Reformasi Sistem Pemerintahan Rusia, Daerah Lebih Mandiri

Pada 26 Mei 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan dengan Dewan Presiden untuk Pengembangan Mandiri Pemerintah Lokal di Ivanovo. Foto: RIA Novosti

Pada 26 Mei 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan dengan Dewan Presiden untuk Pengembangan Mandiri Pemerintah Lokal di Ivanovo. Foto: RIA Novosti

Sebuah reformasi sedang berlangsung di Rusia. Reformasi tersebut memungkinkan daerah-daerah di Rusia dapat memutuskan cara membentuk dan memilih badan pemerintahan daerah mereka, serta merancang ulang alokasi kekuasaan antara otoritas negara dan kotapraja.

Secara khusus, terdapat empat opsi untuk mengelola badan pemerintahan daerah dan setiap daerah dapat memilih yang paling cocok bagi mereka. Para ahli memiliki pendapat beragam mengenai seberapa besar manfaat perubahan ini.

Kota yang pertama menerapkan perubahan dalam perundang-undangan pemilihan umum daerah adalah parlemen daerah Volgograd dan Moskow. Parlemen Moskow memilih tiga opsi untuk membentuk badan pemerintahan daerah yakni pemilihan langsung walikota yang akan memimpin administrasi daerah, pemilihan langsung walikota yang juga akan menjadi ketua dewan daerah, serta pemilihan pemimpin kota di antara anggota dewan daerah.

Sementara di Volgograd, kepala distrik kotapraja dan kotapraja akan dipilih oleh dewan daerah dari anggotanya dan akan bertindak sebagai juru bicara dewan daerah. Hanya kepala pemerintahan kota, kabupaten, dan desa yang akan dipilih oleh penduduk lokal. Hal tersebut diberitakan oleh Kommersant.

Esensi Perubahan

Aleksandr Kynev, seorang ilmuwan politik dan ahli pemilihan umum daerah di Rusia dan CIS, yakin bahwa reformasi ini tidak masuk akal. Reformasi ini hanya memuaskan hasrat pejabat untuk mewujudkan apa yang menurut mereka akan menjadi sistem yang lebih mudah dikelola. "Akibat dari tindakan ini, efektivitas pemerintahan secara keseluruhan akan berkurang, yang jelas akan memengaruhi perkembangan sosio-ekonomi dan populasi daerah, yang pada gilirannya akan menyulitkan para gubernur. Para pejabat berpikir bahwa sistem ini lebih baik, tetapi ini seperti seorang pasien yang mengawasi operasi tanpa memiliki pengetahuan tentang kedokteran," tutur Kynev.

Para perancang peraturan menyatakan bahwa reformasi ini akan mempermudah masyarakat menyampaikan tuntutan mereka pada otoritas, tetapi menurut Kynev yang akan terjadi malah sebaliknya. "Sebelumnya, masyarakat memilih kepala kotapraja mereka, sekarang tidak. Sekarang, bahkan dalam kampanye pemilihan, masyarakat tidak dapat bertemu dan menyampaikan pikiran mereka pada calon kepala pemerintahan daerah. Malah, seorang anggota dewan daerah di tingkat terendah akan terpilih, yang tidak memiliki kekuasaan apa pun selain hak untuk memilih anggota berikutnya."

Rusia terdiri dari 22 republik, sembilan wilayah, 46 region, tiga kota dengan status federal (Moskow, Saint Petersburg, dan Sevastopol), satu daerah otonom (Daerah Otonom Yahudi), dan empat wilayah otonom. Setiap daerah memiliki kota besar sebagai ibukota dan terbagi menjadi beberapa distrik. Setiap daerah memiliki gubernur, parlemen daerah, kepala distrik, dewan kotapraja, dan walikota di kota besar.

Menurut Kynev, semua perubahan ini dapat merusak popularitas mereka yang saat ini berkuasa, sebagaimana ketika pemilihan gubernur langsung dihapuskan dan masyarakat berhenti peduli kepada politik karena mereka pikir mereka tidak lagi memiliki kekuatan.

Profesor di Sekolah Tinggi Ekonomi Jurusan Ekonomi Regional dan Geografi Ekonomi, Aleksey Skopin, setuju bahwa semua sistem di mana kepala distrik ditunjuk alih-alih dipilih dapat menurunkan kebebasan demokratis, meski ia melihat ada sisi positif dari hal tersebut karena karena pemerintah akan menjadi lebih tangkas dan mampu memecahkan masalah ekonomi.

"Rusia kesulitan dalam mendistribusikan kekuasaan antara tingkat federal, regional, dan lokal. Masalahnya adalah di tingkat federal, ada lebih banyak uang dan lebih sedikit tanggung jawab, sedangkan di tingkat regional dan lokal, terdapat lebih banyak tanggung jawab dan lebih sedikit uang. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengubah kecenderungan ini, untuk menemukan sebuah model yang memungkinkan otoritas regional dan lokal untuk hidup tanpa bergantung kepada pusat," jelas Skopin.

Skopin yakin bahwa sistem sebelumnya memungkinkan manipulasi otoritas regional. "Misal, otoritas federal tidak senang dengan daerah tertentu, mereka mengalokasikan lebih sedikit uang untuk daerah itu, penduduk setempat mulai protes dan akibatnya, gubernur daerah itu diturunkan. Pada akhirnya, daerah menjadi tergantung pada pusat, dan ini tidak baik. Masalahnya jelas, tetapi tidak ada yang tahu cara memecahkannya," ujar Skopin.

Menurut Skopin, reformasi ini akan memberi kotapraja kekuasaan untuk mendapatkan sumber daya tambahan untuk pembangunan, sehingga mereka dapat berkembang secara mandiri. "Perubahan seperti ini seharusnya memberi kesempatan otoritas di tingkat terendah untuk maju dengan inisiatif bagi otoritas regional atau untuk investor," tutur sang pakar.

 

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.