Moskow dan Beijing Berpotensi Jadi Sekutu Politik

Gazprom dan CNPC menandatangani kontrak pembelian gas. Foto: AP

Gazprom dan CNPC menandatangani kontrak pembelian gas. Foto: AP

Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini ke Shanghai kembali memunculkan asumsi mengenai prospek hubungan jangka panjang Rusia dan Tiongkok.

Menurut Sergey Luzyanin, Wakil Direktur Institut Studi Oriental sekaligus profesor di Fakultas Hubungan Internasional Universitas Negeri Moskow (MGIMO), melalui penandatanganan kerja sama di bidang energi dan lain-lain, Rusia dan Tiongkok sedang memperkuat pusat kekuasaan mereka di dunia.

Luzyanin menilai Tiongkok pada kenyataannya mendukung posisi Moskow dalam krisis Ukraina, meski secara resmi negeri Tirai Bambu itu mengambil posisi netral dalam masalah tersebut. “Strategi Tiongkok tersebut merupakan ‘netralitas ramah’ dalam isu Ukraina,” komentar Luzyanin.

Menurut sang pakar, Rusia saat ini telah menganggap Tiongkok sebagai sekutunya. Hal itu akan berlangsung untuk waktu yang lama dan membuat kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama. “Kunjungan tersebut tak sekedar menciptakan kerja sama ekonomi, tetapi juga kesamaan pandangan politik yang lebih dalam antara Rusia dan Tiongkok,” ujar Luzyanin.

Luzyanin berasumsi, tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak telah membahas sejumlah proyek besar di Krimea dalam pertemuan di Shanghai. Bisa jadi mereka telah membicarakan rencana pembangunan jembatan yang melintasi Selat Kerch untuk menghubungkan semenanjung Krimea dengan daratan Rusia, serta pelabuhan perairan dalam untuk warga sipil.

Terkait unsur militer-politik dalam hubungan bilateral tersebut, Luzyanin memprediksi Tiongkok akan beranjak dari kebijakan ‘netralitas ramah’ terkait krisis Ukraina, menjadi dukungan yang lebih terbuka terhadap tindakan Rusia, jika AS terus mengejar kebijakan konfrontatif yang sangat pelik di Asia dan mengusahakan terbentuknya semacam ‘NATO Asia’ yang akan berorientasi anti-Tiongkok.

“Format kemitraan strategis Rusia-Tiongkok tentu akan berubah jika Beijing yakin ada blok militer-politik yang sedang dibentuk di sepanjang perbatasan selatan untuk memusuhinya secara de facto dan de jure, atau bahkan mengambil beberapa tindakan militer aktif,” tutur Luzyanin.

Meski demikian, Luzyanin ragu jika hubungan tersebut akan menjadi aliansi militer-politik antara Rusia dan Tiongkok. Namun, kemungkinan besar Perjanjian Kemitraan Strategis dan Kerja Sama yang ditandatangani pada 2001 akan dilengkapi dengan artikel baru di bidang keamanan dan kerja sama strategis.

“Latihan militer bilateral tahunan pada skala besar antara angkatan darat dan laut Rusia-Tiongkok telah terwujud. Meski belum ada aliansi militer Moskow dan Beijing, unsur-unsur itu dalam praktiknya sudah terlihat,” kata Luzyanin.

Sabuk ekonomi Jalan Sutra Raya, yang diumumkan pada bulan September tahun lalu oleh Presiden Tiongkok, dapat bentuk kerja sama penting lain antara Rusia-Tiongkok. ‘Jalan Sutra’ ini akan mencakup 21 negara dan meliputi Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur, bahkan membentang sampai ke Eropa.

Namun, menurut Luzyanin, pelaksanaan proyek ‘Jalan Sutra’ terhalang oleh sejumlah kondisi, seperti kasus penarikan pasukan asing dari Afghanistan, yang membuat Afghanistan akan menjadi jauh lebih sulit diprediksi dan eksplosif. “Jelas pihak Tiongkok tidak bisa melaksanakan proyek Jalan Sutra tanpa Rusia,” ungkap sang profesor.

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia di Rossiyskaya Gazeta.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.