Kongres dan Pejabat AS Berencana Halangi Trump Batalkan Sanksi Anti-Rusia
Boneka matryoshka bergambar presiden terpilih AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sebuah toko suvenir.
Mikhail Pochuyev/TASSAnggota Kongres AS dari Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan pemerintah AS terhadap Moskow atas dugaan serangan siber masih belum cukup. Demikian hal tersebut ia nyatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi ABC, Minggu (1/1). Karena itu, Schiff menganjurkan pemerintah untuk menambah langkah-langkah pembatasan terhadap Rusia.
"Kami merasa bahwa kami harus melakukan langkah lebih," kata Schiff yang merupakan anggota Komite Intelijen di Majelis Rendah Kongres.
"Terus terang, kami (di Kongres) tidak merasa bahwa kami telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk membatasi Rusia, dan ke depannya Anda akan dapat menyaksikan dukungan yang serius dari kedua partai yang bertujuan untuk memperkuat sanksi," tutur Schiff.
Schiff juga mengatakan bahwa jika presiden AS terpilih Donald Trump nantinya memutuskan untuk membatalkan sanksi terhadap Moskow, hal tersebut akan memancing 'reaksi keras' dari pihak Kongres. Menurut Schiff, dalam hal ini, mayoritas dari pihak Demokrat dan Republik, termasuk para pendukung sanksi anti-Rusia paling terkenal, yaitu Senator Lindsey Graham dan John McCain, akan berupaya keras agar Kongres memberlakukan 'paket sanksi yang serius' terhadap Rusia.
Sebelumnya dalam sebuah pertemuan khusus, para pejabat AS mengakui bahwa Trump dapat dengan mudah membatalkan sanksi anti-Rusia setelah pelantikannya nanti. Salah satu pejabat yang namanya tidak disebutkan menyatakan bahwa tindakan pembatasan terhadap Moskow yang diberlakukan belum lama ini diadopsi sesuai dengan permintaan khusus Obama. Karena itu, presiden berikutnya dapat menghapusnya dengan cara yang sama dan tanpa persetujuan dari Kongres.
Pada Kamis (29/12), Presiden AS Barack Obama mengumumkan pengusiran 35 diplomat Rusia, penutupan dua kompleks diplomatik Rusia di Maryland dan New York, dan sanksi baru terhadap enam individu dan lima entitas Rusia atas dugaan campur tangan Moskow pada pilpres AS bulan November lalu.
Moskow telah berulang kali membantah keterlibatannya dalam serangan siber terhadap AS. Mengomentari sanksi terbaru AS, Juru Bicara Kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk manifestasi agresi.
Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia oleh TASS.
Ketika mengambil atau mengutip segala materi dari Russia Beyond, mohon masukkan tautan ke artikel asli.