Negosiasi Antarpihak, Jalan Menuju Perdamaian Ukraina

Para pakar menilai negosiasi tidak akan mengakhiri perang saudara, tapi ini merupakan langkah awal untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Foto: Reuters

Para pakar menilai negosiasi tidak akan mengakhiri perang saudara, tapi ini merupakan langkah awal untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Foto: Reuters

Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengumumkan gencatan senjata di Ukraina bagian timur dan selatan hingga Jumat (27/6) mendatang.

Pemerintah Republik Lugansk dan Donetsk menerima penawaran gencatan senjata tersebut dan bersedia melakukan negosiasi dengan pemerintahan Ukraina di Donetsk. Bersamaan dengan itu, Vladimir Putin meminta Dewan Federasi Rusia menarik kembali wewenang Rusia untuk melakukan intervensi militer ke Ukraina. Para pakar menilai negosiasi ini tidak akan mengakhiri perang saudara di

Pemerintah Donetsk mengumpulkan perwakilan dari semua kubu yang bertikai. Negosiasi tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Republik Donetsk Aleksandr Broday, mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma, pemimpin gerakan Ukrainskiy Vybor Viktor Medvechuk, Duta Besar Rusia untuk Ukraina Mikhail Zubarov, serta perwakilan Organization for Security dan Co-operation in Europe (OSCE) Heidi Tagliavini.

Menurut harian Ukrainskaya Pravda, Kuchma menghadiri negosiasi tersebut sebagai utusan dari Presiden Ukraina karena Menteri Luar Negeri Ukraina Pavel Klimkin sedang berada di Brussel untuk mempersiapkan penandatanganan kesepakatan bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa.

Persyaratan dari Kedua Belah Pihak

Pemerintah Ukraina menawarkan jaminan keamanan bagi semua peserta negosiasi, serta pembebasan dari sanksi pidana bagi mereka yang meletakkan senjata dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan berat. Selain itu, ada rencana buffer zone berjarak sepuluh kilometer dari perbatasan Ukraina dan Rusia. Adapun persyaratan lain yang diajukan dalam negosiasi itu adalah pembebasa seluruh gedung administrasi pemerintah yang diduduki secara ilegal di Donetskaya dan Luganskaya Oblast. Penentuan Status Republik Donetsk dan Lugansk akan menjadi momen politik penting bagi kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa federalisasi Ukraina, status otonomi bagi kedua republik, ataupun keputusan lain. Sementara ini, belum ada kejelasan mengenai hal itu.

Hasil Negosiasi

Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengirim surat kepada Dewan Federasi Rusia pada Selasa (24/6), yang berisi permintaan pencabutan izin penggunaan kekuatan militer Rusia di wilayah Ukraina.

Ketua Presidium Dewan Federasi bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Fyodor Lukyanov mengatakan bahwa Rusia sudah beritikad baik dengan menunjukkan bahwa saat ini pemberlakuan aksi militer tidak dibutuhkan.

“Menurut kami, izin pemberlakuan aksi militer itu sendiri bersifat simbolis, begitu pula dengan pencabutan izin tersebut. Itu menunjukkan bahwa Rusia berkomitmen untuk melakukan penyelesaian secara damai dan yakin bahwa hal tersebut dapat diwujudkan,” ungkap Lukyanov pada RIA Novosti.

Sang pakar juga menilai hal tersebut membuktikan negosiasi di Donetsk merupakan tindakan politik serius. “Tindakan tersebut sudah dipersiapkan dengan cukup matang dan setidaknya semua pihak memang ingin berunding, bukan saling menyesatkan satu sama lain seperti sebelumnya,” kata Lukyanov.

Banyak pakar yang skeptis terhadap hasil negosiasi tersebut. Mereka memprediksi pertemuan yang berlangsung di Donetsk tidak akan menghasilkan kesepakatan damai, melainkan hanya dasar bagi pertemuan dan konsultasi selanjutnya. “Tujuan utama pemerintah Ukraina adalah proses negosiasi perdamaian yang semu. Mereka perlu melakukan pencitraan bahwa mereka berusaha menciptakan perdamaian di negaranya, padahal sebenarnya pemerintah Ukraina belum siap melakukan negosiasi dengan para pejuang antipemerintah dan melakukan tawar-menawar untuk perdamaian,” ungkap pengamat politik Rusia Sergey Mikheyev.

Seperti yang dikatakan Mikheyev, syarat perdamaian dari Presiden Ukraina sengaja dibuat mustahil untuk dilakukan bagi daerah antipemerintah di Ukraina timur dan selatan. “Setelah gencatan senjata, Presiden Ukraina akan mengatakan bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, namun para pejuang antipemerintah menolak mematuhi syarat yang diberikan, dan situasi perang kembali diberlakukan. Namun, pada kenyataannya bentrokan antara Natsionalnaya Gvardiya (pasukan pro-Ukraina di bawah kementerian dalam negeri) dan pejuang kemerdekaan terus berlanjut. Kami terus melihat pengumuman dari tentara Ukraina mengenai bentrokan dengan apa yang mereka sebut “teroris,” tambah Mikheyev.

Pertanda Baik

Pengamat politik Ukraina Vadim Karasev menilai bahwa fakta berlangsungnya negosiasi ini merupakan pertanda baik. Sejak awal, negosiasi ini sudah membicarakan tentang kesiapan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri pertumpahan darah di negaranya.

“Kiev dapat menyatukan kedua Republik Donetsk dan Republik Lugansk ke dalam sistem politiknya. Sejarah “mobil besar Uni Soviet”, yaitu partai-partai regional yang mendominasi, akan berakhir. Kekuatan regional baru akan muncul, dengan analogi seperti partai dari Irlandia Utara Sinn Fein (partai politik yang aktif baik di Irlandia ataupun di Irlandia Utara), yang menjaga jarak dengan angkatan bersenjata Republik Irlandia,” kata Karasev.

Karasev menambahkan, sebaiknya pelaku gerakan politik di Ukraina timur dan selatan tetap diberi hak untuk ikut serta dalam pemilihan parlemen dan penentuan status daerah yang baru di dalam desentralisasi asimetris negara tersebut.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.