Deplu AS dan Kemenlu Rusia Perang Hashtag

Konfrontasi antara Rusia dan Amerika Serikat terkait Ukraina merambah ke jejaring sosial. Foto: AP

Konfrontasi antara Rusia dan Amerika Serikat terkait Ukraina merambah ke jejaring sosial. Foto: AP

Konfrontasi antara Rusia dan Amerika Serikat terkait Ukraina tak hanya berlangsung di arena diplomatik, namun juga di jejaring sosial dan dalam komentar-komentar di berbagai situs media.

Salah satu inisiatif Departemen Luar Negeri AS yang paling populer adalah pembuatan akun UkrProgresss di Twitter, yang kini telah memiliki lebih dari 14.000 orang pengikut dengan jumlah kicauan sebanyak 7.000 pesan singkat dalam bahasa Rusia. Mayoritas pengikut akun ini berasal dari Rusia dan Ukraina. Akun ini berisi kritik terhadap tindakan Rusia dalam gaya yang jauh lebih bebas dibanding pernyataan-pernyataan resmi. Misalnya, UkrProgress menyebut foto-foto tentara bayaran Amerika di Ukraina yang ditunjukkan oleh media Rusia sebagai ‘trik murahan dari Kremlin’. UkrProgrss juga sering me-retweet diplomat dan kedutaan Amerika di seluruh dunia.

Perang Hashtag

Kementerian Luar Negeri Rusia (MFA/Ministry of Foreign Affairs) mulai aktif di jejaring sosial belum lama ini. Mereka lebih intensif melakukan aktivitas di media sosial sejak krisis Ukraina. Situs MFA Rusia sudah sering menjadi sasaran serangan DDoS (Distributed Denial-of-Service/Penolakan Layanan secara Terdistribusi), sehingga saluran jejaring sosial menjadi wadah penting bagi lembaga ini untuk menyampaikan posisi mereka. Sejak awal 2014, jumlah pelanggan halaman jejaring sosial MFA telah meningkat beberapa kali lipat. Akun Facebook MFA memiliki 63.000 pengikut dan akun Twitter MFA memiliki 312.000 pengikut.

Pada akhir April lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mulai menggunakan hashtag (tanda pagar/tagar) yang diusulkan Departemen Luar Negeri AS berkaitan dengan krisis Ukraina. Diplomat AS memulai penggunaan tagar #UnitedForUkraine pada pernyataan-pernyataan mereka setelah Barack Obama berkata “Kita semua bersatu untuk Ukraina.” Pada awalnya, sebagian besar kiriman dengan menggunakan hashtag tersebut berisi kritik terhadap kebijakan Rusia di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia memutuskan untuk mengubah situasi agar pihak mereka yang diuntungkan ketika tagar ini menjadi populer. Kantor Diplomatik Rusia mulai menggunakan hashtag itu dalam kicauannya. Sebagai tanggapan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jennifer Psaki menulis di akun Twitter-nya, “Dunia bersatu mendukung #UnitedforUkraine. Mari kita berharap #Kremlin dan @mfa_rusia akan menepati janji mereka”. Kicauan tersebut menuai banyak komentar sinis seperti, “Jika Anda me-retweet musuh saya, berarti Anda musuh saya” atau, “Tampaknya hashtag adalah cara berdiplomasi yang baru.”

Kementerian Luar Negeri Rusia, berbeda dengan Departemen Luar Negeri AS, tidak memiliki departemen khusus yang menangani “diplomasi digital” secara eksklusif, maupun departemen terkait lainnya semacam itu di kedutaan besar. Namun, ada kemungkinan pekerjaan serupa dapat dilakukan oleh badan swasta yang ditugaskan oleh pemerintah. Data ini, yang dikumpulkan dari sumber-sumber anonim yang dekat dengan pemerintah, telah dikutip oleh Pemimpin Redaksi saluran TV Dozhd, Ilya Klishin, dalam kolom yang ditulis untuk surat kabar Vedomosti. Organisasi ini kemungkinan terlibat dalam manipulasi opini publik melalui media baru, terutama melalui komentar di situs-situs media dan jejaring sosial.

Perselisihan Kian Serius

Ahli dari PIR Center, Oleg Demidov, menyampaikan dua alasan mengapa krisis Ukraina menyebabkan konfrontasi “digital” mendadak antara Rusia dan Amerika Serikat. “Posisi masyarakat Ukraina, seperti juga komunitas global lain, cepat berubah dan sangat tergantung pada propaganda interpretasi yang meyakinkan atas suatu peristiwa. Selain itu, karena memburuknya hubungan bilateral antara Departemen Luar Negeri AS dan Kementerian Luar Negeri Rusia, katakanlah percekcokan semakin serius, adu mulut di Internet pun tak terhindarkan,” tutur Demidov pada surat kabar Kommersant.

Menurut Demidov, dilihat dari aktivitas Kementerian Luar Negeri Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, Moskow telah belajar dari kekalahannya atas perang informasi pada tahun 2008. Demidov mengingatkan, tindakan Kementerian Luar Negeri Rusia dan Departemen Luar Negeri AS tidak memberi penjelasan objektif atas peristiwa yang terjadi. “Namun dalam perang informasi, hal itu bukanlah yang utama,” kata Demidov

Laporan ini dikompilasi dari bahan-bahan yang dipublikasikan di Kommersant dan Vedomosti.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.