Skenario Rusia untuk Ukraina Setelah ‘Revolusi’

Referendum Lugansk dan Donetsk tidak berdampak signifikan.

Klik untuk memperbesar gambar. Ilustrasi oleh Alexei Iorsh.

Hasil referendum yang memutuskan Donetsk dan Lugansk hendak memerdekakan diri dari Ukraina jelas tidak akan diakui dunia, termasuk Moskow, meski Rusia menghormati keinginan rakyat wilayah tersebut.

Warga Donetsk dan Lugansk pun maklum akan kondisi ini. Hasil referendum dan deklarasi memang bukan keputusan final untuk memisahkan diri dari Ukraina. Hasil ini justru menegaskan bahwa Ukraina perlu segera melakukan dialog nasional jika tak ingin terjadi disintegrasi dalam wilayahnya.

Namun, pemerintah Kiev saat ini seolah tak ingin mewujudkan dialog tersebut. Mereka hendak mengucilkan daerah Ukraina yang berbahasa Rusia dari proses politik pada masa peralihan kekuasaan yang tengah berjalan saat ini. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pun menyayangkan sikap Washington dan Kiev yang menentang dilakukannya dialog nasional Ukraina. “Kami rasa dialog nasional Ukraina harus dilakukan sesegera mungkin,” kata Lavrov.

Presiden Vladimir Putin belum lama ini bertemu dengan Presiden Swiss sekaligus Ketua OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), Didier Burkhalter. Mereka mendiskusikan panduan dan optimalisasi peran OSCE dalam memecahkan krisis Ukraina, tetapi tak ada pihak yang mengajukan rencana untuk menyelesaikan krisis tersebut. Krisis Ukraina telah dibahas berulang kali oleh Amerika Serikat-Rusia, bahkan dalam pertemuan di Jenewa. Namun, krisis politik negara tersebut tak mungkin dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak-pihak kunci dalam dialog.

Putin berkomentar, “Saat Eropa dan AS menemui jalan buntu, mereka akan melimpahkan tanggung jawab pada Moskow dan menyatakan bahwa situasi berada di tangan Moskow.”

Poin utama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut antara lain ialah permintaan untuk menunda referendum di Ukraina tenggara dan pertanyaan bagaimana jaminan bagi penduduk setempat setelah pemilihan presiden Ukraina. Pertanyaan tersebut pada dasarnya mengarahkan pemerintah Ukraina yang baru untuk melakukan dialog dengan rakyat.

Rusia menyarankan referendum ditunda, dengan syarat Kiev mau berdialog dengan perwakilan wilayah tenggara Ukraina, operasi militer terhadap kelompok oposisi dihentikan, dan kelompok radikal Kiev dilucuti. Hal itu sesuai dengan Kesepakatan Jenewa yang telah disetujui pada 17 April lalu. Pemimpin gerakan di wilayah tenggara Ukraina Oleg Tsarov menyatakan hal senada. Ia bersedia menunda referendum asal pemerintah Ukraina saat ini memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Jenewa dan masyarakat setuju untuk menunda referendum tersebut.

Pertanyaan tentang jaminan bagi kelompok oposisi dan penduduk Ukraina tenggara sangat penting untuk menentukan arah negosiasi selanjutnya, seandainya diperlukan. Kiev perlu membuat format negosiasi, menunjuk perwakilan dari kawasan tenggara, menentukan isu-isu utama yang hendak dibahas, dan menyampaikan hasil negosiasi pada presiden terpilih kelak, yang kemungkinan besar adalah Petro Poroshenko. Jika kesepakatan telah tercapai, tak akan ada penolakan untuk berkompromi setelah pemilu. Tetapi saat ini, Poroshenko menyatakan ia tidak melihat ada alternatif lain kecuali operasi militer.

Rusia tentu ingin Ukraina segera menyelenggarakan pemilu agar Moskow memiliki mitra yang sah di Kiev. Jika tidak, pemerintah Ukraina akan terus membatasi komunikasi mereka hanya dengan Barat. Pemerintah Ukraina saat ini paham akan hal tersebut, meski mereka terus menyebarkan propaganda pada semua orang bahwa Rusia akan menerjunkan pasukan dan mengganggu pemilihan umum Ukraina.

Keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina saat ini merupakan reaksi yang tak terhindarkan atas ketidakstabilan negara yang sangat penting bagi Moskow baik dalam hubungan internasional, ekonomi, sejarah, dan kemanusiaan tersebut. Ketidakstabilan yang berkepanjangan dapat menghancurkan hubungan yang telah terjalin selama ratusan tahun dan berpotensi menjauhkan Ukraina dari Rusia.  

Kepentingan Rusia cukup jelas yakni terwujudnya federalisasi Ukraina. Tak dapat dipungkiri ini akan memungkinkan Rusia menjaga pengaruhnya di Ukraina, tak peduli bagaimana pemerintahan negara tersebut berubah kelak. Tetapi federalisme juga dapat mendukung stabilitas di Ukraina, karena sistem ini akan memaksa pemerintahan yang baru di Kiev untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan luar dan dalam negeri.

Skenario Rusia untuk Ukraina tampak optimis. Namun kenyataannya, krisis di Ukraina semakin berlarut-larut dan makin sulit diperbaiki. Upaya untuk mengisolasi populasi penutur bahasa Rusia semakin tinggi, dan hal itu bisa mengakibatkan disintegrasi Ukraina semakin parah.

Jika hal yang terjadi di Ukraina pada November lalu dianggap sebagai sebuah revolusi, jelas bahwa proses itu berjalan dengan tidak sempurna. Ancaman krisis ekonomi telah di depan mata. Konsensus antara para elit dan sejumlah politikus, termasuk Timoshenko, berpotensi menciptakan kembali perebutan kekuasaan, bahkan mungkin mengulang tragedi Maidan. Revolusi Ukraina, jika kita dapat menyebutnya demikian, belum menghasilkan perubahan di kalangan elit, kemunculan wajah baru, ataupun redistribusi kekayaan, malah menelan korban jiwa berskala besar. Jika proses penanggulangan tidak segera dimulai, bisa jadi hal ini akan terulang dalam waktu dekat.

Dmitriy Ofitserov-Belskiy, Profesor Sekolah Tinggi Ekonomi Rusia.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Artikel Terkait

Rusia Berharap Indonesia Tentukan Posisinya dengan Bijak

Mengapa Militer Rusia yang Kuat Baik untuk Dunia?

Putin Menjawab Pertanyaan Masyarakat Rusia

Rusia dan Amerika Serikat Akan Bantu Stabilkan Ukraina

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.