Putin: Sanksi Anti-Rusia Hambat Pemberantasan Terorisme

Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik pemberian gelombang baru sanksi terhadap Rusia dari Barat.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik pemberian gelombang baru sanksi terhadap Rusia dari Barat.

AP
Moskow menegaskan bahwa pemberian sanksi tak akan dibiarkan tanpa balasan.

Celah yang muncul akibat sanksi anti-Rusia memengaruhi kerja sama dalam melawan terorisme, demikian disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin menyusul pemberian gelombang baru sanksi terhadap Rusia oleh AS, seperti dikabarkanRT, Kamis (22/12).

"Semua batasan di bidang ekonomi dan politik menjauhkan negara-negara di seluruh dunia dan menghambat kita menyatukan pasukan melawan musuh bersama, yakni terorisme," kata sang presiden saat bertemu dengan anggota parlemen Rusia di Moskow, Rabu (21/12).

"Sayangnya, tak semua kepusan ada di tangan kami. Kami berharap beberapa peristiwa tragis belakangan ini, termasuk serangan teroris yang baru saja terjadi di Jerman, akan mendesak rekan kami untuk bekerja lebih cepat terkait isu yang penting bagi kita semua," lanjut Putin merujuk pada serangan truk di Berlin yang menewaskan 12 orang korban jiwa dan melukai puluhan orang.

Operasi gabungan antiterorisme dan penyelundupan obat-obatan terlarang antara Rusia dan NATO telah dihentikan sejak lepasnya Krimea dari Ukraina pada 2014. Upaya untuk membangun koalisi negara anti-ISIS di Suriah pada musim gugur ini juga gagal meski Moskow telah berencana mengupayakan kembali hal tersebut bersama pemerintah Gedung Putih yang baru.

Di luar itu, hubungan Rusia dengan AS kembali mengalami kemunduran pekan ini, setelah Washington mengumumkan sanksi baru terhadap individu dan perusahaan milik negara Rusia, serta dua kapal yang menghubungkan Rusia dengan Krimea, Selasa (21/12).

Pejabat publik Rusia berjanji akan merespons pemberian sanksi tersebut. Pihak Kementerian Luar Negeri Rusia mengkritik langkah AS dengan menyatakan bahwa dunia seharusnya lebih fokus berkoordinasi menghadapi ekstremisme dan terorisme.

"Tapi Gedung Putih malah terus mencari cara untuk 'menghukum' kami secara menyakitkan," kata Kemenlu Rusia dalam pernyataannya yang dirilis Rabu (21/12). "Washington mestinya belajar sejak dulu bahwa upaya ini tidak menjanjikan dan berujung gagal, dan bahwa sanksi baru tak akan dibiarkan tanpa balasan."

Tanpa menyebut nama presiden terpilih Donald Trump, Kemenlu Rusia meminta pemerintahan AS yang baru untuk "menghentikan pendekatan penuh konfrontasi dari pemerintahan Presiden Barack Obama" dan mengubahnya menjadi "langkah praktis untuk menormalkan hubungan bilateral."

Sebelumnya, calon Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pernah mengatakan sanksi terhadap Rusia harus dicabut.

Sementara, Uni Eropa memperpanjang sanksi anti-Rusia mereka hingga 31 Juli 2017.

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.