masih bertempur melawan pemerintah Suriah. Kini mereka melihat bahwa masalah ini memiliki aspek lain. ISIS dan ekstremis radikal mengancam seluruh wilayah,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov yang mengawasi partisipasi Rusia dalam PBB dan organisasi internasional lain.

Para ahli menjelaskan upaya AS menciptakan koalisi internasional tidak hanya menegaskan betapa parahnya situasi di Timur Tengah, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak mau memulai sendiri serangan terhadap ISIS. Apalagi, hasil serangan semacam itu juga sangat tidak jelas.

“Washington membutuhkan legitimasi internasional,” ujar Kepala Pusat Kajian Sosio-Politik Vladimir Yevseyev. “AS tidak bertempur untuk Irak, tetapi untuk kaum Kurdistan Irak. Dengan melihat lokasi serangan udara mereka, mereka kesulitan memastikan orang-orang Kurdi tidak menjadi korban. Pertanyaannya, bukankah AS akan mendirikan Kurdistan yang merdeka secara de jure? Hal tersebut sangat mungkin namun itu akan menjadi masalah besar, bukan hanya bagi Irak, tapi juga bagi Turki dan bahkan Azerbaijan. Bukan kebetulan Ankara menolak untuk bergabung dengan koalisi. Dari sudut pandang ini, penting bagi AS untuk memastikan bahwa apa pun yang terjadi di Timur Tengah tidak terkait secara langsung dengan kebijakan AS.”  

Sidang Umum ke-69 PBB tersebut akan berlangsung dengan agenda yang sangat padat dan diharapkan membuahkan hasil yang substantif.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.