Diblokir, Telegram Bentuk Tim Khusus yang Paham Budaya dan Bahasa Indonesia

Telegram telah meluncurkan saluran langsung antara Kemenkominfo dan administrasi aplikasi.

Telegram telah meluncurkan saluran langsung antara Kemenkominfo dan administrasi aplikasi.

Reuters
Telegram telah meluncurkan saluran langsung antara Kemenkominfo dan administrasi aplikasi demi kerja sama yang lebih efektif “dalam mengidentifikasi dan memblokir propaganda terorisme di masa yang akan datang.”

Telegram, aplikasi pengirim pesan instan, sedang membentuk tim berisi spesialis yang paham akan bahasa dan budaya Indonesia demi memantau dan menghapus konten yang berkaitan dengan terorisme di dalam layanan mereka.

Pavel Durov, orang Rusia yang merupakan pendiri dan CEO Telegram, mengumumkan pembentukan tim tersebut pada Minggu (16/7) sebagai respons atas pemblokiran aplikasi tersebut baru-baru ini di Indonesia.

“Kami sedang membentuk tim khusus berisi moderator yang mengerti budaya dan bahasa Indonesia supaya bisa lebih cepat dan akurat memproses laporan terkait konten terorisme,” ujar Durov melalui saluran Telegramnya, seperti yang diberitakan Sputnik.

Pada Jumat (14/7) lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia (Kemenkominfo) mengumumkan telah memblokir layanan web milik Telegram di Indonesia. Alasannya, terlalu banyak konten negatif, seperti propaganda radikalisme, terorisme, dan ajakan perakitan bom.

Kemenkominfo mengatakan bahwa pemerintah telah meminta konten itu dihapus, tapi pihak Telegram tidak merespons permintaan tersebut sehingga aplikasi terpaksa diblokir. Durov kemudian meminta maaf, dan mengatakan bahwa pemblokiran Telegram di Indonesia terjadi karena tidak adanya saluran komunikasi yang efisien sehingga pihaknya tidak mampu dengan cepat merespons permintaan Kemenkominfo.

Menurut Durov, saluran publik terkait terorisme terlapor telah diblokir, dan Telegram telah meluncurkan saluran langsung antara Kemenkominfo dan administrasi aplikasi demi kerja sama yang lebih efektif “dalam mengidentifikasi dan memblokir propaganda terorisme di masa yang akan datang.”

Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.