Sevastopol di Antara Rusia dan Ukraina: Dulu dan Kini

Rusia membayar Ukraina US$ 98 juta per tahun untuk penyewaan pangkalan angkatan laut di Krimea. Kredit: Sergey Savostianov/RG

Rusia membayar Ukraina US$ 98 juta per tahun untuk penyewaan pangkalan angkatan laut di Krimea. Kredit: Sergey Savostianov/RG

Sevastopol adalah kota yang tidak biasa. Kota ini merupakan bagian dari Ukraina, namun pangkalan Armada Laut Hitam Rusia berada di sana. RBTH akan menjelaskan bagaimana sejarah Sevastopol dan mengapa Rusia membutuhkan pangkalan utama Armada Laut Hitam di wilayah ini.

Ketika masih menjadi bagian dari Rusia, Sevastopol sering disebut sebagai kota kejayaan militer Rusia. Bahkan, ada lagu rakyat Sevastopol yang berjudul “Legendary Sevastopol” yang menceritakan betapa Sevastopol sungguh kuat dan tak terkalahkan oleh musuh.

Sevastopol didirikan pada 1783 oleh Tsaritsa Rusia Katerina yang Agung di pesisir barat daya Semenanjung Krimea. Kota ini berdiri di atas sebuah kota Yunani kuno bernama Chersoneus yang reruntuhannya masih diteliti oleh para arkeolog hingga sekarang. Nama Sevastopol berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota kejayaan yang terhormat, suci dan agung. Nama tersebut dipilih langsung oleh Catherine yang Agung.

Hal yang paling menarik bagi sang tsaritsa dan para komandan militernya dari Sevastopol adalah 30 pelabuhan perairan dalam di wilayah tersebut terlindungi dari angin dan beberapa di antaranya tertanam sedalam delapan kilometer menembus batuan. Itulah yang membuat Sevastopol menjadi pangkalan utama angkatan laut Rusia di Laut Hitam selama bertahun-tahun.

Kota ini mengalami kerusakan parah selama Perang Dunia II. Pada 1941-1942, para prajurit Tentara Merah dan pelaut Armada Laut Hitam mempertahankan Sevastopol dari pasukan Jerman selama 250 hari, tapi akhirnya mereka terpaksa menyerahkan kota tersebut. Meski demikian, setelah jatuh ke bawah pendudukan Jerman pun masih ada gerakan perlawanan di Sevastopol.

Sevastopol memiliki status sebagai kota khusus di Rusia sejak 1948, yang pada saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Pada 1954, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev menyerahkan Sevastopol dan kawasan Krimea lain kepada Ukraina, yang juga merupakan bagian dari Uni Soviet. Perubahan tersebut tidak memengaruhi Sevastopol secara signifikan karena sebagai salah satu pangkalan militer utama Uni Soviet Sevastopol tetap dikendalikan dari Moskow oleh Kementerian Pertahanan Soviet.

Situasi berubah secara dramatis pada akhir 1990-an ketika Ukraina menjadi negara merdeka dan baik Sevastopol maupun Krimea secara keseluruhan menjadi milik Ukraina.

Berdasarkan Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan yang ditandatangani oleh Moskow dan Kiev pada 1997, Rusia mengakui status Sevastopol sebagai bagian dari Ukraina dan keabsahan perbatasan Ukraina, sementara Ukraina memberi Rusia hak untuk mempertahankan pangkalan angkatan laut Sevastopol dan boleh menempatkan Armada Laut Hitam di Krimea hingga 2017. Armada Laut Hitam terdiri dari 25.000 anggota angkatan perang, tidak termasuk staf sipil yang dipekerjakan di fasilitas armada. Secara keseluruhan, termasuk keluarga mereka, terdapat lebih dari 100.000 orang tinggal di sana.

Menurut perjanjian antara Rusia dan Ukraina tentang keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di wilayah Ukraina, Rusia boleh menempatkan 388 kapal (termasuk 14 kapal selam diesel) di perairan wilayah Ukraina dan di darat, kapan pun. Selain itu, Rusia juga diizinkan menempatkan 161 pesawat di lapangan terbang sewaan di Gvardeiskoye (sebelah utara Simferopol) dan Sevastopol. Ini hampir sama dengan ukuran angkatan laut Turki, meski pada kenyataannya jumlah kapal dan pesawat Rusia yang berada di Krimea jauh lebih sedikit dari angka-angka tersebut.

Perjanjian awal ditandatangani untuk periode 20 tahun. Perjanjian tersebut akan otomatis diperpanjang untuk periode lima tahun kecuali salah satu pihak secara tertulis memberi tahu pihak lain tentang keputusannya untuk mengakhiri perjanjian setahun sebelumnya. Pada 2010, perjanjian kedua ditandatangani di Kharkiv. Perjanjian tersebut memperpanjang masa keberadaan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol hingga 2042. Rusia membayar US$ 98 juta setahun pada Ukraina untuk menyewa pangkalan angkatan laut di Krimea tersebut. Selain itu, menurut perjanjian Kharkiv, Rusia memberi potongan harga bahan bakar untuk Ukraina sebesar US$ 100 per ton.

Rusia terpaksa menanggung semua biaya tersebut karena gagal membangun pangkalan alternatif untuk Armada Laut Hitam di wilayahnya sendiri. Pelabuhan di Novorossiysk tidak cukup dalam dan tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan. Padahal, armada Rusia memiliki sebuah tugas strategis yang sangat penting yakni melindungi daerah selatan Rusia dan mencegah kemungkinan kapal pengangkut pesawat musuh memasuki Laut Hitam.

Krisis yang sedang terjadi di Ukraina bermula ketika pemerintah Ukraina menolak tawaran kerjasama dengan Uni Eropa di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lituania pada 28-29 November 2013 dan lebih memilih menerima pinjaman dana dari Rusia. Keputusan tersebut kemudia memicu aksi protes besar-besaran di Kiev terhadap pemerintah Ukraina. Parlemen Ukraina memberi sanksi berat bagi pelaku kerusuhan Kiev, namun hal  tersebut malah mengundang aksi protes yang lebih besar, yang menelan 80 korban jiwa serta sekitar 700 orang lainnya luka-luka dan berimbas pada penggulingan pemerintahan di Ukraina.

Menanggapi isu internasional ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty M. Natalegawa menyatakan bahwa Indonesia prihatin atas semakin memburuknya kondisi di Ukraina. Krisis yang semula menyangkut ketidakstabilan politik di dalam negeri, kini berkembang menjadi suatu krisis internasional yang tidak hanya mengancam kedaulatan Ukraina, tetapi juga berisiko meningkatkan ketegangan hubungan antara negara-negara terkait.

Dalam hal ini, Indonesia menegaskan posisi prinsipnya selama ini dalam menghadapi berbagai permasalahan internasional. Menurut Marty, Indonesia akan senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah sebagai prinsip dasar hubungan antar negara.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.