Kesepakatan Jenewa Tidak Meredam Konflik di Ukraina

Para pengamat politik berpendapat kedua belah pihak memanfaatkan Kesepakatan Jenewa untuk keuntungan mereka masing-masing. Sementara, ketika para negara adidaya itu saling menyerang dengan celaan dan sanksi-sanksi, Ukraina timur masih diselimuti ancaman operasi militer yang membahayakan warga sipil.

Negara-negara Barat kembali menyalahkan Rusia atas pemberontakan sipil di wilayah timur dan selatan Ukraina yang terus berlanjut. Pemberontakan tersebut berbuntut sanksi baru terhadap beberapa pejabat, pengusaha, dan perusahaan Rusia.

Wakil Direktur Pusat Studi Komprehensif untuk Eropa dan Internasional Universitas Higher School of Economics, Dmitry Suslov, menjelaskan bahwa para politisi Barat menganggap para federalis (pemberontak pro-Rusia) di wilayah Lugansk dan Donetsk tidak melakukan gencatan senjata karena Moskow memberi dukungan moral kepada dengan tidak menarik mundur pasukannya dari sana. “Rusia memusatkan kekuatan militernya di perbatasan. Kremlin tidak melucuti senjata para federalis ataupun meminta mereka membebaskan gedung-gedung administrasi negara di sana,” terang Suslov pada RBTH.

Sementara, para pejabat Rusia menyatakan Kremlin tak bisa memerintahkan pasukannya keluar dari Ukraina karena memang tidak ada pasukan Rusia di sana. Moskow bersikeras tidak pernah mengirim pasukan khusus untuk membantu pemberontakan di Ukraina timur dan selatan. Pemerintah Ukraina pun belum bisa menunjukan bukti kuat mengenai keterlibatan langsung Rusia atas pemberontakan tersebut. Penangkapan puluhan mata-mata Rusia telah berulang kali diberitakan, namun tak satupun mata-mata tersebut ditunjukkan pada publik.

Mengenai pemberian dukungan moral dan pemusatan kekuatan militer Rusia di perbatasan, Kremlin mengatakan bahwa dalam Kesepakatan Jenewa tak ada larangan mengenai kegiatan militer Rusia di wilayah negaranya sendiri. “Tidak disebutkan dalam perjanjian jika Rusia harus menarik pasukannya dari perbatasan Rusia-Ukraina. Tuntutan itu muncul karena ada perbedaan interpretasi kata “deeskalasi” dalam perjanjian tersebut antara pihak Barat dan pihak Rusia,” ujar Dmitry Suslov. Menurut Suslov, Moskow mengartikan “deeskalasi” sebagai penghentian operasi antiteroris di selatan dan timur Ukraina, penarikan pasukan Ukraina yang menekan demonstrasi di wilayah Donetsk dan Lugansk, serta penghentian blokade terhadap kota dan pemukiman penduduk yang dikuasai oleh pendukung federalisasi di Ukraina.

Namun, menurut pihak Rusia, Kiev tidak memenuhi hal yang tercantum Kesepakatan Jenewa, malah melakukan hal yang bahkan bertolak belakang dengan perjanjian tersebut. Kremlin berasumsi, Kiev melanjutkan “operasi antiteroris” kepada warga selatan dan timur Ukraina atas saran dari Kepala CIA yang datang ke ibukota Ukraina.

Bertentangan dengan tuntutan dari Barat, Rusia enggan melucuti senjata para federalis. Selain itu, menurut Moskow, makna “pelucutan senjata dan pembebasan gedung-gedung” yang tertulis dalam kesepakatan sangat mengambang dan tidak disertai penjelasan lebih lanjut.

Memanfaatkan ketidakjelasan tersebut, Deputi Republik Donetsk, Denis Pushilin, mengumumkan bahwa para demonstran akan membebaskan gedung pemerintah daerah dan balai kota dan menyerahkan senjata mereka, bila tenda-tenda di Maidan dibubarkan, gedung pemerintah di Kiev dibebaskan, dan pasukan “kubu kanan” juga menyerahkan senjatanya. Rusia mendukung hal tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Kiev harus memberi contoh kepada federalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Jenewa.

Alasan Moskow Tak Lucuti Federalis

Kremlin mempunyai dasar kuat untuk tidak memaksa federalis menyerah lebih dulu, seperti tuntutan Kiev. “Pengaruh Rusia di Donbass (sebutan untuk wilayah Donestk dan Lugansk) sangat besar. Aktivis Donetsk siap mendengarkan rekomendasi dari para pejabat Rusia, seperti misalnya Sergey Lavrov atau Vladimir Putin,” ungkap ahli politik Kharkov, Roman Travin pada RBTH. Menurut Travin, bila Moskow meminta para aktivis di Donetsk untuk mengalah secara besar-besaran, maka itu akan dianggap sebagai pengkhianatan, dan pengaruh Rusia di wilayah tersebut akan mengalami kemunduran serius.

Pemerintah Rusia mengingatkan bahwa Kiev belum memenuhi satupun isi Kesepakatan Jenewa, khususnya terkait pelaksanaan dialog nasional yang melibatkan seluruh wilayah Ukraina dan berbagai kekuatan politik negara. Ukraina malah melakukan operasi militer terhadap wilayah yang ingin memisahkan diri.

Senin (28/4) lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mempertanyakan apakah G7 menganggap penggunaan operasi militer pasukan Ukraina dan pasukan khusus di wilayah Timur Ukraina terhadap warga yang menentang rezim politik Ukraina saat ini merupakan suatu tindakan yang positif.

Donetsk Gelar Referendum untuk Mengetahui Kehendak Rakyat

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.