Rusia Dukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait MH17

Dewan Keamanan PBB meminta agar Ukraina segera melakukan gencatan senjata di daerah sekitar jatuhnya pesawat. Foto: Reuters

Dewan Keamanan PBB meminta agar Ukraina segera melakukan gencatan senjata di daerah sekitar jatuhnya pesawat. Foto: Reuters

Anggota Dewan Keamanan PBB secara serempak memutuskan untuk menetapkan resolusi terkait jatuhnya MH17 Malaysia Airlines di Ukraina. Resolusi tersebut membahas penyebab jatuhnya pesawat dan meminta semua pihak melakukan penyelidikan atas tragedi yang terjadi, berdasarkan prinsip penerbangan internasional yang berlaku.

Proyek resolusi ini diajukan oleh Australia untuk dikaji lebih lanjut. Australia kehilangan 27 warga negaranya dalam tragedi tersebut. Dewan Keamanan PBB meminta agar Ukraina segera melakukan gencatan senjata di daerah sekitar jatuhnya pesawat. Gencatan senjata ini juga berlaku bagi para militan bersenjata di sekitar lokasi, untuk menjamin keamanan dan keselamatan tim investigasi saat melakukan penyelidikan. Resolusi tersebut menetapkan kelompok bersenjata yang menguasai daerah sekitar kejadian harus berjanji tidak terlibat dan menghidari ‘penghancuran, pemindahan dan perusakan, baik kepingan besar maupun kecil, instrumen pesawat, barang milik pribadi serta tubuh korban’ di tempat kejadian.

Resolusi itu juga menekankan pentingnya pemberian akses lokasi kejadian pada Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa dan perwakilan organisasi luar negeri lain yang serupa, serta mengoordinasikan pengamanan kerja tim penyidik di lokasi tersebut.

Resolusi itu membahas penyebab jatuhnya pesawat MH17 dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan insiden itu. Dewan Keamanan PBB mengungkapkan belasungkawanya pada seluruh anggota keluarga korban pesawat MH17, masyarakat serta pemerintah negara yang kehilangan warganya dalam bencana tersebut.

Rapat Satu Suara

Duta Besar Amerika Serikat di PBB Samantha Power menyatakan bahwa pesawat MH17 ditembak jatuh oleh roket kelas darat-ke-udara.

“Berdasarkan bukti yang ada saat ini, kami menduga pesawat ditembak jatuh oleh roket kelas surfaceto-air di ketinggian 33 ribu kaki (sekitar sepuluh ribu meter). Pesawat tersebut terbang di koridor yang memang diperuntukkan bagi penerbangan komersil. Kami tahu sistem peluncur rudal milik milisi kemerdekaan Lugansk dan Donetsk tidak mampu mengenai pesawat. Para milisi mengumumkan di jejaring sosial bahwa merekalah yang menembak jatuh pesawat, tetapi setelah itu mereka menghapus semua tulisan tersebut. Mereka juga tidak mampu mengoperasikan sistem peluncur rudal BUK sendiri, mereka membutuhkan bantuan dari ahli militer,” ujar Power.

Power tersebut juga mengatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina tidak pernah meluncurkan rudal apapun di hari kejadian tragedi MH17.

“Bila Putin terus meningkatkan ketegangan di Ukraina, maka dunia internasional akan memperluas lingkup sanksi untuk Rusia,” tambah Power. “Rusia harus mengakhiri perang tersebut dan mereka bisa melakukannya”.

Dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Ukraina untuk PBB menyatakan bahwa kekuatan para milisi bertumpu pada dua sistem peluncur rudal BUK-M1. “Berdasarkan hasil penyadapan percakapan para pimpinan teroris melalui radio dan rekaman video yang diambil oleh warga, para teroris memiliki dua sistem BUK. Pertanyaannya adalah dari mana mereka mendapatkan senjata tersebut. Ada informasi yang menyatakan dua orang berkebangsaan Rusia datang sebagai spesialis peluncuran rudal,” kata Duta Besar Ukraina untuk PBB.

Vitaliy Churkin meminta negara peserta rapat untuk tidak terhasut oleh kesimpulaan sesaat dan pengumuman yang dipolitisasi sebelum penyelidikan berakhir. Sang diplomat pun menilai penyelidikan insiden tersebut perlu dilakukan bersama International Civil Aviation Organization (ICAO).

Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi juga sepakat bahwa peran utama penyelidikan tersebut harus diberikan pada ICAO. Ia menambahkan bahwa saat ini semua pihak harus berkonsentrasi pada pencarian kebenaran mengenai “kecelakaan” yang terjadi.

“Tidak boleh ada satu pihak pun yang menyebarkan kesimpulannya sendiri atau saling tuduh-menuduh,” ungkap Jieyi.

Perdana Menteri Australia Tony Abott menilai positif penetapan resolusi ini. Ia mengatakan bahwa Australia terus melakukan segala upaya untuk menjamin keberlangsungan penyelidikan terhadap tindakan barbar tersebut serta menemukan pelaku dan menyerahkannya pada pihak yang berwenang.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.