Dinilai Langgar UU, AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Delapan Perusahaan Rusia

Washington tak secara spesifik menjelaskan alasan hukuman mereka terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Washington tak secara spesifik menjelaskan alasan hukuman mereka terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Reuters
Sanksi ini berbeda dengan sanksi ekonomi yang telah diberlakukan sejak 2014 lalu terkait reunifikasi Krimea ke Rusia dan konflik di timur Ukraina.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa negaranya telah menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Rusia terkait Undang-undang Nonproliferasi Iran, Korea Utara, dan Suriah (INKSNA).

“Hukuman diberikan kepada delapan perusahaan Rusia sebagai hasil tinjauan beberapa aktivitas tertentu sebagaimana yang tercantum dalam INKSNA,” terang seorang narasumber dari deplu, seperti yang dikutip Sputnik, Sabtu (25/3).

Meski begitu, Washington tak secara spesifik menjelaskan alasan dijatuhkannya hukuman terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Di situs webnya, Deplu AS menyatakan bahwa hukuman akan diberikan kepada entitas yang “mengirim, atau mendapatkan barang, jasa atau teknologi yang tercantum dalam daftar kontrol ekspor multilateral AS, atau daftar kontrol nasional AS, atau barang yang berkontribusi terhadap perkembangan senjata pemusnah massal dan misil”.

Sanksi itu diberikan kepada Pabrik Perbaikan Pesawat ke-150 milik Russian Helicopters, Aviaexport, Bazalt, Biro Desain Pembangunan Mesin Kolomna (KBM), Rosoboronexport (ROE), Akademi Perguruan Tinggi Aviasi Sipil Ulyanovsk (UVAUGA), Pusat Pelatihan Aviasi Sipil Ural (UUTsCA), dan Akademi Zhukovskiy dan Gagarin (Z&G).

Sanksi yang berlaku selama dua tahun ke depan itu melarang departemen dan lembaga di AS membeli barang dan jasa dari perusahaan Rusia yang disebutkan, baik senjata maupun perlengkapan militer lainnya. Selain itu, perusahaan yang terkena sanksi tidak akan mendapatkan bantuan ekspor serta tidak bisa mendapatkan izin membeli barang yang terdaftar dalam kontrol ekspor AS.

Sang narasumber mengatakan bahwa sanksi-sanksi itu “berbeda dengan sanksi ekonomi yang telah diberlakukan sejak 2014” terkait reunifikasi Krimea ke Rusia dan konflik di timur Ukraina.

Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.