Kiev dan Milisi Donetsk Tukar 20 Tawanan Perang

Mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma (tengah) mewakili Ukraina dalam negosiasi untuk mencari solusi konflik Ukraina yang dilaksanakan di Minsk minggu lalu. Foto: Reuters

Mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma (tengah) mewakili Ukraina dalam negosiasi untuk mencari solusi konflik Ukraina yang dilaksanakan di Minsk minggu lalu. Foto: Reuters

Dalam negosiasi untuk mencari solusi konflik Ukraina yang dilaksanakan di Minsk minggu lalu, pihak Ukraina dan milisi Donetsk sepakat untuk menukar tawanan perang mereka. Itu merupakan langkah baru untuk mencapai penyelesaian konflik negeri di negara tersebut. Namun, solusi politik untuk konflik dalam masih belum tercapai.

Masing-masing pihak sepakat untuk melepaskan 20 orang tawanan, namun belum mau menukar tawanan perang secara menyeluruh. Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk (RRD) Andrey Purgin menyatakan mereka telah menukar 20 tawanan secara acak, begitu pula pihak Ukraina. “Sebenarnya teknis pertukaran tersebut bisa dilakukan lewat telepon atau Skype saja, tidak perlu bersusah payah mengatur pertemuan di wilayah netral, dengan meminta pihak Belarusia untuk menyediakan tempat tersebut,” tutur Purgin pada harian Rusia Gazeta.ru.

Purgin menjelaskan negosiasi tersebut berlangsung bersamaan dengan datangnya tim investigasi dari Australia dan Belanda ke tempat jatuhnya MH17. Milisi Donetsk mencurigai kelompok tersebut datang untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina. Akibatnya, negosiasi tidak dilanjutkan dan pertemuan selanjutnya belum direncanakan kembali. “Pihak Ukraina menggunakan konsultasi ini sebagai kedok untuk memasukkan delegasi asing. Kemarin ada 700 polisi Belanda dan 1.500 polisi Australia yang datang ke wilayah radius 100 kilometer dari tempat jatuhnya pesawat, tanpa menjelaskan tujuan mereka pada publik,” terang Purgin.

Menurut sang perdana menteri, zona tempat jatuhnya MH17 disepakati sebagai zona demiliterisasi, dan pihak milisi Donetsk telah sepakat mengurangi jumlah senjata, tentara, dan kendaraan militer dari zona itu. “Tapi pihak Ukraina malah menjadikan daerah radius 100 kilometer dari lokasi kejadian sebagai daerah siaga perang. Lokasi jatuhnya pesawat MH17 kini menjadi arena baku tembak, terjadi pertempuran sengit di dekat lokasi tersebut,” ujar Purgin.

Sebelum konsultasi yang melibatkan tiga pihak yakni Rusia, Ukraina, dan OSCE berlangsung di Minsk, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengumumkan bahwa Ukraina berencana membahas usaha pengembalian seluruh tentara Ukraina yang ditawan oleh kelompok separatis dan penjaminan keamanan tim penyelidik ahli internasional di tempat jatuhnya MH17.

Kesepakatan Sulit Tercapai

Direktur Pusat Keamanan Internasional Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Russian Academy of Sciences (RAS) Aleksey Arbatov menilai hanya tekanan politik langsung dari Moskow dan Washington yang dapat mengakhiri krisis di Ukraina.

“Hanya pengaruh dari para pemimpin politik AS, Uni Eropa dan Rusia pada pihak yang berkonflik saja yang dapat membuat proses negosiasi krisis di Ukraina berjalan sukses. Dengan begitu, barulah konflik kejam yang tidak ada artinya ini dapat berakhir,” ujar Arbatov.

Menurut Arbatov, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) harus terus mengawasi pos pemeriksaan di perbatasan Rusia-Ukraina serta menyuarakan gencatan senjata, agar negosiasi secara penuh dapat segera dilaksanakan.

“Setelah itu dilakukan, baru mereka dapat membicarakan penyerahan senjata milik separatis dan penarikan pasukan Ukraina dari wilayah konflik. Perlu ada kesepakatan mengenai status khusus bagi Donetsk dan Lugansk sebagai subyek federal Ukraina dan kepemilikan hak-hak istimewa dalam bidang ekonomi dan sosial. Bila itu tidak terjadi, maka sulit mencapai kemajuan dalam politik di Ukraina,” tegas Arbatov.

Presiden Pusat Sistem Analisis dan Prediksi Ukraina Rostislav Isyenko mengatakan bahwa keberhasilan negosiasi hanya bisa diraih jika ada titik temu yang universal bagi semua pihak. “Poroshenko menuntut kelompok separatis untuk mengaku kalah, sementara kelompok separatis memaparkan tuntutan kemerdekaan sebagai sebuah republik. Kedua pihak tidak dapat menerima syarat yang diajukan satu sama lain,” terang Isyenko pada media berita Rusia Aktualniye Komentariy.

Isyenko menjelaskan, jika ‘rencana Poroshenko’ diterima, apapun garansi yang diberikan oleh pemerintah Kiev, Natsionalnaya Gvardiya dan kelompok ekstremis sektor kanan juga harus menerima pengakuan kekalahan tersebut tersebut. Sedangkan jika pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Lugansk diterima oleh Kiev, Poroshenko akan dituduh sebagai pengkhianat dan masyarakat akan menyebutnya sebagai antek-antek musuh Ukraina. “Presiden yang menjabat saat ini juga menghadapi pemberontakan dari pihak yang sempat berjuang bersama para separatis,” kata sang pengamat ahli.

Menurut Rostislav, saat ini tidak ada peluang untuk membawa kedua pihak yang bertentangan menjadi satu dan mengerjakan rencana politik baru yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.