Putin Percaya Diri Menghadapi Krisis Ukraina

Ilustrasi oleh Konstantin Maler.
Saat bertemu dengan pers untuk pertama kali sejak krisis politik di Ukraina terjadi, Presiden Putin tampak tenang dan terlihat sungguh yakin bahwa ia telah bertindak adil.

Putin siap untuk melanjutkan jalan yang telah ditempuh terkait masalah Ukraina. Di sisi lain, Moskow bersedia bernegosiasi dengan Barat tanpa perantara.

Sikap Putin tersebut bertujuan untuk mendinginkan situasi yang cukup panas serta meredakan kekalutan kondisi pasar keuangan yang tidak stabil karena terjadi penjualan massal saham Rusia. Pernyataan tersebut juga dimaksudkan untuk menenangkan pihak Barat, terutama Washington, yang telah mengancam akan memberi sanksi langsung terhadap Moskow.

Namun, Putin juga tampaknya telah membuat pernyataan sensasional dengan tidak mengakui integritas teritorial Ukraina. “Ketika kami menunjukkan bahwa kudeta di Ukraina adalah hal yang inkonstitusional, kami diberitahu bahwa itu bukanlah perampasan kekuasaan bersenjata melainkan sebuah revolusi. Jika itu adalah sebuah revolusi, maka sulit bagi saya untuk tidak sepakat dengan beberapa pakar yang mengatakan bahwa sebuah negara baru telah muncul di wilayah ini,” kata Putin seperti dikutip oleh Interfax. “Kami belum menandatangani dokumen yang mengikat, baik dengan negara tersebut atau mengenai negara tersebut,” lanjut Putin. Sang presiden menganalogikan kondisi saat ini dengan peristiwa tahun 1917 di Rusia, ketika kekaisaran Rusia runtuh karena revolusi dan negara baru dibentuk.

Pernyataan Putin tersebut terkait dengan Memorandum Budapest 1994, perjanjian antara Rusia, Amerika Serikat dan Inggris untuk menghormati integritas wilayah Ukraina setelah Ukraina menyerahkan senjata nuklir mereka dan menjadi negara non-nuklir. Putin tak menyebutkan bahwa dokumen itu tidak diratifikasi oleh Moskow, London maupun Washington.

Selain memperlihatkan kesediaan untuk mengakui kemerdekaan Krimea, yang kemungkinan besar akan dipilih oleh penduduk semenanjung tersebut dalam referendum 30 Maret, penafsiran tersebut juga dapat dilihat sebagai kesediaan untuk mengenali referendum serupa di daerah-daerah lain di timur Ukraina.

Ketika ditanya apakah Rusia sedang mempertimbangkan untuk menginvasi Krimea, Putin mengatakan, “Tidak, tidak ada pertimbangan akan hal tersebut. Saya percaya hanya warga yang tinggal di wilayah tersebut yang dapat menentukan masa depan mereka.” Putin melanjutkan, hal tersebut hanya bisa terlaksana jika mereka merasa aman dan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kehendak mereka. “Jika rakyat Kosovar dan rakyat Albania Kosovo diizinkan untuk melakukan hal ini, jika hal ini diperbolehkan di banyak bagian lain di dunia, maka hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri harus diabadikan. Sejauh yang saya tahu, hal ini tertuang dokumen PBB yang relevan dan tidak ada yang menghapuskan itu,” kata Putin.

Fakta bahwa Putin memberi jawaban yang begitu mendalam menunjukkan bahwa ia siap untuk beradu debat di tingkat internasional tentang kemungkinan yang paling menyakitkan dari krisis Ukraina, yakni jika  wilayah timur yang berbatasan dengan Rusia akan melepaskan diri dari Ukraina. Hal ini tentunya aspek yang paling mendasar dari krisis Ukraina, mengingat Putin menegaskan dalam konferensi pers bahwa ia tidak berencana untuk bertempur dengan Ukraina, meski ia belum sepenuhnya menyampingkan penggunaan kekuatan untuk melindungi penduduk berbahasa Rusia. Singkatnya, semua pilihan berada di meja presiden.

Menilik media Barat, topik integritas teritorial telah muncul dalam percakapan telepon antara presiden Rusia dan AS. Namun, layanan pers Kremlin belum menyebutkan hal itu.

Mengenai konsultasi dengan para pemimpin Barat dalam kasus Ukraina, Putin mengatakan, “Percakapan kami bersifat rahasia dan beberapa dari percakapan tersebut bahkan dilakukan melalui saluran tertutup. Jadi saya tidak merasa berhak untuk mengungkapkan tentang apa dan bagaimana saya berdiskusi dengan mitra-mitra saya,” ungkap Putin.

Saluran tertutup adalah saluran yang berada di departemen-departemen luar negeri dan memungkinkan para pemimpin untuk memecahkan masalah kritis dengan cepat dan tanpa perantara. Penggunaan saluran ini salah satunya dilakukan selama krisis rudal di Kuba.

Artikel ini tidak merefleksikan opini resmi RBTH.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.