Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov.
Alexei Filippov/RIA NovostiKampanye antiterorisme di Suriah harus sejalan dengan pencarian solusi politik terhadap krisis yang melanda negara itu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov, Senin (27/2).
Bogdanov, yang juga merupakan perwakilan khusus presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika, mengatakan bahwa operasi antiterorisme harus berjalan seiring dengan pembentukan badan pemerintahan yang mengikutsertakan pihak-pihak yang berseteru.
“Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka bukan alternatif untuk satu sama lain, melainkan harus dijalankan bersamaan,” ujar Bogdanov pada Dialog Timur Tengah di Forum Diskusi Valdai keenam.
Sang politikus juga berbicara tentang pelajaran yang bisa dipetik dari Arab Spring dan revolusi warna. “Ketika sekelompok orang berkumpul di lapangan luas dan menyerukan perubahan rezim, itu berarti mereka tidak menghargai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, karena di dalam demokrasi ada prinsip perubahan kekuasaan yang demokratis,” ujarnya.
“Perubahan rezim harus dilakukan melalui pemilihan umum dan referendum yang memberikan orang-orang kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, presiden, dan parlemen. Inilah yang disebut demokrasi, bukannya berdemo di jalanan.”
Pada Kamis (2/3) mendatang, babak keempat diskusi antara pemerintah dan oposisi Suriah akan diadakan di markas PBB di Jenewa, Swiss. Pihak-pihak yang terlibat diperkirakan akan membahas penyelesaian sengketa politik Suriah. Namun begitu, hingga kini format diskusi belum ditentukan.
Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.
Berlanggananlah
dengan newsletter kami!
Dapatkan cerita terbaik minggu ini langsung ke email Anda