Tak Ada Bukti Intervensi Rusia dalam Pemilu AS, Dua Jurnalis Gugat FBI-CIA

Dua jurnalis investigasi AS mengajukan gugatan hukum untuk meminta bukti yang dimiliki badan intelijen dan keamanan AS terkait klaim mereka bahwa Rusia mengintervensi pemilu presiden AS 2016, demikian keterangan dari dokumen pengadilan dikutip oleh Sputnik, Rabu (28/12).

“Tergugat telah gagal memberikan atau bahkan memenuhi permintaan penggugat untuk mempercepat proses,” komplain reporter investigasi Jason Leopold dan kandidat doktor dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Ryan Noah Shapiro, Selasa (27/12).

Menurut berkas pengadilan, dua penggugat tersebut mengajukan gugatan hukum mereka kepada Badan Pusat Intelijen AS (CIA), Biro Federal Investigasi AS (FBI), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dan kantor Direktur Intelijen Nasional AS.

Pada 9 Desember lalu, media AS melaporkan bahwa CIA menyimpulkan Rusia ikut campur dalam pemilu presiden AS November lalu, serta membantu kandidat dari partai Republik Donald Trump untuk memenangkan pemilu tersebut.

Pejabat senior Rusia telah berulang kali membantah klaim Washington terkait intervensi dalam pemilu, menganggap mereka konyol dan menyebutnya sebagai sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat AS dari menekan isu domestik.

Sementara, mantan staf CIA Philip Giraldi mematahkan klaim yang menyebut Rusia meretas akun milik Partai Demokrat atas perintah Donald Trump dan menyebut bahwa tuduhan tersebut tak memiliki bukti nyata.

Giraldi menjelaskan bahwa untuk benar-benar memahami apa yang sedang dituduhkan, kita hanya bisa mengandalkan laporan media dari “narasumber anonim”, karena baik CIA maupun Gedung Putih belum merilis laporan rahasia tersebut.

Tuduhan Gedung Putih

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan AS Josh Earnest menuduh presiden AS terpilih Donald Trump dan anggota utama timnya memiliki hubungan “yang menguntungkan” dengan Rusia, menyebut bahwa penasihat keamanan nasional Trump yang dulu merupakan “kontributor berbayar” media Rusia RT.

Sang sekretaris pers Gedung Putih menghubungkan “aktivitas siber Rusia yang jahat” dengan para pejabat utama kampanye dan masa lalunya dalam pengarahan harian di Gedung Putih.

“Presiden terpilih menolak membuka hubungan finansialnya dengan Rusia. Sementara, ketua kampanyenya memiliki hubungan personal dan finansial yang kuat dan menguntungkan dengan Rusia dan penasihat keamanan nasional beliau sepanjang kampanye pernah menjadi kontributor bayaran media propaganda Rusia RT," kata Earnest seperti dikutipRT, Senin (13/12).

Earnest menyebutkan bahwa sebagai calon presiden dari partai Republik, Trump “mengambil keuntungan” dari serangan siber yang dialami rivalnya Hillary Clinton, sementara kampanye Trump tidak melakukan upaya apa pun untuk menghalangi hal ini. Ia secara langsung menuduh Trump pura-pura tidak menyadari upaya Rusia untuk mengacaukan sistem politik AS, bahkan malah menyuruh Moskow menyerang Clinton.

“Sang presiden terpilih tidak mempertanyakan itu. Ia malah meminta Rusia meretas lawan, meminta Rusia untuk meretas sekretaris Clinton,” kata Earnest. “Ia jelas-jelas mengetahui dari pihak mana aktivitas ini berasal,” lanjut Earnest tanpa menunjukkan bukti apa pun yang dapat memperkuat tuduhannya.

Partai Demokrat telah mencurigai Trump sejak bocornya email Partai Demokrat pada bulan Juli lalu yang mengekspos bias terhadap kandidat calon presiden partai tersebut Bernie Sanders selama pemilihan bakal capres Partai Demokrat. Pendukung Clinton menduga bahwa serangan siber itu didalangi Rusia untuk membantu kemenangan Trump dan mereka telah meminta Direktur FBI James Comey untuk menginvestigasi hubungan antara Trump dan Rusia terkait kebocoran informasi tersebut.

Pada September lalu, Clinton secara personal menuduh Trump mengajak Putin untuk meretas warga AS saat keduanya bersiap untuk melakukan debat calon presiden.

Meski juru bicara Gedung Putih tidak menyebutkan nama, sudah jelas siapa pejabat yang dimaksud dekat dengan presiden terpilih AS tersebut. Ketua kampanye yang memiliki hubungan dengan Rusia adalah Paul Manafort, yang pernah dihubungkan dengan pemerintah Ukraina di masa lalu.

Nama Manafort mulai menjadi sorotan setelah pemerintah Ukraina saat ini menuduhnya mengantongi lebih dari 12 juta dolar AS sebagai imbalan untuk negosiasi dan menjadi konsultan dalam “rezim pro Rusia”. Ia pernah bekerja di perusahaan yang didirikan oleh Tony Podesta — saudara laki-laki John Podesta yang merupakan mantan kepala staf Bill Clinton dan ketua kampanye untuk calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton.

Orang kedua yang dimaksud Earnest adalah Letjen (Purn.) Michael Flynn, mantan Kepala Badan Intelijen Pertahanan dan baru saja ditunjuk Trump untuk menjadi penasihat keamanan nasional.

“Jenderal Flynn, sepengetahuan saya, tidak pernah dibayar untuk hadir di acara saya,” kata pembawa acara RT Ed Schultz. “Saya rasa ini lagi-lagi cara menyedihkan yang dilakukan Gedung Putih.”

Sejak Oktober, Gedung Putih telah menuduh Rusia melakukan serangan siber terhadap Hillary Clinton dan Komite Nasional Demokrat (DNC) untuk mengintervensi pemilihan presiden AS.

Minggu lalu, seorang narasumber mengatakan kepada Washington Post bahwa CIA menyimpulkan intelijen Rusia meretas server partai Demokrat dan para petingginya untuk membantu Trump merebut kursi jabatan presiden.

Presiden terpilih Donald Trump menyebut tuduhan tersebut konyol. “Saya rasa itu konyol. Saya rasa itu hanya alasan saja. Saya tidak mempercayainya,” kata Trump kepada Fox News.

Mantan Staf CIA Sebut Tak Ada Bukti Keterlibatan Rusia dalam Pemilu AS

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.